Perilaku Masyarakat dan Minimnya Tenaga Medis Jadi Kendala Penanganan Stunting di Lanny Jaya

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Pemerintah serius mengatasi problem stunting atau kurang gizi kronis akibat minimnya asupan gizi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kecerdasan anak menjadi di bawah rata-rata, terutama di daerah terpencil.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan sebelum pemerintahan Jokowi-JK, jumlah anak terlahir stunting sekitar 30 persen. Melalui berbagai program kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK angka stunting mulai ditekan pada kisaran 27 persen.

“Tentu angka itu masih terus ditekan Pemerintah, karena masalah stunting walau belum berdampak saat ini, namun 20 hingga 30 tahun ke depan jika tidak teratasi maka Indonesia akan mengalami kemunduran karena tidak memiliki generasi yang sehat,” kata Yanuar dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.

(Baca Juga: Tangani Stunting, Kementerian PUPR Luncurkan Pamsimas di Lanny Jaya)

Untuk mengecek pelaksanaan penanggulangan stunting, pada 12-17 Maret 2018 lalu, Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua, salah satu di antara 100 kabupaten/ kota prioritas nasional.

“Kunjungan ke Papua untuk memonitor pelaksanaan program penanggulangan masalah stunting dan melihat kemajuan pembangunan lintas sektor terkait penanganan stunting dalam dua tahun terakhir,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Brian Sriprahastuti yang didampingi tenaga verifikasi lapangan Fajar Dwi Wisnuwardani dan Nadia Syahraniah.

Pertemuan warga yang diadakan di salah satu kampung (desa) di Kabupaten Lanny Jaya. (KSP)

Di Kabupaten Lanny Jaya ada 10 desa yang menjadi prioritas dari 355 kampung yang ada. Dari 10 desa itu, kata Brian, ada 2 desa yang sangat jauh dan tertinggal dalam pembangunan, yakni Desa Kimbo Kecaman Gupura dan Desa Ilunggijime Kecamatan Kelulome. “Butuh 10 jam lebih perjalanan mobil dan berjalan kaki dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ujar Brian.

Dari kunjungannya tersebut, Brian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang telah melaksanakan program Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) dengan dana Otonomi Khusus (Otsus). “Beberapa kegiatan sejalan dengan strategi penanganan stunting yang terintegrasi melalui penentuan lokus tertentu,” kata Brian.

Minim Tenaga Kesehatan

Brian memuji program kesehatan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang berinisiatif membuat program Kartu Lanny Sehat yang akan diluncurkan April mendatang sebagai komplementer BPJS dan berlaku untuk semua warga Lanny Jaya.

“Banyak kemajuan di Kabupaten Lanny Jaya sejak berdiri 2008, tapi yang terkait langsung dengan penanganan stunting masih tertinggal jauh. Bukan masalah ketersediaan bahan pangan, tapi lebih pada masalah perilaku,” kata Doktor di bidang ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia ini.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Masalah utama, kata Brian, ada pada pola konsumsi, yakni makan masih tergantung pada karbohidrat dan hampir tidak ada sumber protein. Selain itu, perilaku kebersihan diri dan sanitasi yang rendah serta mudahnya terjangkit sakit infeksi saluran pernafasan dan penularan HIV.

“Layanan kesehatan di Lanny Jaya cukup mengkhawatirkan karena untuk melayani 148 ribu jiwa yang tersebar di 355 desa hanya ada 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D dan 10 puskesmas. Hanya ada 1 dokter spesialis anak dan 5 dokter umum di RS serta 2 dokter umum di puskesmas,” ujar Brian.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Brian Sriprahastuti memberikan plakat kepada Sekda Lanny Jaya Christian Sohilait. (KSP)

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, kata Brian, sudah memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan melalui inisiatif SD unggulan berasrama untuk siswa kelas 4,5 dan 6. Ada juga pemberian beasiswa bagi warga Lanny Jaya yang berkuliah di 19 perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. “Termasuk inisiatif daerah mendatangkan 360 guru honorer dari luar Papua,” ujarnya.

Lampu dari Jokowi

Di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lanny Jaya baru saja menerima 29 ribu lampu pijar tenaga surya melalui Kementerian ESDM yang oleh masyarakat disebut sebagai ‘Lampu dari Jokowi’. “Lampu pijar ini membuat seluruh kota dan bukit terang di waktu malam sejak dua bulan lalu,” kata Brian.

(Baca Juga: Kementerian ESDM Akan Distribusikan 150 Ribu Panel Listrik Surya di Papua)

Kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua ini juga memiliki PLTA mikro yang dikelola masyarakat. “Modalnya Rp2 miliar yang ditanggung renteng 10 kampung dan setiap bulan masyarakat membayar iuran Rp50 ribu per-rumah,” kata Brian. (Ong)