Mensos: Pangkas Isolasi Kata Kunci Memajukan Kesejahteraan di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Memangkas isolasi yang terjadi di sejumlah kawasan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu kata kunci untuk menuntaskan persoalan kesehatan dan kesejahteraan di sana.

Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua” yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (29/1/2018).

“Berdasarkan hasil kunjungan ke sana, baru-baru ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa daerah ini memang sangat terisolasi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut yang harus dilakukan adalah memangkas kondisi keterisolasian tersebut. Inilah yang menjadi kata kuncinya,” ujar Idrus Marham.

Mensos juga menggarisbawahi tentang kondisi lingkungan di sana. Menurut dia, kondisi lingkungan yang sangat tidak sehat menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di Agats, Kabupaten Asmat.

“Saat kami sampai di sana, kami melihat bagaimana rumah-rumah berada di atas rawa. Bahkan perkantoranpun di atas rawa,” katanya.

(Baca Juga: Bupati Asmat: KLB Gizi Buruk, Akumulasi Kelalaian Pemerintah dan Masyarakat)

Tim Terpadu

Terkait upaya yang dilakukan menyusul Kejadian Luar Biasa (KLB), kata Mensos, pihaknya melihat tim terpadu telah terbentuk dan berjalan. Baik itu dari Kemensos, Kemenkes, TNI, Polri, maupun pemerintah daerah dan desa-desa.

“Tim terpadu sudah bekerja. Sudah ada posko yang diketuai oleh Komandan Korem setempat, Brigjen Asep. Tim ini bekerja menelusuri wilayah yang sulit dijangkau,” katanya.

Mensos menjelaskan, ada 22 dari 23 distrik yang diidentifikasi sulit dijangkau. Artinya dari daerah yang satu ke daerah yang lain itu harus dicapai dalam waktu bervariasi antara 2 hingga 7 jam perjalanan menggunakan speedboat.

“Dari langkah pemantauan yang dilakukan tim tersebut, sudah bisa dijangkau 12.398 anak yang tersebar di 23 distrik. Itu sekitar 80 persen dari total anak yang ada,” ujarnya.

(Baca Juga: Menkes: Ini Masalah Nyawa Manusia, Tidak Ada Batas Waktu untuk Penanggulangan KLB Asmat)

Perawatan dan Pembinaan

Terkait dengan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut, menurut Idrus, Kemensos akan melakukan pembinaan dan perawatan lebih lanjut. Dan untuk itu, perlu kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi.

“Jadi memang untuk penyelesaian masalah di sana dalam rangka  pengembangan masyarakat, kesimpulan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan secara terpadu dan menyeluruh,” tuturnya.

Menurut Idrus, Kemensos dan Kemenkes perlu untuk menangani secara permanen permasalahan di sana. “Untuk tahap perawatan dan pengembangan, tim wajib tinggal permanen di sana,” ujarnya.

Saat ini, Kemensos sendiri, menurut Idrus, telah memiliki program khusus, yakni pemberdayaan komunitas adat terpencil. Data yang ada saat ini ada 44.332 komunitas adat terpencil di Papua, sedangkan di Papua Barat ada 3.489 komunitas.

“Dari angka sebesar itu, sudah sebesar 1-2 persen yang ditangani. Yang diberikan pada sekitar 37 keluarga pada tahap 1, sebesar 300 ribu per bulan per keluarga,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah. (FMB9)