Mendagri Dorong Jajarannya Optimalkan Perekaman e-KTP

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Pemilu 2019, menjadi pemilu pertama yang dilakukan serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif dalam satu kali pemungutan suara. Karena itu diperlukan persiapan matang dari penyelenggara pemilu dan lembaga pendukung agar pesta demokrasi terbesar di Tanah Air ini dapat terlaksana dengan sukses.

Salah satu lembaga pendukung yang memegang peranan penting yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena KTP Elektronik (e-KTP) menjadi syarat bagi warga untuk menggunakan hak suaranya.

(Baca Juga: Mendagri: Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Semakin Dekat, Ayo Rekam Data e-KTP)

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan mendorong jajarannya khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan inovasi guna mengoptimalkan perekaman e-KTP. Misalnya, layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melakukan perekaman e-KTP.

Tjahjo juga berharap agar masyarakat lebih pro aktif untuk melakukan perekaman e-KTP sehingga memudahkan petugas memberikan layanan.

“Harus diakui dalam dua tahun terakhir, kinerja Kemendagri yang paling disorot masalah e-KTP,” kata Tjahjo dalam sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama terkait pelayanan dompet digital memanfaatan data kependudukan dan e-KTP di Jakarta, pertengahan Juli lalu.

Ia mengakui sebaran penduduk dan kondisi geografis Indonesia yang menjadi kendala bagi petugas untuk memberikan pelayanan. Sebagai contoh tingkat kesulitan perekaman e-KTP di wilayah pegunungan Papua.

“Sebagai catatan, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 lalu yang paling berat adalah saat perekaman e-KTP di wilayah pegunungan di Provinsi Papua, sampai akhirnya dapat terlaksana dengan baik,” kata Tjahjo.

Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik

Terkait penggunaan data kependudukan untuk pelayanan publik, kata Tjahjo, merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan Kemendagri kepada publik.

“Kerja sama Kemendagri dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan data kependudukan diharapkan akan berdampak terhadap pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik dan memberikan jaminan keamanan data yang lebih bisa dipastikan,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa peningkatan layanan kependudukan merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

“Ada tiga tugas besar dari instruksi Presiden, yakni Kemendagri diminta menyediakan identitas kependudukan bagi warga negara yang tinggal di dalam dan luar negeri, menjamin keamanan data kependudukan, dan pemanfaatan data demi peningkatan pelayanan publik,” ujar Zudan.

(Baca Juga: Dirjen Dukcapil: Sudah 963 Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional)

Target Kemendagri untuk pemanfaatan data kependudukan ini, kata Zudan, tahun ini diharapkan semua rumah sakit dapat mengakses data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Dari kerja sama ini, akan diketahui riwayat kesehatan pasien sehingga meminimalisir kesalahan diagnosa.

“Tentu ini semua untuk kepentingan masyarakat,” kata Zudan. (Ong)