Jakarta, KTP.com – Presiden Joko Widodo minta TNI dan Polri berantas tambang dan ekspor ilegal yang masih marak terjadi. Presiden menilai aktivitas tersebut berdampak pada penurunan penerimaan negara.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
“Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” ujar Presiden.
(Baca Juga: 15 Pekerja Bangunan Berhasil Dievakuasi, Danrem 172 Puji Dukungan Warga Nduga)
Presiden memberikan arahan kepada pimpinan TNI dan Polri agar menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni “TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.
Iapun meminta agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” kata Presiden.
(Baca Juga: Polisi Tangani Kasus Lost Kontak Pesawat Pilatus Porter Susi Air di Bandara Paro Kabupaten Nduga)
Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat di dalam politik aktif,” pungkasnya. (FOX)
