Kantor Staf Presiden Konsolidasikan Penanganan Karhutla

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko meminta Pemerintah Daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko pada Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018 di Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

“Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” ujar Moeldoko.

(Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018)

Menurutnya ada 4 alasan sehingga penanganan karhutla menjadi penting pada 2018. Dalam beberapa bulan ke depan, kata Moeldoko, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting, yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

“Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya Pemerintah mencegah asap dan Karhutla pada 2017 lalu,” kata Moeldoko.

Pentingnya penanganan karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang tak mau kompromi dengan adanya karhutla pada 2018. “Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!” ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018) lalu.

Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018 tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko didamping Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pimpin rapat konsolidasi penangan karhutla di Bina Graha, Jakarta. (ist/KSP)

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan, seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau.

“Dari pengalaman selama ini, manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah lebih tertata,“ ujar Siti Nurbaya.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan prediksi puncak kemarau tahun ini akan terjadi pada Juli – September.

Untuk periode mingguan, kata Dwikorita, BMKG mengeluarkan prediksi harian yang berlaku hingga seminggu ke depan.

“Di situ akan terlihat tingkat curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin, yang bisa dipakai untuk melihat sampai sejauh mana tingkat hot spot di lapangan. Jika sudah sebesar 50 persen, maka dalam kategori membahayakan dan mudah terbakar,” kata Dwikorita menjelaskan.

Iapun mengusulkan salah satu upaya mencegah agar titik api tidak meluas, dengan meningkatkan kelembaban lahan gambut.

“Saya mengusulkan adanya hujan buatan yang efektif dilakukan di minggu ini dan minggu depan, karena ada kiriman awan dari Filipina,” ujarnya.

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead menilai usulan BMKG menjadi penting karena hasil pengamatan BRG pada pertengahan Juli selama 2 minggu, juga memperlihatkan adanya variasi permukaan air pada gambut dari < 0,5 m hingga -1,5 m.

Nazir menjelaskan kondisi yang masih bisa diterima adalah tinggi permukaan air < 0,5 m, karena dengan kondisi ini kelembaban gambut masih terjaga. Jika permukaan > 0,5 hingga -1,4 m di bawah gambut menandakan kelembaban yang mulai berkurang, bahkan tinggal 20 – 30 persen.

“Dengan kondisi tersebut langkah yang mesti dilakukan adalah dengan mempersiapkan sekat-sekat air yang dikerjakan oleh masyarakat,” kata Nazir.

Perwakilan Pemerintah Daerah, yang hadir diantaranya Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, sepakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin. (Fox)