Pembangunan Indonesia Sentris untuk Menciptakan Keadilan dan Pemerataan

SURABAYA, Kabartanahpapua.com – Kebijakan dan orientasi pembangunan yang bertumpu pada keadilan sosial dan pemerataan menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih maju dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh tanah air.

Pengerjaan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah di tanah air telah menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, sehingga memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi di masa depan.

Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi tersebut diuraikan secara gamblang oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara dalam “Solidaritas untuk Indonesia Lebih Baik” di Grand City Mall & Convex Surabaya, Minggu (25/11/2018).

(Baca Juga: Moeldoko Ajak Masyarakat Lakukan Lompatan Quantum)

Menurut Moeldoko, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi penduduk dan akan didominasi oleh anak muda beberapa tahun ke depan yang disebut bonus demografi.

“Namun, kesempatan menerima bonus demografi tidak bisa diterima begitu saja. Indonesia musti membuka, merancang, dan menyiapkan bekal khusus untuk memperkuat barisan anak muda melalui sumber daya manusia (SDM),” ujar Moeldoko di hadapan kurang lebih 5.000 warga Jawa Timur yang terdiri dari para pengusaha, karyawan, dan pelaku bisnis lainnya.

Ia juga memaparkan beberapa keberhasilan yang sudah dicapai pemerintahan Presiden Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur dan keadaan ekonomi.

“Pemerintah saat ini membangun dengan pendekatan Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris atau Sumatera Sentris. Hampir semua pembangunan infrastruktur telah disamaratakan, seperti misalnya pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, jembatan, dan seterusnya,” kata Moeldoko.

Presiden Jokowi, kata Moeldoko, telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

”Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,5 persen, tetapi Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan pada kisaran 5,17 persen,” kata Moeldoko menegaskan.

(Baca Juga: Indonesia Bagian Timur Harus Dibangun, Karena Indonesia Bukan Hanya Jawa)

Mengenai tingkat inflasi, menurutnya Indonesia masih terbilang cukup bagus. Pada akhir pemerintahan nanti angka inflasi diperkirakan sebesar 3,5 persen. Apabila inflasi tidak bisa dijaga, maka akan berpengaruh pada harga pangan dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

“Pemerintah bahkan sering turun tangan sendiri, untuk melihat harga pasar sekarang berapa dengan melakukan survei di lapangan,” demikian mantan Panglima TNI menjelaskan.

Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh warga yang hadir dalam acara tersebut untuk selalu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Acara tersebut juga dihadiri Dato’ Sri Tahir dan Airlangga Hartanto. Keduanya juga memaparkan pandangannya dalam kebijakan ekonomi politik yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.

Airlangga memaparkan bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
“Presiden Jokowi sudah memaparkan suatu pandangan atau visi yang disebut Making Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian tersebut.

(Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur untuk Keadilan Sosial dan Menumbuhkan Nasionalisme)

Sementara Dato’ Sri Tahir menjelaskan bagaimana orientasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi ikut membantu dan mendorong para pengusaha untuk mengoptimalkan perannya.

“Saya sudah berkeliling ke mana-mana, ke hampir segala tempat di seluruh dunia. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk berusaha daripada Indonesia. Indonesia memiliki segala-galanya, termasuk keramahtamahan yang menjadi modal utama,” paparnya. (Fox)