Connect with us

Nasional

Menko PMK: Gimana Mau Tahu Masalah Masyarakat Kalau Bupati dan Pejabat Sering ke Luar Kota?

Published

on

AGATS, HaIPapua.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengimbau Bupati dan pejabat di Kabupaten Asmat untuk lebih memperhatikan masyarakatnya dan mengurangi kunjungan ke luar kota. Menko Puan meminta agar para pejabat lebih sering berkunjung ke masyarakat agar mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.

“Bupati dan pejabat Pemerintah Daerah harus mau turun ke lapangan agar tahu permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Gimana mau tahu permasalahan masyarakat kalau sering ke luar kota atau duduk manis,” kata Menko Puan dalam sambutannya saat pertemuan dengan Bupati dan pejabat di Kabupaten Asmat di Gedung Wiyata Mandala, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Kamis (22/2/2018).

(Baca Juga: Moeldoko Bersama 6 Menteri Mengecek Progres Penanganan Kesehatan di Asmat)

Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Mensos Idrus Marham ke Agats, Kabupaten Asmat untuk melihat progres penanganan kesehatan pasca KLB campak dan gizi buruk.

Meski status KLB sudah dicabut, namun penanganan kesehatan masih dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan berlangsung hingga 2024.

“Saya membawa semua menteri guna melihat kondisi masyarakat walaupun status KLB campak dan gizi buruk sudah dicabut. Semua bantuan sudah tersalurkan dengan cukup baik dan kami akan melakukan evaluasi,” kata Puan.

Pada pertemuan itu, Bupati Asmat Elisa Kambu menyampaikan selamat datang kepada rombongan Menko PMK dan menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat saat terjadi KLB campak dan gizi buruk di Asmat. Menurut Elisa Kambu, kondisi di Asmat saat ini sudah memasuki fase pemulihan kesehatan pasca tanggap darurat dan pihaknya tengah melakukan pembenahan di Pemerintah Daerah.

“Kondisi Asmat cukup unik karena berada di daerah rawa-rawa dan bergantung pada sarana transportasi sungai. Jika mungkin Kementerian Perhubungan memberi bantuan kapal guna mempermudah akses antar distrik yang lebih memadai,” kata Elisa Kambu.

Rombongan Menko PMK Puan Maharani bersama para menteri menyapa anak-anak saat meninjau PAUD De-Ces Cu Bemap (Kami ingin lebih kreatif) di Jalan Frans Kaisepo, Agats, Kabupaten Asmat. (ist/Kabartanahpapua.com)

Pemberian Bantuan dan Peresmian Kampung Siaga Bencana

Dalam kunjungan ke Agats, Kabupaten Asmat, Menko PMK Puan Maharani didampingi Menkes Nila Moeloek, Mendikbud Muhadjir dan Mensos Idrus Marham serta Kepala Staf Presiden Moeldoko melakukan serangkaian kegiatan. Saat tiba di Pelabuhan Feri dari Bandar Udara Ewer, Menko PMK bersama rombongan langsung melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan sebanyak 50 ton untuk warga di distrik-distrik yang diangkut dengan kapal kayu.

(Baca Juga: Kemensos Rekrut Tagana dan Bentuk Kampung Siaga Bencana di Asmat)

Selanjutnya rombongan meninjau kelayakan sumur bor dan melihat lokasi pompa air untuk penyediaan air bersih bagi warga di Distrik Agats. Dari situ rombongan Menko PMK melakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita dalam Program 1000 hari pertama kehidupan manusia di Pusat Pelayanan Gizi Buruk di Agats. Di sini rombongan para menteri sempat berdialog dengan ibu-ibu.

“Bagi mama-mama yang sedang hamil dan sudah terdaftar bisa mendapatkan haknya dari Pemda sebesar Rp2 juta dan selanjutnya pertiga bulan mendapat Rp500 ribu. Sementara untuk anak sekolah pertiga bulan akan mendapat masing-masing untuk SD sebesar Rp400 ribu, untuk SMP sebesar Rp700 ribu dan untuk SMA sebesar Rp1 juta,” kata Puan.

Menko Puan juga mengingatkan kepada mama-mama saat memasak harus sampai matang sebelum dimakan. “Mama-mama juga harus memperhatikan kesehatan dan mengajari anak mencuci tangan sebelum makan. Ini penting supaya anak-anak paham pentingnya kebersihan,” kata Menko Puan mengingatkan.

