Connect with us

Nasional

Target Penyerahan Sertifikat Tercapai, Presiden Apresiasi Kerja Keras Kementerian ATR/BPN

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja kerasnya dalam program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Hasil kerja keras tersebut terbukti dengan terlampauinya target penyerahan sertifikat untuk rakyat dari Presiden.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR serta jajaran BPN dari pusat sampai ke daerah karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui. Yang dulu-dulu 500 ribu (sertifikat), kemudian 5 juta lebih. Loncatannya itu 10 kali lipat, jangan keliru. Sebuah loncatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian meloncat lagi menjadi 7 juta, menjadi 9 juta,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Presiden: Sertifikat Penting Untuk Menghindari Sengketa Kepemilikan Lahan)

Menurut Presiden, target kerja yang dibebankan kepada seluruh kementerian agar persoalan yang ada menjadi terukur. Khusus untuk Kementerian ATR/BPN, kata Presiden, persoalan yang dihadapi karena banyak sertifikat yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Padahal, rakyat membutuhkan sertifikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.

“Harusnya memang rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo. Kalau ada biaya, biayanya juga jelas dan juga yang kita harapkan selesainya juga cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Saya kira enggak musimlah sekarang seperti itu,” kata Presiden menegaskan.

Presiden mengatakan, pada akhir 2014 lalu, Menteri ATR/ Kepala BPN menyampaikan bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang tanah yang diselesaikan.

“Ya inilah tugas kita untuk menyelesaikan, harus kita kejar, harus kita rampungkan, dan apabila ada hambatan ya kita carikan solusinya,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Kebijakan Distribusi Lahan Agar Struktur Kepemilikan Lahan Berkeadilan)

Melihat kinerja dan kerja keras Kementerian ATR/BPN, Presiden optimistis pada 2025 semua bidang tanah di seluruh Tanah Air sudah bersertifikat. Jika hal tersebut tercapai, maka sengketa lahan tidak ada lagi.

“Konflik pertanahan enggak akan ada lagi. Dan kita bisa melakukan lompatan-lompatan kemajuan, karena rakyat bisa menggunakan sertifikat aset mereka untuk menjadikan agunan, menjadikan jaminan, sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Fox)

Komentar
Continue Reading
Advertisement