Connect with us

Nasional

Sebar Kebohongan di Akun Twitternya, Jurnalis BBC Dipulangkan dari Asmat

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Jurnalis British Broadcasting Corporation (BBC), Rebecca Alice Henschke diamankan aparat keamanan menyusul sejumlah cuitan di akun twitternya yang menyebarkan kabar bohong di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (1/2) kemarin. Salah satu cuitannya berisi tuduhan bahwa dua prajurit TNI membeli anak burung nuri, jenis burung yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan.

“TNI members buying Papuan birds caught in the jungle” bunyi cuitan Rebecca di akun twitternya pada Kamis (1/2) pukul 14.23 WIT. Dalam cuitan itu, Rebecca menyertakan foto dua prajurit TNI sedang memegang anak burung nuri yang disandingkan dengan foto burung yang disimpan dalam box.

“Kami mengamankan dia (Rebecca) karena cuitan di akun twitternya. Apa yang dia tulis tidak sesuai kenyataan bahkan memfitnah anggota TNI,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf M Aidi, di Jayapura, Jumat (2/2).

Saat diklarifikasi, kata Aidi, anggota Satgas Kesehatan TNI itu mengaku hanya melihat burung yang ditawarkan seseorang kepada mereka saat sedang istirahat di lobi penginapan. Mereka juga mengaku tidak tahu dengan foto box yang disandingkan dengan foto mereka saat melihat anak burung nuri kepala hitam itu.

“Kami belum tahu maksud dari cuitannya dan dua gambar yang disandingkan tersebut makanya kami amankan untuk dimintai klarifikasi,” kata Aidi.

Aidi menjelaskan saat menelusuri akun Rebecca, juga ditemukan cuitan lain yang menyebut bantuan untuk penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat berupa mie instan, minuman ringan dan biskuit. Cuitan ini disandingkan dengan foto barang milik pedagang yang diambil di pelabuhan speedboat di Agats.

This is the aid coming in for severely malnourished children in papua -instant noodles, super sweet soft drinks and biscuits” isi cuitan Rebecca pada Kamis (1/2) pukul 14.25 WIT.

“Terpaksa kami harus periksa lebih lanjut karena yang bersangkutan tidak melakukan peliputan kejadian di Asmat, tapi justru mencoba memojokkan TNI yang sedang melakukan bakti kesehatan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat,” kata Aidi.

Rebecca, kata Aidi, sudah diamankan ke Polres setempat dan selanjutnya akan dibawa ke Timika, Kabupaten Mimika untuk diperiksa di Kantor Imigrasi.

“Kami sempat meminta klarifikasi mengenai cuitannya, namun yang bersangkutan berkeras bahwa yang ia sampaikan adalah pendapat pribadi di akun twitternya. Ia sempat meminta untuk tetap diizinkan melakukan liputan namun dengan pertimbangan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa kami serahkan kepada pihak yang berwenang,” kata Aidi.

Rebecca adalah pemegang Paspor Nomor PA 5190398 dan KITAS Nomor 2C21JD3415-R. Ia berkunjung ke Asmat menggunakan izin kunjungan jurnalistik. Rebecca diketahui sudah meninggalkan Agats menuju Timika, Jumat (2/2) siang dan saat ini sudah diserahkan kepada pihak Kantor Imigrasi di Timika, Kabupaten Mimika. (Ong)

Komentar

Nasional

Peran Media untuk Mengamplifikasi Kebenaran dan Menyingkap Fakta

Published

on

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023). (Biro Pers Setpres)

Jakarta, KTP.com – Di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Rayakan HPN Bersama Insan Pers Wabup Mimika Minta Media Harus Kritis)

Kepala Negara menyebut bahwa peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta, dan pascakebenaran.

“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Menurutnya, media massa tidak dapat berjalan sendiri.

“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” jelasnya.

(Baca Juga: Wabup Rettob : Media di Mimika Harus Kritis Faktual dan Independen)

Memasuki tahun politik, Presiden juga berpesan agar media massa dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, serta tidak tergelincir dalam polarisasi. Menurut Presiden, media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia.

“Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” tandasnya. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Presiden Minta TNI-Polri Berantas Tambang dan Ekspor Ilegal

Published

on

Presiden menyampaikan keterangan pers usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023). (Biro Pers Setpres)

Jakarta, KTP.com – Presiden Joko Widodo minta TNI dan Polri berantas tambang dan ekspor ilegal yang masih marak terjadi. Presiden menilai aktivitas tersebut berdampak pada penurunan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

“Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” ujar Presiden.

(Baca Juga: 15 Pekerja Bangunan Berhasil Dievakuasi, Danrem 172 Puji Dukungan Warga Nduga)

Presiden memberikan arahan kepada pimpinan TNI dan Polri agar menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni “TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.

Iapun meminta agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” kata Presiden.

(Baca Juga: Polisi Tangani Kasus Lost Kontak Pesawat Pilatus Porter Susi Air di Bandara Paro Kabupaten Nduga)

Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat di dalam politik aktif,” pungkasnya. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

OPM Usulkan Pejabat Korup di Papua Segera Ditangkap

Published

on

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Papua Demo di KPK Tuntut Selesaikan Kasus PON XX

Published

on

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua13 jam ago

Memasuki Bulan Puasa dan Paskah, Pemkab Mimika Keluarkan Instruksi Kepada Pengelola Tempat Hiburan dan Pedagang

TIMIKA,KTP.com – Untuk menghormati dan menghargai umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci ramadhan dan umat Kristiani dalam...

Tanah Papua17 jam ago

Kapolres Ingatkan Pengusaha Tempat Hiburan Hormati Instruksi Bupati

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, mengingatkan seluruh pelaku usaha yang bergerak diusaha tempat hiburan malam agar menghormati...

Tanah Papua18 jam ago

Komisi C Gelar RDP dengan RSUD Mimika, Ini yang Dibahas

TIMIKA,KTP.com – Komisi C DPRD Kabupaten Mimika melaksanakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten...

Tanah Papua2 hari ago

Jamin Keamanan saat Salat Tarawih, Polres Lakukan Pengamanan di Tempat Ibadah

TIMIKA,KTP.com – Untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman nyaman lancar serta kondusif pada saat umat muslim melaksanakan salat tarawih. Polres...

Tanah Papua2 hari ago

Buka Rakor PDI Perjuangan se Tanah Papua, Komarudin Watubun : PDI-P Siap Menang Pemilu 2024

TIMIKA,KTP.com – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) siap memenangkan pesta akbar...

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Korban Penembakan di Ilaga Dievakuasi Ke Timika

TIMIKA,KTP.com – Jenazah Alm. Irwan (25) yang merupakan Korban penembakan Orang Tak di Kenal (OTK) yang terjadi pada hari Rabu...

Tanah Papua3 hari ago

Bupati Puncak Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Penembakan Tukang Ojek

TIMIKA,KTP.com – Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku...

Tanah Papua3 hari ago

Polisi Tangani Kasus Penembakan Terhadap Tukang Ojek di Kabupaten Puncak Oleh KKB

JAYAPURA,KTP.com  – Kepolisian Resor Puncak saat ini tengah menangani kasus penembakan tukang ojek bernama Irwan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal...

Tanah Papua4 hari ago

Distrik Wania Gelar Musrenbang, Bidang Infrastruktur dan Kesehatan Menjadi Paling Banyak Diusulkan

TIMIKA,KTP.com – Distrik Wania Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Wania di Kantor Distrik Wania,Selasa(21/3/2023). Kegiatan tesebut...

Tanah Papua4 hari ago

Satuan TNI Di Timika Berbagi Kasih Menjelang Ramadhan

TIMIKA,KTP.com –  Menyambut bulan suci ramadhan dan juga menjelang paskah bagi umat Kristiani di Mimika. Kodim 1710/Mimika bersama satuan TNI...

Tanah Papua

Trending