Presiden: Tak Ada Kompromi Terhadap Tindakan Intoleran

JAKARTA, KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan kompromi terhadap tindakan intoleran yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga berkomitmen untuk selalu menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

“Toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi beragama. Eksklusivitas dan ketertutupan jelas tidak sesuai dengan bhinneka tunggal ika,” ujarnya.

(Baca Juga: Pemerintah Dorong Penguatan Moderasi Beragama di Tanah Air)

Sebagaimana diketahui, di saat semua elemen masyarakat bekerja keras untuk menangani pandemi, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh aksi terorisme. Menurut Presiden, tindakan tersebut lahir dari cara pandang yang keliru yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama.

“Jelas ini merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan yang mengancam kerukunan kita dalam berbangsa dan bernegara,” kata Presiden.

Untuk itu, dalam acara tersebut, Kepala negara mengajak sekaligus meyakini bahwa PKB juga akan turut berperan untuk menyemai nilai-nilai moderat dan menebarkan toleransi beragama.

“Saya meyakini PKB tidak kendor untuk terus menyemai nilai-nilai moderat, tawassuth, tawazun, terus menebarkan toleransi beragama, menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antarsesama sehingga radikalisme, terorisme, tidak ada lagi di negara yang kita cintai Indonesia,” ucapnya.

(Baca Juga: Presiden Apresiasi Dukungan Alim Ulama Dalam Penanganan Pandemi)

Untuk diketahui, Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB kali ini dibuka secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara dan diikuti secara virtual dari Hotel Kempinski, Jakarta.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. (FOX)