Connect with us

Tanah Papua

Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia Pada KTT Ke-5 Open Government 2018

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi kelima Open Government (OGP) Global Summit 2018 yang berlangsung Tbilisi, Georgia, pada 16-18 Juli 2018.

Forum ini dihadiri delegasi dari 96 negara terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti korupsi, keterbukaan dan pelayanan publik.

“Forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan tata kelola Pemerintah, terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik. Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (17/7/2018).

(Baca Juga: Moeldoko: MPP Kian Jadi Tumpuan Harapan Pelayanan Masyarakat)

Pada forum multilaretal ini, Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018. Ikut mendampingi Kepala Staf adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Hadir di antara delegasi Indonesia adalah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sementara itu, mayoritas delegasi hadir dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.

Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia. (ist/KSP)

Rangkaian acara dimulai sejak Senin (16/7/2018) kemarin, ketika Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia.

Dalam pertemuan ini, Moeldoko mengungkapkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan organisasi masyarakat sipil bertugas memastikan penerapan prinsip keterbukaan melalui inisiatif Open Government di Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan bagi masyarakat sipil, di antaranya mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menekankan respon Pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.

“Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan Pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko mencontohkan komitmen Pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik terutama terkait pemenuhan informasi melalui layanan ‘LAPOR’, sebuah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat terutama terkait program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi Pemerintah,” kata Moeldoko.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

Di Tbilisi, Moeldoko menyempatkan berkunjung ke Public Service Hall, yang merupakan layanan satu atap Pemerintah Georgia. Layanan satu atap ini sudah mulai diadopsi di Indonesia melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

“KSP siap memperluas cakupan MPP bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Moeldoko.

Rencananya, Moeldoko akan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP pada Selasa (17/7/2018). (Fox)

Komentar