Dorong Pelatihan Gratis Berbasis Dana Otsus, DPRK Mimika Gelar RDP dengan Disnaker dan Asosiasi Pencari Kerja OAP

TIMIKA,KTP.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Asosiasi Para Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP). Rapat berlangsung di Kantor DPRK Mimika pada Rabu (6/5/2026).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, didampingi sejumlah anggota komisi. Dalam pertemuan tersebut, Herman menyoroti persoalan klasik yang selama ini menghambat tenaga kerja OAP, yaitu mahalnya biaya pelatihan sertifikasi.

“Kami mendorong agar alokasi anggaran dari dana otonomi khusus (otsus) benar-benar bisa dimanfaatkan. Harapan kami, jangan sampai saudara-saudara kita, teman-teman dari OAP, tidak mendapat kesempatan pelatihan di Kabupaten Mimika,” ujar Herman.

Ia menjelaskan, selama ini para kontraktor kerap berlindung pada persyaratan sertifikasi. Padahal, kata dia, pelatihan yang dikelola pihak swasta dibanderol dengan tarif mahal, mencapai Rp10 juta.

“Ini menjadi persoalan serius bagi pencari kerja OAP. Karena itu, kami bersepakat dengan pemerintah, dalam hal ini Disnaker Mimika, agar alokasi anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana otsus lebih dititikberatkan kepada orang asli Papua. Harapan kami, pelatihan 100 persen tidak dipungut biaya. Biaya ditanggung pemerintah, bukan masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya lembaga asosiasi, Herman berharap tidak ada lagi alasan bagi pencari kerja OAP yang merasa tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dari pemerintah.

Selain soal biaya, rapat juga membahas kebutuhan data pencari kerja yang valid. Komisi III meminta agar pada RDP berikutnya turut dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Ketika berbicara tenaga kerja, Disnaker butuh sumber data yang akurat. Kalau selama ini ada kekurangan data valid, saya kira perlu koordinasi lintas sektoral di lingkup Kabupaten Mimika. Persoalan hari ini bukan pada programnya, tapi bagaimana data dari berbagai OPD bisa saling menunjang,” jelas Herman.

Lebih lanjut, Komisi III mendorong agar Disnaker bersama para pemangku kepentingan meminta kontraktor di Mimika, termasuk PT Freeport Indonesia, memberikan ruang dan kesempatan lebih besar bagi putra-putri asli Papua.

“Jangan sampai kita hanya bangga dengan keberadaan PT Freeport di Kabupaten Mimika, tapi manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat asli di tanahnya sendiri. Ini tantangan kita hari ini. Kami ingin masyarakat Mimika bangga karena merasakan langsung manfaat dari hadirnya Freeport,” pungkas Herman.

RDP ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan yang melibatkan lebih banyak OPD untuk memastikan realisasi pelatihan gratis bagi OAP serta percepatan penyerapan tenaga kerja lokal. (EH)