Rombongan Menko PMK juga sempat meninjau PAUD De-Ces Cu Bemap (Kami ingin lebih kreatif) di Jalan Frans Kaisepo dan sempat berbincang dengan kepala sekolah Martina Timotia serta menyapa anak-anak PAUD. Selanjutnya rombongan Menko PMK meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats dan sempat melihat kondisi penangan pasien gizi buruk dan melihat kondisi ruang perawatan pasien, serta melihat lingkungan sekeliling bangunan RSUD.Pada pertemuan di Gedung Wiyata Mandala, Menko Puan menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dana pembangunan sekolah dan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menko Puan juga menyerahkan bantuan tabungan sebesar Rp500 ribu kepada 125 siswa berprestasi.

(Baca Juga: Bupati Asmat: KLB Gizi Buruk, Akumulasi Kelalaian Pemerintah dan Masyarakat)

Mensos Idrus Marham dalam sambutannya mengatakan Kemensos telah memprogramkan pemberian Program PKH untuk 3.322 keluarga  dengan total nilai sebesar Rp6,62 miliar dan bantuan beras raskin sebanyak 172 ton. Untuk penyaluran PKH, kata Idrus, pihaknya sudah menyiapkan 52 orang pendamping dan saat ini sudah tersedia 32 orang di Kabupaten Asmat.

“Kemensos juga telah membentuk 6 kampung siaga bencana dan telah menyiapkan dana kegiatan sebesar Rp2,27 miliar,” kata Idrus.

Dipenghujung rangkaian kunjungan tersebut, Menko PMK Puan Maharani meresmikan 6 kampung siaga bencana di Kabupaten Asmat dengan menandatangani prasasti kampung siaga bencana.

Selanjutnya rombongan Menko PMK yang diantar Bupati Asmat bersama Komandan Satgas Kesehatan TNI kembali ke Bandar Udara Ewer, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta melalui Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika. (Ong)

Komentar

Nasional

KPK didesak periksa Panitia Besar PON XX Papua

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana oleh Panitia Besar (PB)
PON XX Papua.

Demikian desakan ini disampaikan oleh Leo Himan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas
Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Sabtu (4/12/2021) menanggapi polemik usai perhelatan event empat tahunan itu. “PB PON atau pun yang terlibat dalam Peparnas, KPK datang periksa,” desaknya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat lewat instansi teknsi terkait lebih tegas dengan kondisi kekinian yang terjadi di Bumi Cenderawasih, jangan berlarut-larut dibiarkan sebelum timbul masalah baru lainnya, sehingga masalah yang ada di depan mata tidak selesai.

“Jangan takut dengan isu Papua Merdeka, tidak ada hubungannya dengan para pejabat yang korup ini, dengan isu Papua
merdeka. Papua merdeka itu semua orang Papua pasti punya keinginan yang berjuang dengan cara sendiri-sendiri,” kata
kandidat magister di Uncen itu.

Mantan pengurus di Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indpnesia (AMPTPI) mengaku prihatin dengan relawan, tenaga medis, wartawan dan pihak ketiga lainnya yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaran PON XX, namun kenyataan yang ada hingga pagelaran tingkat nasional itu usai dilaksanakan, hak-hak mereka tidak dibayarkan ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Ini kasihan mereka, tidak menerima hak sebagaimana mestinya,” katanya.

“PON ini saya duga terlalu banyak manajemen yang tidak teratur baik. Jadi, banyak hal yang menjadi masalah. Ini KPK harus periksa PB PON, karena sampai sekarang banyak yang belum dibayar, padahal uang itu ada. Berarti kecurigaan publik bahwa ada deposito ini benar. Janganlah menari-nari diatas penderitaan orang lain, tidak bagus itu,” sambungnya.

Leo yang menjadi salah satu calon ketua KNPI Papua periode berikutnya ini, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang
terkesan hanya “lip service’ dengan menakuti-nakuti para pejabat atau pun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di
Provinsi Papua dengan menyampaikan soal 10 kasus dugaan korupsi, tetapi hingga kini tidak ada aksinya.

“Menurut saya itu begini, pemerintah pusat ini kita tidak bisa percaya juga dengan pernyataan yang wow. Karena berita soal 10 besar dugaan korupsi di Papua ini dibicarakan pada Maret 2021 (yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD) tapi sampai hari ini tidak ada satupun kasus yang terungkap,” katanya.

“Itu berarti pemerintah pusat hanya menakuti-takuti pejabat di Papua, ini begitu. Menakut-nakuti pejabat Papua supaya jangan bicara Papua merdeka, misalnya begitu. Ini kan dinilai permainan Jakarta. Tapi jika memang Jakarta bicara benar, punya bukti, silahkan tangkap saja, karena para pejabat ini bukan siapa-siapa. Mereka ditangkap pun masyarakat malas tahu karena mereka tidak punya kontribusi yang nyata di masyarakatnya selama ini,” sambungnya.

