Tangani Stunting, Kementerian PUPR Luncurkan Pamsimas di Lanny Jaya  

JAKARTA, HaIPapua.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk mendukung penanganan pengurangan stunting di 10 kabupaten prioritas di Indonesia. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan dana tersebut digunakan untuk Program Air Limbah Perdesaan sebesar Rp30 miliar dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp25 miliar.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada balita, terutama pada 1.000 hari pertama sejak didalam kandungan. Penyebab stunting diantaranya kurangnya pengetahuan ibu hamil akan pentingnya asupan gizi, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan seperti posyandu, dan pola makan gizi tidak seimbang, serta lingkungan yang tidak sehat.

“Penanganan stunting ini memerlukan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga. Kami di Kementerian PUPR mendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sehingga mendukung lingkungan yang sehat,” ujar Sri Hartoyo di Jakarta, Selasa (6/1/2018) lalu.

(Baca Juga: Menteri PUPR: Sanitasi dan Air Bersih Kunci Mengurangi Jumlah Stunting di Asmat)

Melalui Program Air Limbah Perdesaan, kata Sri Hartoyo, pembangunan sanitasi akan diprioritaskan pada kawasan kumuh, miskin dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan skema padat karya. “Melalui pelibatan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih merasa memiliki infrastruktur yang dibangun sehingga pemeliharaannya lebih terjamin,” kata Sri Hartoyo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sri Hartoyo, program itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Karena upaya penyediaan air bersih juga terkait dengan ketersediaan sanitasi sehat, sementara perilaku BABS dapat mengakibatkan pencemaran air.

“Tidak hanya di perdesaan, di perkotaan misalnya dengan luasan rumah yang semakin kecil dengan tanah 60 meter persegi, jarak antara tangki septik dan sumur bor sangat dekat. Untuk itu tangki septik harus dibuat benar dan secara periodik disedot dengan mobil tinja dan diolah pada instalasi pengolahan air limbah,” urainya.

Pada 10 kabupaten prioritas, kata Sri Hartoyo, akan dibangun infrastruktur berupa tangki septik individual atau tangki septik komunal yang bisa digunakan oleh 5-10 kepala keluarga maupun kombinasi dari keduanya. Alokasi anggaran per-lokasi yakni Rp300 juta. Sri Hartoyo menjelaskan dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) nantinya akan melibatkan masyarakat yang akan dibantu oleh fasilitator.

Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau perluasan SPAM yang ada dengan modul sambungan rumah, maupun SPAM yang ada dioptimalkan melalui rehabilitasi dan perluasan sambungan rumah. Alokasi anggaran kegiatan ini per-lokasi yakni Rp250 juta. “Pelaksanaan program ini dimulai bulan Maret 2018. Perlu diketahui untuk program pemberdayaan masyarakat dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan ditargetkan rampung Akhir Agustus 2018,” katanya.

(Baca Juga: Kementerian PUPR Rencana Bangun 3 Jembatan Gantung di Asmat)

10 kabupaten/kota prioritas yang mendapat program ini diantaranya Kabupaten Rokan Hulu, Lampung Tengah, Cianjur, Pemalang, Brebes, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah dan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. (Ong)