Prihatin Pelayanan RSUD, Pjs Gubernur Papua Akan Bentuk Tim Audit Keuangan

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo segera membentuk tim untuk melakukan audit anggaran terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura dan RSUD Abepura.

Soedarmo mengaku prihatin usai meninjau langsung pelayanan di kedua rumah sakit itu. “Ya, saya akan mengecek berapa besar anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua kepada dua RS tersebut,” ujar Soedarmo kepada wartawan usai meninjau RSUD Dok II dan RSUD Abepura, Senin (12/3/18).

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Menurut Soedarmo, audit anggaran tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa besar anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua untuk kedua RSUD tersebut dan untuk mengetahui peruntukannya. “Tim audit ini akan dibentuk dalam waktu dekat agar bisa segera mengaudit keuangan manajemen RS milik Pemerintah ini,” kata Soedarmo.

Dari laporan yang ia terima, kata Soedarmo, kedua RSUD ini mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Karena itu, ia ingin mengetahui apakah penggunaan anggaran yang besar itu sudah sesuai peruntukannya atau tidak.

Berutang Rp102 miliar

Sebelumnya, dalam rapat Komisi V Bidang Kesehatan DPR Papua bersama Manajemen RSUD Dok II Jayapura pada awal Februari 2018 lalu, terungkap bahwa pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan RSUD Dok II masih menyisakan utang sebesar Rp102 miliar.

Menurut Yan Mandenas, utang tersebut adalah utang dari Manajemen RSUD Dok II kepada pihak ketiga yakni PT. PP (Persero) yang mengerjakan pembangunan gedung instalasi rawat jalan tersebut. Dari laporan Direktur RSUD Dok II, kata Yan Mandenas, dilaporkan adanya tagihan fiktif yang dimasukkan kepada Manajemen RS.

“Kami sudah minta Direktur (RSUD Dok II) tidak boleh mentoleransi dan menandatangani tagihan itu. Kami ingin manajemen RS meminta tanda tangan pihak ketiga terhadap pekerjaan fiktif itu. Kalau tidak, silahkan direkomendasikan kepada Kejaksaan untuk diusut,” kata Politisi Partai Hanura ini.

(Baca Juga: Yanuar Nugroho: Negara Harus Hadir Menjawab Masalah Kesehatan di Papua)

Yan Mandenas menjelaskan, pada pertemuan itu pihaknya mendorong penyelesaian berbagai masalah di RSUD Dok II, diantaranya meminta Manajemen RSUD untuk merenovasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan membenahi instalasi air bersih di area RS dalam 5 bulan ke depan. “Komisi V mendorong Manajemen RSUD merenovasi IGD dan memperbaiki instalasi air bersih di RS,” kata Yan Mandenas. (Mas)