Kapolda Papua Minta Para Bupati Gunakan Pendekatan Kultural Rangkul Anggota KKB

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar meminta para bupati terlibat dalam upaya mengeliminasi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang hingga kini masih bercokol di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Boy Rafli menegaskan Polri dan TNI tidak bisa hanya melakukan pendekatan penegakan hukum kepada anggota KKB karena mereka masih saudara kita sendiri yang berbeda ideologi.

“Kepada Pemerintah Daerah, kami mohon dalam proses pembangunan nasional di daerah kita masing-masing bisa menghadirkan dan melibatkan mereka sebagai pelaku pembangunan,” kata Boy Rafli dalam Rapat Kerja Daerah se-Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura, Rabu (7/2/2018) lalu.

(Baca Juga: Mobil Dokter RS Banti Dibakar OTK)

Boy Rafli mengakui upaya tersebut tidak mudah dan butuh kerja keras, namun ia percaya setiap bupati pasti memiliki pemahaman dan pengetahuan bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anggota KKB ini. Dengan kemampuan itu, bupati bisa melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pendekatan kesejahteraan bagi warganya yang masih memanggul senjata.

“Jadi kami berharap ada upaya pendekatan-pendekatan kultural kepada mereka (KKB) dan tentunya pembangunan yang dititipkan Pemerintah Pusat di era otonomi khusus ini bisa menjangkau mereka dan bukan malah menyisihkan mereka,” kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini dihadap Bupati se-Provinsi Papua.

Menurut Boy Rafli, tindakan anggota KKB yang membawa senjata api dari perspektif hukum jelas sudah melanggar hukum. Terlebih mereka yang memiliki senjata api atau yang melakukan tindakan kriminal bersenjata dan berakibat jatuhnya korban jiwa. Karena itu, ia berharap masalah KKB ini tidak melulu hanya mengedepankan Polri dan TNI walaupun tugas utama kedua lembaga negara ini untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Permasalahannya adalah negara harus hadir, dan bapak-bapak Bupati adalah representasi negara. Tidak mungkin negara melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang melanggar hukum. Polri bersama TNI demi kedaulatan NKRI mau tidak mau harus membicarakan hal ini, menghadapi masalah ini,” kata Boy Rafli.

Dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), para bupati bisa membuat program pembangunan dengan pendekatan kultural yang menjangkau anggota KKB ini. Bupati, kata Boy Rafli, bisa melibatkan Dandim dan Kapolres untuk bersama merencanakan program pembangunan dan pelibatan saudara-saudara yang masih bergabung dengan KKB. Diharapkan dengan pendekatan kultural ini lambat laun para anggota KKB menjauhi cara-cara kekerasan dan mereka pun bisa merasakan dampak dari pembangunan.

“Inilah yang kami harapkan, kami mohon dukungan bapak-bapak Bupati sehingga kami tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghadapi saudara-saudara kita yang masih mengganggul senjata ini, walau sebenarnya itu bisa saja kami lakukan,” kata Boy Rafli menegaskan.

Ada 5 KKB yang masih aktif  

Berdasarkan data Polda Papua, ada 5 KKB yang hingga kini masih aktif dan kerap melakukan tindakan kriminal bersenjata di Provinsi Papua sepanjang 2017. Kelima kelompok itu yakni pertama, KKB pimpinan Goliat Tabuni yang berbasis di Tingginambut, Distrik Tinggineri, Kabupaten Puncak Jaya. Kelompok ini diperkirakan memiliki 35 orang pengikut dan memiliki 18 pucuk senjata.

(Baca Juga: Penembakan di Areal Freeport, 3 Orang Luka-Luka)

Kedua, KKB pimpinan Ayub Waker yang berbasis di sejumlah kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Kelompok ini diperkirakan memiliki pengikut sebanyak 50 orang dan memiliki 8 pucuk senjata api. Ketiga, KKB pimpinan Cosmos Makabori yang berbasis di Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya. Kelompok ini diperkirakan memiliki 30 orang pengikut dan memiliki 5 pucuk senjata.

Keempat, KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang berbasis di Kabupaten Puncak Jaya. Kelompok ini diperkirakan memiliki 30 orang pengikut dengan 26 pucuk senjata. Kelima, KKB pimpinan Purom Wenda yang berbasis di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya. Kelompok ini diperkirakan memiliki pengikut berjumlah 50 orang dan memiliki 27 pucuk senjata.

Sepanjang 2017, KKB ini melakukan 26 kali aksi penyerangan bersenjata berupa penembakan, pembakaran, perampasan, dan penyanderaan. Dari serangkaian aksi penyerangan bersenjata ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 12 orang luka-luka. (Ong)