TIMIKA,KTP.com – Akses penerbangan ke Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah lumpuh total dalam beberapa bulan terakhir pasca insiden penembakan helikopter milik TNI pada 26 November 2024 lalu.
Akibatnya, sampai saat ini masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Mereka bahkan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan.
Krisis ini menjadi suatu kondisi yang sangat memperihatinkan karena belum ada solusi yang tepat yang bisa menyembuhkannya.
Hal ini pun sudah sempatb disuarakan oleh seorang Tokoh Pemuda dari Distrik Hoya mewakili masyarakat setempat untuk meminta akses penerbangan ke wilayah tersebut dibuka kembali.
Distrik Hoya sendiri merupakan salahsatu dari sekian banyak distrik di Kabupaten Mimika yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi udara.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte, saat ditemui wartawan, Senin 17 Februari 2025 lalu mengatakan bahwa pemerintah pada dasarnya sangat menginginkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan maksimal.
Namun, untuk Distrik Hoya perlu ada pertimbangan yang matang, serta koordinasi secara terpadu bersama otoritas keamanan agar keputusan yang diambil dapat dijalankan dengan aman dan lancar.
“Saya kira adik-adik teman-teman wartawan pasti tahu toh situasi keamanan dan segala macam toh, kalau dari pihak keamanan TNI Polri sampaikan aman ya pasti teman-teman dari perhubungan layani penerbangan karena kami punya kebutuhan layan pemerintah, pendidikan, kesehatan di sini sangat begantung pada penerbangan, terutama Hoya, Alama,” kata Petrus.
Petrus melanjutkan, karena faktor ini, Pemerintah Daerah pun terhabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di distrik-distrik tersebut.
Oleh karena itu, Petrus berharap agar kondusivitas keamanan di Distrik Hoya dan Distrik Alama dapat segera aman sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali dilaksanakan.
(Baca Juga: Tahun Ini Distrik Hoya Targetkan Bangun Lapter dan Balai Kampung)
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan karena kami juga terhambat untuk pelayanan pemerintah,” ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan bahwa kerja sama semua pihak diproteksi bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kapolres mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini maka dibutuhkan kerja sama secara terpadu baik Pemerintah Kabupaten Mimika maupun TNI Polri. Polres Mimika sendiri kata Kapolres siap menjamin keamanan di Distrik Hoya demi keamanan penerbangan.
Kapolres menyebutkan, pihaknya telah menyarankan kepada tokoh masyarakat Distrik Hoya agar terlebih dahulu menemui Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari solusi terkait penempatan ataupun pembangunan pos polisi.
Ini dikarenkan di Distrik Hoya sampai saat ini belum ada pos pengamanan baik dari TNI maupun Polri. Sedangkan, kata Kapolres salahsatu alasan belum ada operator penerbangan yang bersedia untuk membuka kembali akses penerbangan ke Distrik Hoya karena masalah keamanan yang belum ada jaminannya.
“Sebelum pesawat ini mendarat kan harus aman dulu di lokasi, sekarang ini kan belum ada pos di sana toh, belum ada personel, jadi kemarin kami menyarankan dari Pemerintah Distrik setemat itu untuk segera ke Pemda untuk berdiskusi masalah ini, nanti ada kami juga, ada Danyon B brimob juga hadir, dari TNI juga untuk membahas itu,” kata Kapolres saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
Kapolres melanjutkan, inti dari permasalahan ini adalah harus adanya pos polisi yang menjadi parimeter pengamanan di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk penempatan personel.
(Baca Juga: Dinkes Mimika Bersama Para Tokoh Akan Bahas Strategi Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pegunungan )
“Maksud saya, sebelum pesawat/helikopter ini mendarat harus ada personel di sana sebagai parimeter, jadi sama-sama aman gitu,” ucapnya.
Kapolres menyebutkan bahwa semua solusi mengenai hal ini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kapolres menyebutkan, ia telah memerintahkan Kapolsek Jila, Iptu Frangki Tethool untuk menyampaikan hal terebut kepada pemerintah Distrik Hoya dan tokoh masyarakat setempat agar dalam waktu dekat membahas masalah ini bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jila, Iptu Frangky Tethool saat dihubungi melalui sambungan telepon juga menyampaikan bahwa ia berencana akan mengumpulkan seluruh tokoh dari Distrik Hoya untuk membahas masalah tersebut secepatnya.
“Sebentar baru saya kumpul dengan masyarakat, sore rencanakan terkait dengan hal ini supaya kami ke Pemerintah Daerah supaya Pemeritah Daerah bekerja sama dengan pihak keamanan supaya kita bisa pengamanan untuk masyarakat di Hoya,” ungkap Frangky.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya juga mengaku bahwa informasi ini sebelumya tlah disampaikan oleh beberapa orang masyarakat.
Namun, Dandim mengakui bahwa untuk sementara ini operator penerbangan sipil di Mimika belum berani membuka akses penerbangan ke Distrik Hoya karena faktor keamanan.
Dandim pun telah menyarankan perwakilan masyarakat untuk berkoordinasi langsung dengan Kogabwilhan yang lebih memiliki kewenangan mengenai hal ini.
“Kami sekarang enggak ada kewenangan itu, Kodam dalam hal ini ya, kalau dulu Kodam masih punya BKO Heli gitu ya, kalau sekarang kan sudah di Kogabwilhan,” ungkap Dandim saat ditemui di Ruang Rekreasi Kodim 1710/Mimika, Jumat pagi.
“Kemarin sudah kami arahkan ke sana untuk bersurat termasuk mungkin ngomong, kalau keputusannya saya kurang monitor,” pungkasnya.(MWW)
