Banyak Dikeluhkan, Presiden Janji Sederhanakan Format SPJ Dana Desa

YOGYAKARTA, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan mengevaluasi dan meminta jajarannya untuk menyederhanakan format surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang banyak dikeluhkan kepala desa.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/7/2018).

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Desa Jadi Pilar Ekonomi Nasional)

Saat memberikan arahan kepada sekitar 2.000-an kepala desa (Kades) yang hadir, Presiden Jokowi mengundang kepala desa untuk menyampaikan kesulitan terutama dalam hal dana desa.

Yasmudi, Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tampil ke atas panggung. Di hadapan Kepala Negara ia mengaku kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak.

“Sulitnya itu, tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali,” ujar Yasmudi.

Seorang kepala desa berkeluh kesah tentang Format SPJ Dana Desa kepada Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres)

Setelah itu, giliran Hari Wibowo, Kepala Desa asal Ceper, Kabupaten Klaten yang maju ke depan. Ia pun mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ, salah satunya karena sebagian besar warga desa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Yang pertama masalah pajak, karena kita memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP, padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong,” keluhnya.

Selain itu, ia juga mengaku kesulitan dalam hal perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini menurutnya karena Sumber Daya Manusia (SDM) di desa yang masih kurang memahami hal tersebut.

“Contoh konkret mungkin di TPK (Tim Pengelola Kegiatan) itu, standarnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam merencanakan itu kadang dengan realisasi ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk meng-SPJ-kan itu yang sulit, Pak. Misalnya direncanakan 40 sak, ternyata penggunaannya cuma 20 sak, nanti pengaplikasian dalam sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) itu yang sulit. Itu yang kedua,” lanjutnya.

Sama halnya dengan Yasmudi, Hari pun mengeluhkan masalah tebalnya lampiran SPJ. Ia pun merasa kerepotan dengan biaya dan administrasinya.

“SPJ itu sampai tebalnya bukan main padahal biaya penjilidan dan pemfotokopian itu sering tidak dianggarkan. Kalau tingkat desa kayaknya enggak masuk akal. Kerepotan administrasinya,” ucapnya.

(Baca Juga: Presiden Puji Partisipasi Aktif Babinsa dalam Pembangunan Desa)

Mendengar keluhan para kades tersebut, Presiden pun mengatakan akan mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.

“Ya nangkep semua saya, memang kelihatannya sangat sulit. Nanti akan coba saya selesaikan, agar lebih sederhana sehingga akan memudahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,” kata Presiden. (Fox)