Connect with us

Tanah Papua

Sidang Kode Etik, Komisioner KPUD Mimika Terindikasi Lakukan Banyak Pelanggaran

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik terhadap 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika yang dilaksanakan di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (23/2/2018) sore. Sidang kode etik ini dipimpin Komisioner DKPP Alfitra Salamm didampingi Ketua Bawaslu Papua Fegie Wattimena, Komisioner KPUD Mimika Musa Sombuk dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Marthen Ferry Kareth.

Sidang kode etika terhadap kelima komisioner KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal, Alfrets Petupetu, Yoe Luis Derek Mote serta Reinhard Gobai berdasarkan pengaduan Nomor 17/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dari calon petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dalam aduannya yang dibacakan pengacara dari Law Firm Ihza & Ihza, Zulkarnaen Yunus disebutkan 6 dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh komisioner KPUD Mimika.

Enam pokok aduan yang disampaikan yakni komisioner KPUD Mimika telah meloloskan pasangan calon perseorangan pada rapat pleno KPUD Mimika tanggal 6 Januari padahal jumlah dukungan tidak memenuhi syarat minimal dukungan pasangan perseorangan di Kabupaten Mimika sebanyak 22.273 kartu tanda penduduk (KTP).

Aduan kedua terkait adanya hubungan pertalian darah antara Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal dengan pasangan calon perseorangan Hans Magal sehingga membuat ia tidak netral.

“Buktinya ia meloloskan pasangan perseorangan Hans Magal – Abdul Muis, padahal Abdul Muis pernah diangkat menjadi bupati berdasarkan SK Mendagri Nomor 131/91/794/2013 tertanggal 19 April 2013 tentang pengesahan pengangkatan dari Wakil Bupati menjadi Bupati Kabupaten Mimika,” kata Zulkarnaen.

(Baca Juga: ‘Pecah Kongsi’ Komisioner KPUD Mimika Dalam Rapat Pleno Penetapan Paslon)

Aduan ketiga, komisioner KPUD Mimika tidak terbuka terkait alasan meloloskan pasangan calon perseorangan, padahal banyak dugaan dukungan ganda dan pemalsuan tanda tangan dukungan.

Keempat, komisioner KPUD Mimika diduga tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas dukungan seperti form B1-KWK perseorangan dan langsung menerima.

Kelima, komisioner tidak patuh terhadap tahapan pilkada. “Tahapan pilkada Mimika yang sudah disepakati oleh KPUD Mimika namun mereka sendiri yang melanggar tahapan tersebut yang berdamapak pada keseluruhan tahapan yang merugikan kepentingan pasangan calon. Contohnya Pleno PPD Mimika Timur tidak dilaksanakan,” kata Zulkarnaen.

Aduan terakhir, komisioner KPUD Mimika tidak terbuka dalam rekruitmen petugas PPS dan KPPS. “Akibat tindakan ini, banyak petugas yang mendapat penolakan dari warga karena tidak berasal dari kelurahan tersebut, dan ini pula yang menyulitkan proses verifikasi faktual,” kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, para komisioner KPUD Mimika telah nyata melanggar Pasal 8, 13, 15 dan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaran Pemilu.

Komisioner KPUD Mimika membongkar dokumen mencari berita acara rekapitulasi suara tingkat PPD dalam sidang kode etik DKPP di Mapolda Papua. (ong/Kabartanahpapua.com)

Membantah semua tuduhan pengadu

Komisioner KPUD Mimika dalam pembelaannya menegaskan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak benar dan sebagai penyelenggara pemilu senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas.

Dalam pembelaan yang dibacakan teradu 3, Yoe Luis Rumaikewi menegaskan bahwa tidak benar apa yang dituduhkan kepada mereka, terbukti tidak ada bakal calon yang diberi keistimewaan. Bahkan semua keputusan KPUD Mimika diambil melalui rapat pleno.

“Mengenai keputusan meloloskan Abdul Muis, karena kami sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, dan memberi jawaban bahwa yang dikatakan pernah menjadi bupati jika menjabat lebih dari 2,5 tahun. Sementara Abdul Muis hanya 7 bulan,” kata Yoe Luis.

(Baca Juga: Tim Sukses OMTOB Pertanyakan Status Abdul Muis Yang Pernah Jadi Bupati dan Kini Menjadi Calon Wakil Bupati)

Yoe Luis juga menjelaskan bahwa dukungan paslon perseorangan yang lolos benar memenuhi syarat dukungan minimal 22.273 dan sudah melalui semua tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di tingkat lapangan oleh PPS.

