TIMIKA,KTP.com – Masa jabatan Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, berakhir 25 September 2023 ini.
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak Menteri Dalam Negeri (Kemendagri)Tito Karnavian untuk menunjuk Penjabat (Pj) Bupati Puncak harus orang netral,bukan dari kedua suku besar di Kabupaten Puncak.
Demi mencegah berbagai kepentingan, bahkan mencegah terjadinya konflik kembali hanya karena Pemilukada.
Kepala Suku Ilaga Kabupaten Puncak, Niningme Alom, mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali konflik seperti tahun 2011 yang menelan puluhan korban jiwa,hanya karena persoalan Pemuilukada.
Sehingga sebut dia, hal tersebut harus menjadi pengalaman tersendiri,dalam menentukan Pj Bupati di Kabupaten Puncak.
“Sekarang saya minta untuk Kabupaten Puncak, besok kasi turun itu orang netral, jangan dari kedua suku besar di Ilaga, sehingga dia bisa netral,tidak memihak sana-sini,” kata Niningme saat ditemui wartawan di Hotel 66 Cenderawasih, Selasa (12/9/2023).
Ia tidak mempersoalkan untuk Bupati dan Wakil Bupati yang akan terpilih kelak di pilkada 2024, entah mau dari Suku Dani maupun Damal, kedua suku besar di Kabupaten Puncak,Atau pendatang, karena sudah melalui pemilihan umum dan itu murni pilihan masyarakat.
Hanya saja untuk menuju ke sana,mendagri harus melantik orang yang netral, sehingga bisa mefasilitasi Pemilukada secara netral,tanpa ada kepentingan memihak salah satu suku.
“Jagan main-main, itu harus untuk mencegah terjadi perang terus seperti tahun 2011 dimana banyak menelan korban, itu saya tidak mau lagi terjadi sekarang,makanya PJ harus orang netral,diluar kedua suku besar di Ilaga,jika perlu dari luar saja,” kata Niningme.
Senada dengan itu Tokoh Pemuda Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Puncak, Anis Hagabal, mengharapkan Tito Kernavian bisa melihat permasalahan permasalahan yang ada sehingga betul-betul menunjuk Penjabat Bupati yang bukan suku asli dan betul-betul netral sehingga konflik yang tidak diharapkan tidak terjadi kembali.
“Kita mau Mendagri dan orang-orang. ini yang harus turunkan karateker yang harus netral sehingga konfli-konflik antara suku tak lagi terjadi, soal nanti yang jadi Bupati dan wakil Bupati silahkan saja mau dari suku Dani atau Damal atau pendatang tidak apa-apa, terserah,yang penting prosesnya harus demokratis,”kata Anis.(MAR)
