Tanah Papua
Hadiri Sidang Perubahan APBD 2023 yang Terakhir Kali,Ini Kata Bupati Puncak
TIMIKA,KTP.com – Bupati Puncak, Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, menghadiri sidang Paripurna DPRD Puncak, tentang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Puncak Tahun 2023 yang digelar di Timika,Selasa (5/9/2023).
Kehadirannya ini adalah yang terakhir kalinya sebagai Bupati Puncak di Kabupaten tertinggi di Indonesia karena masa jabatanya sebagai Bupati Puncak berakhir di bulan September ini.
Ada pesan menarik,yang disampaikan Bupati Willem dapam sidang tersebut diantaranya terkait dengan kesannya selama 10 tahun memimpin Kabupaten tersebut.
Pertama,dirinya memanjatkan syukur pada Tuhan karena dirinya dipercayakan selama 10 tahun bisa memimpin di daerah yang baru dimekarkan, dengan penuh tantangan dan kondisi sisial budaya yang cukup komplit,dan sejumlah terobosan telah dibuat.
Salah satu terobosannya yang membuahkan hasil di Kabupaten Puncak berhasil medapatkan dana royalti dari PT.Freeport Indonesia. Kabupaten Puncak ditetapkan sebagai daerah penghasil,bersama dengan Kabupaten Intan Jaya, dan Paniai.
Tentunya berbeda dengan Kabupaten Timika,artinya Kabupaten Puncak, akan mendapatkan dana royalti sebesar 89 miliar lebih,akan masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(Baca Juga: Bupati Willem Wandik:Perlu Ada Peningkatan Keamanan dan Penegakan Hukum Secara Terukur di Kabupaten Puncak)
“Sebagai anak daerah,anak adat,yang juga memiliki wilayah di Gresberg,saya tahu aturan,tidak bisa bicara-bicara saja,bilang saya punya, sehingga diam-diam saya kerja, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, dan sampai saat ini,Kabupaten Puncak sekarang masuk sebagai daerah penghasil,bersama intan Jaya, Paniai,berbeda dengan Timika,yang penting adalah untuk dongkrak PAD kita,Bahkan ada kemungkinan tahun 2024,akan naik akan menjadi 200 sekian miliar, akan mendongkrak kenaikan PAD kita,”kata Bupati Willem.
Dengan PAD ini,maka ke depan, bisa digunakan untuk membangun di Puncak.
Bupati Willem mengatakan selama dua periode kepemimpinnya, dirinya belum bisa berbuat banyak hal untuk masyarakat Puncak, padahal sebagai anak Puncak, dirinya ingin bekerja membuat perubahan di Puncak.
Ia menyebutkan salah satu faktor
yang menghambat pembangunan di Puncak adalah soal aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, ini satu hal yang menjadi penyebab pembangunan tidak bisa berjalan di Puncak.
“Saya pernah katakan, ko pegang senjata,tapi ko pu umur berapa saja,sebentar meninggal tidak dapat apa-apa,namun pemerintah dan negara,serta tanah ini tetap ada,yang saya sedih waktu berjalan,kita tidak bisa buat apa-apa untuk ditinggalkan bagi anak cucu kita,generasi mendatang,kita sangat berdosa untuk generasi kita ke depan,”kata Willem.
Lanjut Bupati Willem“Hati saya sedih,Kabupaten Puncak hadir untuk menjawab, persoalan keterbelakangan,kemiskinan, ibarat sumber air sudah dekat, akan ada perubahan,baik infraktur,pendidikan,kesehatan,ekonomi,kita harus ada di distrik-distrik,tenang kerja, namun yang membuat kita kacau adalah,kelompok bersenjata, sehingga kita tidak bisa buat apa-apa,dulu dengan panah masih aman-aman saja, tapi sekarang pegang senjata,membuat daerah ini kacau,hambat pembangunan.”