“Semua tahapan verifikasi sudah dilakukan dan sudah ada hasil pleno di tingkat PPD, terbukti tidak ada keberatan di tingkat distrik. Untuk rekruitmen petugas KPPS dilakukan terbuka dan tidak benar bahwa ada petugas KPPS yang mendapat penolakan dari masyarakat,” kata Yoe Luis.

Terkait tahapan yang tidak sesuai dengan jadwal, kata Yoe Luis, bukan disebabkan kesalahan KPUD Mimika tapi karena kendala yang disebabkan oleh faktor teknis sulitnya fasilitas internet, faktor cuaca buruk dan faktor keamanan. “Gugatan ini hanya balas dendam dari Bupati saja karena sadar tidak akan lolos. Karenanya kami mohon Majelis Sidang menolak semua gugatan pengadu,” kata Yoe Luis.

Namun sesaat setelah membaca pembelaan, Pimpinan sidang mempertanyakan berkas pembelaan yang belum ditandatangani oleh kelima teradu. “Ini berkas resmi, kenapa belum ditandatangani,” tanya Alfitra Salamm.

Setelah sempat kebingungan, akhirnya Yoe Luis mengakui mereka belum menandatangani berkas tersebut. Sidang pun diskor menunggu kelima komisioner KPUD menandatangani dokumen pembelaan.

Komisioner KPUD Mimika memperlihatkan bukti hasil verifikasi faktual dalam sidang kode etik di Mapolda Papua, Jumat (23/2/2018). (ong/Kabartanahpapua.com)

Keterangan Saksi Tak Mampu Dijawab KPUD Mimika

Dalam keterangan saksi-saksi dan pihak terkait banyak yang memojokkan Komisioner KPUD Mimika. Misalnya pengakuan dari petugas PPS dari Nawaripi yang mengaku hanya diberi waktu 3 hari untuk melakukan verfikasi faktual terhadap ribuan berkas.

“Kami juga hanya diberi bundelan kartu tanda penduduk, dan sebagian tanpa disertai form dukungan. Dengan waktu sangat singkat bagaimana mungkin melakukan verifikasi. Bahkan saya pernah dipaksa untuk menandatangani berita acara hasil verifikasi faktual,” kata saksi tersebut.

(Baca Juga: Berdalih Gangguan Telekomunikasi, KPUD Mimika Pindahkan Penetapan Paslon ke Jayapura)

Demikian juga dengan saksi Ketua PPD Mimika Timur yang dihadirkan oleh pihak KPUD Mimika. Menurut dia pleno PPD tetap dilaksanakan, namun diadakan di rumahnya karena belum ada sekretariat.

“Karena kami tidak punya sekretariat, maka pleno saya laksanakan di rumah. Karena KPUD meminta harus disetor besok terpaksa saya melaksanakan malam hari. Tidak undangan tapi saya sudah sampaikan melalui pesan singkat. Panwas distrik tidak hadir karena mereka tinggal di Timika,” kata Ketua PPD Mimika Timur.

Saat salah seorang pimpinan sidang, Ferry Kareth menanyakan apakah KPUD Mimika berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan verifikasi. “Kami tidak perlu berkoordinasi dengan Dukcapil karena dengan sistem informasi pencalonan dengan sendirinya sudah terkoneksi dengan Dukcapil Kemendagri,” kata Alfreth Petupetu.

Menjadi menarik ketika pihak terkait yang Kepala Dinas Dukcapil Mimika, John Wicklif Tegai yang hadir atas persetujuan Sekda Mimika membacakan jumlah perekaman di Kabupaten Mimika saat ini sebanyak 114.264 dan jumlah cetak Suket sebanyak 13.564. Artinya total jumlah data kependudukan yang tercatat dalam sistem e-KTP nasional sebanyak 127.828.

“Dengan total jumlah pendukung sah hasil pleno KPUD Mimika untuk dukungan perseorangan sebanyak 152.259 dari 6 pasangan calon jalur perseorangan terindikasi terjadi penggelembungan,” kata John Wicklif.

Saat ditanya oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Musa Sombuk, jumlah DP4 dari Dukcapil Mimika sebanyak 214.978. Sementara saat ditanyakan kepada komisioner KPUD Mimika, Derek Mote sempat menyebut jumlah penduduk Mimika 306.517.

“Dari KPU, DP4 berapa kita cari batasnya, jangan bongkar lagi, itu di luar kepala,” tanya Musa kepada Komisioner KPUD Mimika. “218 ribu sekian,” kata Alfreth yang tidak menjelaskan asal angka DP4 tersebut karena sebelumnya mengaku tak perlu koordinasi dengan Dukcapil Mimika. “Kalau dari DP4, jumlah dukungan tidak melebihi,” kata Alfreth menjawab pertanyaan Musa Sombuk.

