Kemenkes Rilis Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018, Provinsi Papua Terendah

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi merilis Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 di Jakarta, pekan lalu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek menjelaskan, IPKM bertujuan untuk mengetahui perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia.

”Untuk mengetahui pencapaian pembangunan kesehatan, perlu adanya satu indikator kunci yang menggambarkan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Untuk keperluan itulah IPKM disusun dan dikembangkan,” ujar Menkes Nila.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Menurut Menkes Nila, IPKM 2018 disusun berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018.

“Indikator-indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program, sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah,” kata Menkes Nila.

“Dari data IPKM 2018, banyak informasi yang dapat dimanfaatkan bersama untuk masukan perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan,” kata Menkes Nila menambahkan.

Provinsi Papua Posisi Terendah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dr Siswanto mengatakan penyusunan IPKM menggunakan 30 indikator kesehatan yang dikelompokkan menjadi 7 sub indeks.

Ke-7 sub indeks ini, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

“Secara umum IPKM 2018 mengalami peningkatan dibandingkan IPKM 2013. Ini berarti secara nasional IPKM membaik dalam 5 tahun,” ujar Siswanto.

(Baca Juga: Mengulang Kejadian 2017, Belasan Warga Meninggal Tanpa Penanganan Medis di Yahukimo)

Berdasarkan IPKM 2018 yang dirilis Kemenkes, peringkat provinsi tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan sejak 2013, yakni posisi teratas masih diduduki Provinsi Bali dan posisi terbawah adalah Provinsi Papua.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius, karena selama periode lima tahun, (pencapaian pembangunan kesehatan) Provinsi Papua tidak mengalami peningkatan, bahkan kesenjangannya masih lebar,” kata Siswanto.

Untuk tingkat kabupaten/kota, diketahui ada 10 kabupaten/kota yang mencapai IPKM tertinggi yakni Kabupaten Gianyar, Solok, Kota Magelang, Tabanan, Kota Denpasar, Badung, Kota Salatiga, Sarolangun, Sleman, dan Kota Blitar.

Sementara 10 kabupaten/kota dengan IPKM terendah, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Deiyai, Yalimo, Mamberamo Raya, Puncak, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Dogiyai, dan Paniai.

“IPKM 2018 ini dapat dimanfaatkan pemerintah pusat untuk memberikan advokasi masalah spesifik ke pemda. Sedangkan untuk pemda, bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja program di masing-masing daerah,” papar Siswanto. (Fox)