Melansir CNN, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia mengatakan, ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi. Aparat, kata dia, akan segera melakukan penegakkan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua.

“Selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi
terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5/2021).(*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

LPRI Merauke Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua

Published

on

By

MERAUKE,KTP.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Merauke, Papua, Siprianus Muda meminta pemerintah mengungkap 10 kasus besar dugaan korupsi di Papua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD pada pertengahan 2021 menyatakan pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua. Mahfud mengatakan, ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara yang telah teridentifikasi.

“Tapi sampai dengan saat ini, kita belum mendengar apakah pernyataan pemerintah itu benar-benar terbukti, kami minta itu diungkap,” kata Siprianus Muda, Sabtu (4/12/2021).

Menurut dia, penyampaian pemerintah tersebut ibarat sebuah janji bagi Papua yang mesti dijawab. Jika tidak, publik dapat saja menuding balik pemerintah bahwa telah terjadi sesuatu.

“Publik bisa berpikir, bisa saja ada permainan antara daerah dan pusat, sehingga dugaan kasus korupsi itu mengendap,” paparnya.

Sipri menjelaskan, pernyataan Menteri Koordinator Polhukam, mewakili Presiden Joko Widodo. Seharusnya pemerintah tidak mengumumkan hal itu bila tidak mampu membuktikannya.

“Ini sudah enam bulan semenjak Menko Polhukam membukanya ke publik, seluruh Papua lagi menunggu,” cetusnya.

Sementara itu, LPRI Merauke mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti dugaan korupsi dana Otonomi Khusus di Papua. “Ini soal lama, ada di depan mata, kami minta KPK telusuri ini,” tegasnya.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri pernah membeberkan temuan BPK terkait dugaan korupsi dana Otsus Papua. Hal itu diungkapkan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 pada Februari lalu.

Dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.

Terdapat juga pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar, serta penyelewengan dana lainnya sebesar lebih dari Rp1,8 triliun. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Imam Keuskupan Timika Serukan Gencatan Senjata di Intan Jaya

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Para imam projo Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, menyerukan segera dilakukan gencatan senjata antara aparat TNI-Polri dengan pihak kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional – Organisaasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Gencatan senjata itu diharapkan dapat mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Seruan bersama itu disampaikan oleh 36 imam projo Keuskupan Timika yang dibacakan oleh Pastor Agustinus S Elmas,di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika, Minggu (31/10/21).

“Mengingat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya (wilayah Keuskupan Timika) dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban, termasuk anak kecil dan juga berakibat pada pengungsian masyarakat sipil dalam skala besar, maka para Pastor Projo Keuskupan Timika – demi kewajiban kami untuk praktikkan hak asasi manusia – berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang (TNI-Polri dengan TPN-OPM) agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari,” demikian isi seruan para imam projo Keuskupan Timika.

 

Ketua Unio yaitu organisasi para imam/konfrater Diosesan Keuskupan Timika Pastor Dominikus Dulione Hodo Pr menyebutkan seruan bersama para imam Keuskupan Timika itu tercetus lantaran adanya masalah urgen yang sementara sedang terjadi di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya.

Pastor Dominus bercerita bahwa pada 11 Oktober lalu, rombongan Uskup Bandung Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC, Administratur Keuskupan Timika Pastor Marthin Kuayo Pr dan sejumlah imam tiba di Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk menghadiri penahbisan tiga imam baru.

Baca juga : https://kabartanahpapua.com/kontak-tembak-di-intan-jaya-satu-anggota-kksb-tewas/

“Acara tahbisan imam baru berlangsung tanggal 12 Oktober dalam suasana yang sangat meriah dan khusyuk, dihadiri oleh begitu banyak orang baik masyarakat biasa maupun aparat keamanan. Semua terlibat langsung dalam pesta iman itu,” ujarnya.

Namun, dia menyayangkan, setelah kegiatan tersebut situasi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, kembali bergejolak.

“Rasa tenteram dan damai yang kami rasakan saat itu sekejap hilang lenyap lantaran beberapa waktu terakhir terjadi baku tembak antara TNI-Polri dengan TPN-OPM, dan itu terjadi di tengah kota,” ujar Pastor Dominikus.