Bupati Puncak,Papua Tengah Willem Wandik,Bersama Ketua DPRD Kabupaten Puncak,Papua Tengah Lukius Newegalen saat Mengikuti Sidang Perubahan dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Bupati Willem mengatakan, saat ini ada banyak hal yang bisa dibuat oleh pemerintahan saat ini,baik Ketua DPRD,para anggota,para Kepala OPD, harus berbuat sesuatu yang bisa ditinggalkan sebagai cerita untuk anak cucu mendatang,supaya ke depan generasi mendatang,tidak ada masalah lagi terkait dengan pendidikan,kesehatan infratruktur dan ekonomi.
“Tapi gara-gara senjata ada,membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa itu,yang pegang senjata ini,yang buat daerah ini tidak bisa bangun.Contohnya kita menganggarkan pembelian satu alat berat dengan harga enam miliar dari Timika sampai ke Ilaga, namun dalam sekejap saja dibakar,alat berat yang salah ka? ini yang menghambat pembangunan untuk anak cucu kita besok,mereka akan tetap berada dalam kesusahan”kata Bupati Willem.
Bupati Willem menegaskan jika kita tetap begini, maka saudara saudara kita yang ada di daerah aman akan jauh lebih maju disegala aspek kehidupan dibandingkan dengan masyarakat di Kabupaten Puncak.
” Lima atau sepuluh tahun mendatang,mereka yang akan memimpin di kabupaten,provinsi bahkan nasional, sementara generasi Puncak akan menjadi penonton hanya gara-gara ulah kita saat ini,”tegasnya.
Dirinya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD,anggota DPRD, yang sudah sebagai mitra,mampu bergandengan tangan dengan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Puncak.
Dimasa akhir jabatannya,dirinya nenyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan OPD, TNI-Polri, yang sudah bekerja sama membangun di Kabupaten Puncak.
Sementara itu, ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen,S.IP, lebih menyoroti soal ketidak hadiran para pimpinan OPD di tempat tugas, dan yang lebih banyak diluar daerah,serta para kepala Distrik yang sering berada di luar tempat tugas.
Sehingga pada Oktober mendatang,DPRD akan melakukan monitoring ke 25 distrik,untuk mengecek keberadaan kepala distrik,termasuk dirinya mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak, bisa bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan komoro (YPMAK) Timika, untuk menempatkan beberapa anak sekolah untuk dididik di sekolah berpola asrama di Timika.
“Sementara soal keamanan, itu merupakan tanggung jawab kita semua,sehingga kita perlu sama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Puncak agar tetap aman dan damai, apalagi tahun depan,tahun politik eskalasi politik akan tinggi,”kata Lukius.
Untuk diketahui,dalam pembacaan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak 2023,yang dibacakan oleh Bupati Puncak, sebagai berikut.
Pendapatan secara akumulasi mengalami kenaikan dari asumsi awal Rp1,5 triliun lebih menjadi Rp1,6 triliun atau kenaikan sebesar 5 persen, terbagi atas perubahan APBD tahun angggaran 2023 sebesar Rp1,9 triliun atau bertambah jika dibandingkan anggaran belanja APBD induk 2023 sebesar Rp1,6 triliun.
Dengan rincian sebagai berikut,belanja Operasi sebesar Rp1,2 triliun atau kenaikan sebesar 20 persen dari belanja operasi pada APBD Induk sebesar Rp1,15 triliun
Sementara belanja modal diproyeksikan sebesar Rp.394 miliar atau bertambah 34 persen dari proyeksi belanja modal APBD Induk Rp295 miliar.
Sedangkan belanja tidak terduga diproyeksikan Rp54 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp28 miliar dari proyeksi belanja tidak terduga APBD Induk 2023 sebesar Rp26 miliar rupiah,belanja tak terduga ini dianggarkan untuk membiayai bencana alam dan sosial,serta keadaan darurat,sementara belanja transfer pada APBD perubahan tidak mengalami kenaikan.
Sedangkan pembiayaan,sendiri sebagai berikut,penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.287 miliar yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya,dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar atau tidak mengalami perubahan dari pengeluaran APBD induk 2023.(MAR)