“Itu pertanggungjawaban saudara bagaimana hasil verifikasi faktual sampai pada keputusan KPUD, kalau bisa dengan tertulis supaya ada perkembangan yang jadi dasar,” kata Musa Sombuk.

Mengenai adanya penggelembungan ditingkat PPS diungkapkan komisioner Panwaslu Mimika dan karena jumlah dukungan melebih jumlah DPT di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Wania sehingga sempat ditolak oleh Silon.

Meski mengaku masalah penggelembungan ini sudah selesai, namun terungkap pula karena kelebihan jumlah dukungan ini terpaksa KPUD Mimika sempat melakukan rekapitulasi secara manual.

Dalam silang pendapat terkait ijazah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dua komisioner KPUD Mimika yakni Reinhard Gobai dan Derek Mote mengatakan menolak menandatangani karena yakin ijazah Eltinus resmi. “Saya penanggungjawab verifikasi ini, dan sudah mengecek di Universitas Cenderawasih dan benar Eltinus kuliah disitu. Saya sudah memberitahukan rekan-rekan namun mereka menolak,” kata Reinhard.

Sementara, dua komisioner lainnya, Yoe Luis dan Alfrets Petupetu sependapat dengan Ketua KPUD Mimika, Ocepina Magal yang sejak awal meyakini ijazah Eltinus palsu berdasarkan hak angket DPRD Mimika. “Kami dari awal sudah tahu ijazah SMP dan SMA bupati ada 2. Waktu mendaftar 2013 lalu ijazah bupati dari Jayapura dan saat mendaftar lagi ijazahnya dari Makassar,” kata Ocepina Magal yang dibenarkan oleh dua komisioner lainnya.

Mengenai hal ini, Ocepina mengaku sempat berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI namun tidak mendapat jawaban sehingga tiga komisioner sepakat menyatakan ijazah Eltinus palsu dan tidak melolos pasangan Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB).

Saat ditanya oleh Ferry Kareth bahwa sudah ada keterangan terkait ijazah Eltinus, ketiga komisioner mengaku mengambil keputusan atas keyakinan mereka. “Kami mengambil keputusan atas keyakinan kami,” kata Yoe Luis yang diiyakan oleh Alfreth Petupetu.

Berita Acara Pleno Penetapan Paslon Pilkada Mimika di Sentani, Jayapura, Minggu (18/2/2018). (ist/Kabartanahpapua.com)

Komisioner DKPP, Alfitra sempat menanyakan kenapa Ocepina kemudian ikut menandatangani keputusan pleno KPUD Mimika sementara ia sendiri mengakui bahwa ia adalah adik kandung salah seorang calon yakni Hans Magal. “Karena harus ada keputusan, maka saya harus menandatangani supaya KPUD Mimika bisa melanjutkan tahapan,” kata Ocepina.

(Baca Juga: Panwaslu Ultimatum KPUD Mimika Segera Gelar Pleno Penetapan Paslon)

Sementara pertanyaan Alfitra yang meminta komisioner KPUD Mimika menjelaskan alasan Pleno KPUD Mimika selalu berlangsung tengah malam, tak dijawab oleh Komisioner KPUD Mimika.

Setelah sempat berembuk, Ketua Sidang Etik Alfitra meminta agar pihak penggugat memberikan bukti yang lebih meyakinkan lagi. Demikian halnya untuk tergugat agar bisa menghadirkan form B1-KWK dukungan perseorangan untuk membantah pengaduan bahwa pasangan perseorangan hanya melampirkan foto kopi KTP.

“Kami minta kepada semua pihak, baik pengadu maupun teradu dapat membuat bukti-bukti yang lebih lengkap lagi dan kami dari DKPP belum berani menyimpulkan karena fakta-fakta belum dirumuskan komplit dan tidak hanya bicara saja tapi secara tertulis,” kata Alfitra dan menutup sidang.

Nasib ke-5 komisioner KPUD Mimika menunggu sidang kedua dan pertanggungjawaban tertulis mengenai hasil kerja mereka. (Ong)

Komentar

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga pihak DLH akan bekerja maksimal saat Natal dan Tahun baru (Nataru).

“Menjelang Natal dan Tahun Baru kami akan maksimalkan semua personel, kalau biasanya di pagi hari lebih banyak sekitar 80 orang, dan siang hari 20 personel, maka akan kami seimbangkan jadi 60 personel pagi hari dan 40 personel di siang hari,”kata Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika Syahrial saat di temui wartawan di Jalan Hasanuddin, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, volume sampah menjelang Nataru pastinya mengalami peningkatan hingga 30 persen dari 90 ton volume sampah harian, sehingga pihaknya akan menggunakan semua armada yang dimiliki.