Buntut dari kejadian itu, beberapa bangunan terbakar dan dua orang anak kecil terkena luka tembak, satu di antaranya meninggal dunia.

“Korban meninggal dunia atas nama Adrianus Sondegau, berusia dua tahun. Terkena tembakan di bagian perut. Sementara korban yang masih dirawat atas nama Joachim Majau, usia enam tahun, juga terkena tembakan di bagian tubuhnya,” ujar Pastor Dominikus.

Adapun dua pastor yang bertugas di Bilogai, Intan Jaya yaitu Pastor Yance Yanuarius Yogi dan Pastor Frans Sondegau yang baru ditahbiskan pada 12 Oktober lalu, ikut secara langsung membantu menolong warga yang rumahnya terbakar di dekat Bandara Sugapa beberapa hari lalu.
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika melaporkan saat ini ada ribuan pengungsi yang masih bertahan di gereja dan pastoran Bilogai, Sugapa.


Warga masyarakat dari berbagai tempat itu datang berlindung ke lokasi gereja, karena merasa takut dan khawatir akan keselamatan diri mereka saat terjadi kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan pihak TPN-OPM.

“Informasi yang kami terima dua hari lalu jumlah pengungsi di Kompleks Pastoran Bilogai sebanyak 1.900 jiwa. Kemarin ada banyak pengungsi pindahan dari tiga gereja stasi ke gereja pusat paroki di Bilogai, sehingga jumlah pengungsi pasti semakin banyak. Kami menerima laporan dari Pastor Yeskiel Tawakidua Dole Belau bahwa para pengungsi sekarang menempati gedung gereja, rumah pastoran, asrama dan sebagian membuat tenda dekat sekolah dan lapangan sepak bola di Bilogai,” kata Staf SKP Keuskupan Timika Saul Wanimbo. (REX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Tinjau Pameran Alutsista TNI, Presiden: Bentuk Transparansi kepada Publik

Published

on

JAKARTA, KTP.com – Ada yang berbeda pada peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2021. Selain menggelar upacara di halaman Istana Merdeka juga dipamerkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik negara di jalan sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai memimpin jalannya upacara, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin berkesempatan meninjau pameran alutsista tersebut. Dengan mengendarai golf car, keempatnya menuju Jalan Medan Merdeka Utara yang terletak persis di depan Istana Merdeka, Jakarta.

“Dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, kita memamerkan alutsista kita dan ini juga sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan ini,” ujar Kepala Negara dalam keterangannya usai peninjauan pameran alutsista.

(Baca Juga: Presiden Apresiasi Peran Besar TNI dalam Keberhasilan Penanganan Pandemi)

Presiden berharap dengan digelarnya pameran alutsista tersebut, masyarakat bisa lebih mengetahui alutsista apa saja yang dimiliki oleh TNI, terutama peralatan yang jarang diketahui seperti peluncur roket Astros atau Artillery Saturation Rocket System.

“Kita harapkan publik, masyarakat bisa tahu bahwa kita misalnya telah memiliki Astros. Astros ini sebanyak 56, ini roketnya bisa meluncur jarak 39 km, dan yang lain-lainnya nanti tolong ditanyakan ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, atau KSAU. Inilah yang kita miliki dan ini adalah pembelian-pembelian baru. Misalnya kalau yang ini Astros baru saja di 2014 kita membeli ini. Jadi kelihatan sekali barangnya masih barang-barang baru semuanya,” jelas Presiden.

Presiden Joko Widodo meninjau pameran sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik negara di jalan sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta pada peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Lukas – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain ASTROS, beberapa jenis alutsista yang ditampilkan yaitu 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) Armoured Personel Carrier, dan 2 unit Rantis Bushmaster.

Ada juga 19 unit P6 ATAV, 18 unit Rudal Mistral, 2 Unit Mistral MPCV, 4 unit radar MCP, 2 unit BTR 4, 1 unit Aligator, 2 unit APC Turangga, 4 unit MLRS RM 70 Vampire beserta 1 unit Rantis Tatrapan, 2 unit Orlikon Skyshield, dan 6 unit Armed Caesar 155 MM. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Nasional3 jam ago

KPK didesak periksa Panitia Besar PON XX Papua

JAYAPURA,KTP.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana oleh Panitia Besar (PB) PON XX Papua. Demikian...

Nasional8 jam ago

LPRI Merauke Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua

MERAUKE,KTP.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Merauke, Papua, Siprianus Muda meminta pemerintah mengungkap 10...

Tanah Papua10 jam ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua22 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua3 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua4 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua

Advertisement

Trending