Connect with us

Nasional

Wakil Indonesia Terpilih Sebagai Dewan Dana Hibah OGP, Bukti Kepercayaan Dunia

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Sejak dideklarasikan tujuh tahun silam, Open Government Partnership (OGP) telah menjadi salah satu gerakan multilateral yang tumbuh paling cepat. Dari delapan negara pendiri pada 2011, kini sudah 80 negara bergabung dalam OGP.

Pada KTT OGP ke-5 Global Summit di Tbilisi, Georgia, 18 Juli 2018, tercapai kesepakatan untuk meluncurkan OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia untuk mendukung negara-negara klien Bank Dunia yang menjadi anggota OGP atau berniat menjadi anggota OGP.

(Baca Juga: Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia Pada KTT Ke-5 Open Government 2018)

Dana Hibah OGP-Bank Dunia yang bersumber dari dukungan mitra pembangunan dan Bank Dunia ini nantinya diperuntukkan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya-tanggap pemerintahnya. Sebenarnya program dana hibah ini sudah berjalan sejak tahun lalu, namun baru resmi diluncurkan pada KTT OGP ke-5 di Tbilisi.

Dana hibah OGP-Bank Dunia ini bersumber dari dana hibas Pemerintah Perancis, Kanada, Inggris dan dukungan dari donor lain yang keseluruhan terkumpul sebanyak US$12 juta.

Untuk mengelola dana ini dibentuk Trust Fund Council (Dewan Dana Hibah) yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, wakil dari donor, dua wakil dari OGP, dan satu wakil dari OGP Support Unit. Guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan keterwakilan berbagai pandangan, wakil pemerintah dipilih dari anggota SC yang bukan donor.

Yanuar Nugroho, yang saat ini menjabat Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, sekaligus National Focal Point OGP Indonesia terpilih duduk dalam Dewan Dana Hibah OGP-Bank Dunia sejak 2017 mewakili pemerintah dari 80 negara anggota OGP.

Bersama Aidan Eyakuze dari Tanzania yang menjadi perwakilan masyarakat sipil, Yanuar akan terlibat dalam memberikan arahan penggunaan Dana Hibah ini.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia dan Kantor Staf Presiden (KSP) dapat memperoleh kepercayaan besar mengelola dana hibah OGB,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

The Bojonegoro Institute terpilih mendapat bantuan dana hibah OGP bersama 8 perwakilan dari negara lainnya. (ist/KSP)

Moeldoko menjelaskan bahwa dana ini menjadi sumber pembiayaan untuk merancang dan melaksanakan komitmen-komitmen OGP yang berdampak besar, khususnya reformasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).

“Hibah ini juga bisa digunakan untuk membiayai upaya saling-belajar antaranggota OGP,” kata Yanuar Nugroho menambahkan.

(Baca Juga: Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat)

Yanuar mengaku meski penunjukan dirinya untuk duduk dalam Dewan Dana Hibah ini bersifat individu, namun ini menjadi bukti kepercayaan yang begitu besar bagi Indonesia, baik Pemerintah maupun masyarakat sipilnya (civil society).

Pada gelombang pertama, organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, The Bojonegoro Institute, menjadi satu dari 9 organisasi yang terpilih menerima bantuan US$86 ribu selama setahun.

Dana ini akan dipakai The Bojonegoro Institute untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah. (Fox)

Komentar