“Personel kami kurang lebih ada 230 orang, sedangkan armada dump truck dan ambrol (bak sampah) sekitar 25 unit. Sekarang ada armada yang diistirahatkan namun akan kami gunakan semua, supaya jangan ada sampah yang berceceran dan menumpuk dipinggir jalan,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan santai Keluarga Besar PUPR Jayapura dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke 76 dengan Jalan Santai di Kota Jayapura. Rabu, (01/12).

Dalam sambutan singkat sebelum melepaskan peserta Jalan santai, Yoman mengatakan, acara Tahunan ini, merupakan momen kebangkitan bersama Keluarga besar PUPR dibawah Kementrian PUPR Republik Indonesia yang akan jatuh pada besok nanti, tanggal tiga Desember namun sudah dimeriahkan dengan jalan santai dan sejumlah doorpice yang ada. Hal itu dikatan Yoman dalam sambutnya, di depan halaman Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang, jalan Sumatera, No. 15, Mandala Jayapura. Rabu, (01/12).

Dikatakan, pada 03 Desember nanti, di Hari Jadi yang ke 76 itu, Kementrian PUPR mengusung Tema, “Sigap Membangun Negeri”. Yang mana, tambah Yoman akan diperingati oleh seluruh Instansi Organisasi Pemerintahan dibawah naungan Kementerian PUPR baik vertikal maupun Horizontal.

“Secara khusus di Provinsi Papua, pada Harini, kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir dan terlibat di acara ini. Baik kepada Instansi vertikal dan horizontal bersama seluruh keluarga besar PUPR di Papua khususnya Jayapura,” ucap Yoman.

Dirinya berharap agar dengan semangat “giat membangun negeri,” itu, seluruh organisasi Dibawah naungan kementerian PUPR tetap sigap dalam membangun negeri, walapun di masa Pandemic Covid-19 yang sedang berlangsung ini.

Secara khusus Tamba Yoman, khusunya Dinas PUPR beserta seluruh kantor PUPR yang berada di wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Papua, harus dan tetap sigap dalam membangun Negeri terutama infrastruktur Dasar Bidang Bina Marga. Dengan demikian, pastinya setiap protokol kesehatan tetap diperhatikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam berkantor maupun di lapangan.

(Baca Juga: Pemda Provinsi Papua Kutuk Kekerasan Bersenjata di Kabupaten Puncak)

“Semua Peserta baik yang berstatus Asosiasi Negeri Sipil (Asn) pegawai tidak tetap atau honorer dan semua yang terlibat agar tetap mengikuti arahan panitia sekaligus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku”, tutupnya.

Selain itu, sambutan yang sama pula, dari Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua, DR. Corneles Sagrim, ST.,MMT Bahwa dirinya sangat mengapresiasi semangat keluarga besar PUPR yang tergabung dalam semarak jalan santai itu.

“kami senang karena pada hari ini, kita semua suami atau istri maupun anak-anak bisa tergabung ikut ambil bagian bersama dalam acara ini,” ucap Sagrim.

Menurut Sagrim, semua yang hadir adalah keluarga besar PUPR di Jayapura. Sehingga melalui acara yang sederhana ini, selain menjalin silahturahmi, juga menjaga kebugaran dan kekeluargaan pada setiap instansi organsiasi yang ada dibawah naungan kementerian PUPR.

Acara Jalan santai itu mengambil rute, dari Kantor dinas PUPR jalan Sumatera, menuju jalan Samratulangi (Polda Papua), lanjut ke depan Kantor Gubernur, Jalan Sao Soa dok II dan finish kembali ke Jalan Sumatera Dok IV Kantor PUPR. Selanjutnya diikuti dengan acara doorpice, nyanyian dan hiburan bersama.

Untuk memperingati Hari Bakti kementrian PUPR yang akan jatuh pada 03 Desember nanti, akan dilakukan upacara bersama seluruh Kantor Dinas, Balai dan undangan lainya yang dipusatkan di Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang Propinsi Papua, Jalan Sumatera Dok. IV. (EDDY) .

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua23 jam ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua1 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua1 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua2 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua4 hari ago

Marakanya Permain Meriam Mini dan Petasan, Orang Tua Diajak Awasi Anaknya

TIMIKA,KTP.com – Permainan meriam mini yang dirakit secar manual menggunakan botol plastik bekas ataupun pipa paralon kemudian dibakar menggunakan spiritus...

Tanah Papua4 hari ago

Pemkab Mimika Gelar Upacara HUT Korpri Ke 50

TIMIKA,KTP.com – Peringati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) ke-50 Pemerintah Kabupaten Mimika mengelar ucapara di Pusat...

Tanah Papua

Advertisement

Trending