Komitmen Modernisasi Pemerintah Indonesia Jadi Panutan Global

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Pemerintah Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) periode 2019 – 2022. Pada periode sebelumnya, Indonesia menduduki jabatan serupa di lembaga kemitraan multilateral yang mengusung tema pemerintahan bersih dan modern.

“Kepercayaan ini merupakan wujud dari kinerja pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam Forum OGP Global Summit di Ottawa, Kanada, Jumat (31/5/2019).

(Baca Juga: Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat)

Menurutnya, pemerintah tidak hanya konsisten mendorong kebijakan perbaikan layanan publik, tapi juga terus membenahi diri. Ia mencontohkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan korupsi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Inilah yang dijadikan cermin oleh komunitas internasional sebagai praktik pemerintahan progresif,” kata Yanuar mengungkapkan alasan terpilihnya Indonesia.

(Baca Juga: Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia Pada KTT Ke-5 Open Government 2018)

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif OGP Sanjay Pradhan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam praktik keterbukaan pemerintah sangat diperlukan sebagai contoh bagi panggung internasional.

“Indonesia berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat sipil selalu dilibatkan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan,” ujar Sanjay.

Open Government Partnership (OGP) merupakan kemitraan multilateral yang diprakarsai pada tahun 2011 oleh delapan negara. Saat ini, OGP adalah kemitraan internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki pertumbuhan negara anggota tercepat dengan jumlah anggota lebih dari 80 negara di dunia. (Fox)