Moeldoko: Presiden Jokowi Komitmen Menata Keadilan Agraria

BANDUNG, Kabartanahpapua.com – Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk menata keadilan agraria untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di hadapan peserta Global Land Forum (GLF) atau Forum Pertanahan Global di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/9/2018).

GLF adalah pertemuan tiga tahunan tentang pertanahan terbesar di dunia. Forum ini dihadiri oleh sekitar 700 organisasi pembangunan internasional, badan-badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi rakyat yang bekerja langsung di tingkat akar rumput.

(Baca Juga: Reforma Agraria Hadirkan Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat)

Penyelenggara GLF adalah International Land Coalition (ILC), suatu koalisi organisasi tentang pertanahan dari berbagai belahan dunia dengan perspektif beragam dan bekerja di tingkat nasional, regional dan global. Presiden Jokowi telah menerima delegasi GLF di Istana Merdeka sebagai soft opening GLF pada 20 September 2018 lalu.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menceritakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi melalui reforma agraria.

“Di masa lalu, sertifikasi lahan per tahun umumnya hanya sekitar 500 ribu sertifikat. Tapi di era pemerintahan saat ini, pada 2017 saja sudah berhasil diserahkan 5 juta sertifikat dan ditargetkan pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat. Lalu pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat,” paparnya.

Reforma agraria di Indonesia, kata Moeldoko, terus dilakukan dalam kerangka kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan. Oleh karena itu, ia berharap ada proses saling belajar serta berbagi pengalaman praktik dari berbagai negara di dunia melalui forum GLF. Selain itu titik temu pandangan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

“Pemerintah menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam menata pertanahan nasional secara cepat dan juga tepat. Beberapa hal masih harus dipercepat, misalnya redistribusi tanah kepada masyarakat miskin agar dapat memiliki tanah untuk dikelola sehingga lahan menjadi produktif,” ujar Moeldoko.

Ia mengakui konflik agraria masih banyak terjadi, namun pemerintah terus berusaha menangani dan menyelesaikannya. Bahkan, Kantor Staf Presiden sejak 2017 telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria untuk menampung dan mengakselerasi penanganannya di berbagai kementerian dan lembaga.

(Baca Juga: Kebijakan Distribusi Lahan Agar Struktur Kepemilikan Lahan Berkeadilan)

Presiden Jokowi saat bertemu dengan panitia GLF, kata Moeldoko, mengharapkan agar GLF sebagai forum global menjadi momentum untuk menyusun langkah bersama dalam menjawab masalah-masalah pertanahan, baik pada tataran kebijakan dan praktek di lapangan.

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi bahwa berkomitmen untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria. Perpres ini akan mengatur pelaksanaan Reforma Agraria dan percepatan pencapaian target-targetnya.

“Presiden juga meminta, setelah legalisasi dan redistribusi tanah kepada masyarakat maupun izin perhutanan sosial, segera dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga tanah yang sudah dimiliki atau kawasan hutan yang telah punya izin pemanfaatan dapat segera menjadi sumber kehidupan masyarakat yang produktif dan berkelanjutan,” ujar kata Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua HKTI ini.

Tak lupa, mantan Panglima TNI ini mengingatkan kepada para peserta dari 84 negara tentang Gedung Merdeka yang bersejarah. “Di sini pernah berkumpul para pemimpin bangsa di Asia dan Afrika pada tahun 1955 untuk merumuskan Dasasila Bandung,” ujar Moeldoko.

Ketua Panitia GLF Dewi Kartika dalam sambutannya menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam melakukan reforma agraria melalui program-program perhutanan sosial dan pembagian sertifikat lahan.

“Faktor tersebut yang antara lain yang mendorong GLF diselenggarakan di Indonesia,” ucap Dewi.

(Baca Juga: Reforma Agraria dan Perhutan Sosial untuk Mengatasi Kesenjangan Kepemilikan Lahan)

Selama ini, kata Dewi, GLF selalu mendapatkan perhatian luas dari komunitas global dalam membahas masalah pertanahan, sumber daya alam, pertanian, pangan, pembangunan pedesaan hingga teknologi informasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

“Itu karena GLF selalu memperdalam masalah-masalah global yang dihadapi untuk mendapatkan solusi nyata dari permasalahan tersebut,” ujar Dewi. (Fox)