Ignasius Mimin: Jangan Politisasi Bencana Kemanusiaan di Asmat dan Pegunungan Bintang

JAYAPURA, HaIPapua.com – Anggota DPR Papua, Ignasius W Mimin mengaku prihatin dengan bencana kemanusiaan, tewasnya puluhan anak akibat gizi buruk dan wabah penyakit di Kabupaten Asmat dan Pegunungan Bintang. Ignasius berharap kejadian luar biasa (KLB) Asmat menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait untuk serius menangani masalah kesehatan di Papua agar kasus serupa tidak terulang.

“Jangan kaitkan masalah ini dengan politik, apalagi mencuri start memanfaatkan momen ini (dalam pilkada). Ini masalah kemanusiaan dan ini masalah hati, jadi jangan memanfaatkan momen ini menjadi ajang cari muka dengan mencuri start untuk merebut hati masyarakat,” kata Ignasius di ruang kerjanya, Selasa (23/1/2018).

Menurut Ignasius, kejadian yang terjadi di Kabupaten Asmat ataupun Pegunungan Bintang bukanlah kasus yang pertama, namun kasus yang kesekian kali terjadi di Papua. Karenanya, kata dia, tidak tepat bila memanfaatkan momen ini sebagai komoditas politik karena ini adalah bencana kemanusiaan.

Secara khusus politisi partai golkar ini mengapresiasi langkah cepat dari TNI dan Polri untuk menangani bencana kemanusiaan ini. “Luar biasa Bapak Pangdam dan Kapolda beserta prajurit-prajuritnya yang telah melakukan tanggap darurat. Mereka bukan hanya mengamankan NKRI, tapi hari ini dengan kepemimpinan Pangdam Cenderawasih, kami sangat salut dengan kebijakannya yang begitu peduli terhadap rakyat Indonesia yang ada di Papua,“ kata Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi masalah kesehatan.

(Baca Juga: drg Aloysius Giay: Kasus Penyakit dan Kematian Ini Sudah Berulang Kali di Asmat)

Ignasius berharap kepedulian dan langkah cepat yang ditunjukkan TNI-Polri di Asmat dan Pegunungan Bintang hendaknya menjadi contoh bagi institusi lain di Provinsi Papua. Ia juga berharap agar kepedulian kepada masyarakat Papua tidak hanya ditunjukkan pada saat terjadi bencana seperti sekarang ini.

“Jadi bukan karena peristiwa ini terjadi, lalu menjadi perhatian. Tapi, dihari-hari berikut juga memberikan perhatian kepada rakyat Papua,“ ujar Ignasius.

Kejadian yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang adalah peristiwa luar biasa sehingga ia meminta pihak-pihak terkait tidak saling menyalahkan satu sama lain apalagi mencari kambing hitam dari kejadian ini. Ia mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab bersama menanggulangi bencana kemanusiaan ini.

“Tidak bisa ada kalimat bahwa, oh dia itu warga Kabupaten Pegunungan Bintang atau Kabupaten Asmat, tetapi ini adalah warga Provinsi Papua, warga negara Indonesia yang ada di wilayah paling timur,“ kata Ignasius.

Koordinasi Kerja Provinsi dan Kabupaten Harus Dibenahi

Kasus kematian akibat wabah penyakit seperti di Asmat, kata Ignasius, harusnya menjadi pelajaran bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk memperbaiki koordinasi dan kerja sama agar kasus serupa tidak terulang.

Dinas kesehatan, kata Ignasius, harusnya berpegang pada mottonya bertindak untuk melakukan pencegahan lebih dini. Namun, kenyataannya motto ini tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak adanya koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten.

“Program kaki telanjang dan program lain-lainnya dari dinas kesehatan itu ada dimana. Memang selama ini koordinasi kerja provinsi dengan kabupaten, terus terang tidak jalan. Karena, di sana dia menjalankan otonomi daerah, di sini provinsi dia menjalankan otonomi khusus,“ ujar Ignasius.

(Baca Juga: Bupati Asmat: KLB Gizi Buruk, Akumulasi Kelalaian Pemerintah dan Masyarakat)

Provinsi Papua, kata Ignasius, telah menggelontorkan 80 persen dana otonomi khusus ke kabupaten dan didalamnya sudah termasuk 15 persen alokasi untuk dana kesehatan. Ia mengaku tak ingin berpolemik dengan dana itu, yang terutama adalah semua pihak harus pro aktif  melaksanakan tugasnya.

“Bupati sudah menjalankan kebijakannya, selanjutnya penyelenggara dibawahnya juga harus pro aktif dan benar-benar melaksanakan tugasnya,“ katanya.

Karenanya yang terutama dilakukan saat ini, kata Ignasius, agar sesegera mungkin menangani masalah gizi buruk dan wabah penyakit yang telah mengakibatkan kematian puluhan orang. Selain itu, dinas kesehatan harus bisa memastikan ketersediaan tenaga dokter dan medis serta tersedianya sarana kesehatan hingga ke kampung-kampung.

“Jelas ini suatu musibah, mari kita berpikir bersama-sama agar kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa, ada kematian anak akibat gizi buruk atau wabah penyakit,” pungkas Ignasius. (Mas)