Connect with us

Tanah Papua

DPRD Mimika Dukung Pemberlakukan Satu Arah

Published

on

TIMIKA,KTP.com – Komisi C DPRD Mimika, Senin (19/7/21) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemberlakuan satu arah jalan Budi Utomo.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Martinus Walilo mengatakan, Komisi C mengundang beberapa pihak untuk membahas tentang pemberlakuan satu arah, setelah berbagai keluhan masyarakat. Untuk itu RDP saat ini untuk mencari solusi.

“Memang ada dampak baik, tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan, tapi banyak juga keluhan dari masyarakat bahwa setelah pemberlakuan satu arah banyak masyarakat yang harus melewati jalan tikus,” kata Martinus.

Menanggapi penyampaian Komisi C, .Kadishub Mimika Jania Bazir mengatakan, keputusan pemberlakuan satu arah dijalan Budi Utomo setelah melalui kajian teknis beberapa instansi yang mempunyai kepentingan dijalan raya dalam rangka menyambut Pesparawi XIII dan PON XX mendatang.

“Itu sudah melalui kajian teknis oleh tim, didalamnya Lantas, Disbub, Organda, PUPR Untuk lantas terlait kenyamanan, dan laju pertumbuhan, dari dishub itu kami sudah kajian jumlah kendaraan,” kata Jania.

Sementara itu Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Maikel Orun mengatakan, pemberlakuan satu arah berdasarkan kajian tahun 2020 lalu yang mana dalam sehari jumlah kendaraan mencapai 33 ribu atau rata-rata kendaraan yang melintas di jalan Budi Utomo mencapai 2 ribu hingga 3 ribu kendaraan.

(Baca Juga: DPRD Desak Dishub Buka Pembatas Jalan Koeprapoka – Serui Mekar)

“Jumlah kendaraan yang melintas di jalan Budi Utomo dalam sehari mencapai 30 ribu lebih kendaraan,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan, Kadis PUPR Robert Mayaut, menurut Robert, pemberlakuan satu arah disebabkan karena kapasitas jalan dan volume kendaran.

“Bisa saja kita pelebaran jalan Budi Utomo agar dua arah, cuma memakan kost (biaya) yang sangat besar, apalagi tinggal beberapa bulan lagi sudah PON dan Pesparawi,” kata Robert.

Ungkapkan yang sama disampaikan, Kasat Lantas Polres Mimika Iptu Devrizal yang mana mendukung setiap kebijakan pemerintah guna mengurangi kemacetan.

Usai uji coba selama beberapa waktu kedepan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menaati aturan.

“Intinya kami akan memberikan himbauan, setelah itu kami akan melakukan upaya penegakan hukum bagi siapa saja uang melanggar,” tegasnya.

Menanggapi penyampaian tersebut, Sekertaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Alhamid menilai pendataan jumlah kendaraan yang dilakukan oleh tim secara manual terkesan pendataan diwarung kopi.

Untuk itu, ia meminta kepada pimpinan DPRD Mimika untuk mengundang Bupati dan Kapolres guna membahas pemberlakuan satu arah, jika merugikan masyarakat maka Bupati diminta mencabut pemberlakuan satu arah tersebut.

“Kami minta hadirkan Bupati dan Kapolres supaya kita RDP, tapi menurut saya Bupati cabut kebijakan satu arah itu,” tegas Saleh.

(Baca Juga: 26 Anggota DPRD Periode 2014-2019 Palang Kantor DPRD)

Hal senada disampaikan Yulian Salosa. Menurut Salosa setelah pemberlakuan satu arah, Dishub sudah harus memikirkan dampak buruknya

” Salah satu contoh warga jalan Serui Mekar yang hendak kearah Sempan harus melewati jalan Yos Sudarso tembus lampu merah Bank Papua kemudian berputar lorong dibelakang hotel Serayu, melewati lampu merah Pasar Lama. Tentunya sangat memberatkan masyarakat” Kata Salosa.

Untuk menanggapi keluhan warga jalan Serui Mekar pihaknya telah menyampaikan ke Bupati melalu pandangan Fraksi.

“Kami sudah sampaikan untuk Bupati melalui pandangan fraksi, jika tidak dibongkar, maka kami yang akan turun bongkar,” tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Jania Bazir mengatakan, pihaknya tidak serta merta membongkar median jalan tersebut, melainkan harus melihat dampaknya. Sebab potensi kecelakaan sangat tinggi, untuk itu solusinya perlu dibuatkan bundaran.

“Kami tidak langsung bongkar, kami harus merekayasa lalu lintas sebelum dibongkar,” ungkap Jania.

Usai RDP, Kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan berisikan

1. Pemberlakuan satu arah dijalan Budi Utomo tetap dijalani seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. DPRD minta supaya jalan yos sudarso saat ini ditinjau kembali, mungkin yang tadi disampaikan tentang jalan serius mekar harus dibenahi.

3. Tempat putaran kendaraan diseputaran jalan Yos Sudarso harus dikurangi.

4. Tarif ojek yang saat ini belum ada regulasinya, jadi tarifnya berdasarkan suka sama suka saja, perlu dibuatkan regulasinya.

5. Dinas PUPR harus perhatikan jalan-jalan alternatif (jalan petrosea, jalan perintis, ujung ahmad yani) supaya masyarakat tidak mengeluh. ( JND)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua59 menit ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua14 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua

Advertisement

Trending