Presiden yang Memerintahkan TNI Bantu Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mempertanyakan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut TNI sebagai pemenang tender pembangunan jalan Trans Papua, Wamena – Mumugu.

Menurut Aidi, pernyataan itu sangat keliru dan menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak paham dengan apa yang ia sampaikan.

“Pernyataan bahwa TNI sebagai pemenang tender jalan Trans Papua dan PT Istaka Karya (Persero) hanya sebagai kedok TNI, tidak menunjukkan bahwa ia seorang kepala daerah yang punya kewenangan untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait,” kata Aidi di Jayapura, Rabu (19/12/2018) malam.

(Baca Juga: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)

Aidi menegaskan bahwa TNI tidak pernah ikut tender proyek pembangunan jalan Trans Papua. Keterlibatan prajurit TNI dalam pembangunan proyek itu atas perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI untuk mendukung dan membantu percepatan pembangunan ruas jalan yang diharapkan membuka isolasi wilayah pegunungan tengah Papua.

“Dari perintah tersebut, Panglima TNI kemudian menunjuk Pangdam XVII Cenderawasih sebagai penanggung jawab keberhasilan operasi (PKO) yang kemudian membentuk Satgas Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wamena – Mumugu (PPJWM). Jadi bukan pelaksana proyek,” ujar mantan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya ini.

Pembangunan ruas jalan pada 2016-2017 itu, kata Aidi, dikoordinir langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura. Ruas jalan dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya hingga Mumugu, Kabupaten Asmat sepanjang 278,6 kilometer ini dikerjakan oleh TNI bersama sejumlah kontraktor lain.

“Prajurit TNI melalui Zeni Konstruksi ditugaskan untuk mengerjakan sektor yang paling berat dari segi geografis dan paling beresiko dari segi keamanan. Alhamdulillah ruas jalan itu bisa tersambung tepat waktu termasuk yang dikerjakan oleh prajurit TNI,” papar Aidi.

(Baca Juga: Presiden Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tangani Kasus Pembantaian Pekerja di Nduga)

Senada dengan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, menurut Aidi, proyek yang berlangsung saat ini adalah pembangunan 35 jembatan yang ada di ruas jalan itu. Kodam Cenderawasih selaku penanggung jawab keamanan di wilayah itu akan memberikan bantuan keamanan jika diminta oleh pihak kontraktor.

“Namun dalam praktiknya, tidak semua kontraktor berkoordinasi untuk masalah keamanan kepada Kodam, salah satunya PT Istaka Karya ini,” ucap Aidi.

Penegakan Hukum

Aparat TNI-Polri, kata Aidi, akan terus mengejar anggota kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang telah menyandera dan membantai puluhan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga awal Desember lalu.

KKSB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) secara nyata berusaha merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya mereka menggagalkan program strategis nasional jalan Trans Papua.

“Presiden menegaskan bahwa program strategis nasional ini tidak boleh terhenti dan Panglima TNI bersama Kapolri sudah memerintahkan untuk mencari dan menangkap anggota KKSB itu hidup atau mati. Terlepas Gubernur Enembe menyebut KKSB sebagai pejuang kemerdekaan Papua, akan kami hadapi,” kata Aidi menegaskan.

(Baca Juga: Gubernur Adalah Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat, Bukan Juru Bicara KKSB)

Sebagai negara berdaulat, pemerintah tentu tidak akan mentolerir setiap upaya yang merongrong kedaulatan NKRI, dan berdasarkan UUD 1945 maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Aidi menegaskan dalam hal bela negara, TNI adalah garda terdepan didukung oleh seluruh komponen bangsa.

“Hal ini tentu berlaku di setiap negara yang berdaulat di seluruh dunia, Mereka tidak ingin ada upaya pemberontakan di wilayah mereka,” ucap Aidi.

Mengenai tudingan Gubernur Enembe mengenai jatuhnya korban jiwa masyarakat sipil dan warga yang mengungsi ke hutan, menurut Aidi, tidak bisa langsung dialamatkan kepada aparat TNI-Polri.

Pasalnya, dari pengakuan warga Distrik Yigi dan Mbua, saat kejadian itu anggota KKSB yang sebenarnya bukan warga setempat merazia rumah-rumah warga asli. Sementara aparat TNI-Polri tentu akan bertindak profesional dan tidak mungkin menembaki rakyat yang tidak berdosa.

“Gubernur Enembe harus ingat, tindakan kriminal yang dilakukan KKSB di Kabupaten Nduga bukan kali ini saja. Mereka membantai warga sipil dan menembaki pesawat perintis di Bandar Udara Kenyam. Mereka juga menyandera tenaga medis dan memperkosa guru di Distrik Mapenduma. Kok saat itu, Gubernur Enembe tidak bersuara, dan sekarang ketika TNI bergerak langsung menuduh membantai warga sipil?” kata Aidi.

(Baca Juga: Sempat Diserang KKB, Pembangunan Jalan Trans Papua Tetap Berlanjut)

Aidi menegaskan bahwa TNI bersama Polri tetap akan mengejar dan menangkap anggota KKSB untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini. Jika dalam pengejaran itu ada warga sipil yang ikut bersama kelompok itu membawa senjata tajam dan ikut menyerang aparat, tentu mereka bagian dari kelompok itu.

“Termasuk siapapun yang berusaha membantu dan melindungi kelompok separatis, walaupun hanya dengan satu kalimat di media sosial, mereka juga adalah bagian dari KKSB,” kata Aidi menegaskan. (Ong)