Connect with us

Nasional

Amnesty International Indonesia Hanya Ingin Memojokkan TNI-Polri di Papua

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih membantah laporan lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International Indonesia yang menuding Polri dan TNI telah melakukan pembunuhan di luar prosedur hukum (unlawful killings) terhadap 95 orang di Papua dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Senin (2/7/2018), menyebut 85 orang dari jumlah korban itu adalah orang asli Papua (OAP) yang kerap dikaitkan dengan gerakan separatisme.

“Kalau mereka (Amnesty International Indonesia) mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah,” ujar Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Selasa (3/7/2018).

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Kecam Tindakan Brutal KKSB di Kabupaten Nduga)

Menurut Aidi, tidak benar jika ada korban meninggal tanpa sebab, karena jatuhnya korban jiwa merupakan ekses dari penindakan aksi separatisme bersenjata. Gerakan separatis atau perjuangan kemerdekaan adalah tindakan melawan kedaulatan negara dan itu yang menjadi penyebab utama.

Berdasarkan data Polda Papua pada periode 2009-2018 tercatat ada 328 aksi kriminal bersenjata yang mengakibatkan 21 anggota TNI, 30 anggota Polri, dan 78 warga sipil yang meninggal dunia. Selain itu, ada 62 anggota TNI, 57 anggota Polri, dan 117 warga sipil yang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.

“Jika mengatakan bahwa hanya warga sipil bersenjata yang menjadi korban juga tidak benar, karena anggota TNI dan polisi pun banyak yang menjadi korban,” kata Aidi menjelaskan.

Data Sepihak

Aidi menilai rilis dari Amnesty International Indonesia tersebut adalah klaim sepihak karena hanya mengambil keterangan dari korban tanpa menyandingkan dengan keterangan dari Polda Papua ataupun Kodam Cenderawasih.

“Lembaga pemantau HAM seperti Amnesty Internasional Indonesia ini hanya menyoroti akhir kejadian di mana ada jatuh korban jiwa, tapi tak pernah jujur mengungkap proses kejadian dan akar masalahnya. Yang lebih miris keterangan yang dipakai hanya dari korban tanpa data dari aparat keamanan,” kata Aidi.

Sebagai contoh, kata Aidi, keterangan Amnesty International Indonesia yang menyebut 56 orang korban meninggal dunia tidak terkait dengan gerakan separatisme. Selain itu ada 39 orang menjadi korban karena melakukan kegiatan pro kemerdekaan secara damai.

“Aparat TNI-Polri selalu dituduh berada dibalik kematian yang menimpa aktivis atau warga sipil di Papua. Padahal faktanya, korban kecelakaan lalu lintas, korban tawuran antarkampung atau yang sering disebut perang suku, atau kekerasan lainnya sering di unggah melalui media sosial dan menyebut sebagai korban kekejaman aparat,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Pendeta Lipius Biniluk: Kehadiran TNI Mulai Diterima Masyarakat Papua)

“Tengoklah kebiasaan mabuk-mabukan yang menjadi penyebab terbanyak kasus kecelakaan lalu lintas. Demikian juga saat aparat TNI-Polri berusaha melerai tawuran antarkampung atau kelompok, yang justru dituduh menjadi provokator kejadian itu,” kata Aidi menambahkan.

Aidi mengungkit kembali kasus Paniai pada Desember 2014 lalu yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kejadian itu yang disorot hanya jatuhnya korban jiwa, tapi tidak pernah membahas situasi pada saat itu ketika ribuan orang bersenjata tajam dan bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat.

“Dengan kondisi seperti itu aparat pasti akan membela diri dan bertindak tegas sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jika, tidak ada kondisi yang membahayakan jiwa aparat, tidak mungkin mereka akan mengambil tindakan tegas sebagai pembelaan diri,” ujar Aidi.

Separatisme dan Aksi Bersenjata Jadi Sumber Masalah di Papua

Aidi mengatakan sumber masalah utama di Papua karena ada sekelompok orang yang mengangkat senjata secara ilegal merongrong kedaulatan negara menuntut merdeka pisah dari NKRI.

Namun, anehnya jika ada anggota atau simpatisan pro-kemerdekaan meninggal dunia justru dianggap benar dan menuntut keadilan, bahkan jika mereka bersenjata sekalipun.

“Memiliki senjata secara ilegal jelas sudah salah, terlebih jika berupaya melakukan tindakan makar melawan Pemerintah yang sah. Hukum di negara manapun tidak ada yang membenarkan hal ini. Tapi anehnya justru dibela oleh kelompok yang pembela HAM,” kata Aidi.

Demikian juga dengan klaim aksi damai pro-kemerdekaan yang jelas akan berhadapan dengan aparat. Bahkan dalam beberapa kasus aksi-aksi ini berujung tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

“Tapi sekali lagi, aparat yang bertugas membela kedaulatan negaranya justru dituding sebagai pelanggar HAM, dan mereka yang jelas melakukan gerakan makar justru tidak dipersoalkan, bahkan dilindungi,” ucap Aidi.

(Baca Juga: Ini Bukti Keberhasilan Pendekatan Teritorial Kodam Cenderawasih)

“Inilah yang menjadi masalah, karena kesannya kelompok-kelompok pemantau HAM justru berlindung dibalik kata kritik, namun terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan aparat TNI-Polri. Kenapa pemantau HAM ini tidak pernah menyoroti aksi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang membantai aparat negara dan warga sipil?” kata Aidi menambahkan.

Aidi mencontohkan kasus pembantaian warga sipil yang dilakukan KKSB di Bandar Udara Kenyam beberapa hari sebelum pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua. Pada kejadian ini, anak umur 6 tahun dipaksa menyaksikan orang tua mereka dibunuh sebelum ia sendiri dibacok di wajahnya dan nyaris tewas.

Penembakan terhadap pesawat komersial yang menjadi sarana transportasi vital untuk warga pedalaman. Demikian juga dengan penembakan terhadap kepala Distrik Torere dan dua anggota Polri yang mengawal logistik pemilu. Atau penyerangan terhadap aparat yang bertugas mengamankan jalur transportasi jelang perayaan Idul Fitri di Puncak Jaya.

“Amnesty International Indonesia atau lembaga HAM lainnya tidak pernah menyoroti kasus-kasus seperti ini. Kamilah yang menjadi korban, padahal kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik serta Undang-Undang yang berlaku. Sementara KKSB yang bertindak seenaknya tanpa norma dan aturan, tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tanpa ampun,” ucap mantan Dandim 1702 Jayawijaya ini.

Dalam kasus penyanderaan terhadap 1.300-an warga di Tembagapura pada 2017 lalu, kata Aidi, TNI tidak melakukan operasi besar-besaran dengan pengerahan peralatan tempur seperti pesawat tempur, helikopter, atau peralatan berat lainnya. Menurut Aidi, kebijakan tersebut tidak dilakukan TNI bertujuan untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa dan menjunjung norma dan aturan yang berlaku.

“Bukankan menyandera itu melanggar HAM berat. Mereka menuntut merdeka tapi sebaliknya merampas hak dan kemerdekaan warga lain. Demi menghormati HAM, TNI tidak melakukan operasi militer besar-besaran walau itu bisa saja kami lakukan,” kata Aidi.

Pendekatan Teritorial dan Kesejahteraan 

Mayjen TNI George Elnadus Supit yang kini menjadi Pangdam Cenderawasih, kata Aidi, menekankan penanggulangan gangguan keamanan di Papua dengan mengedepankan pendekatan teritorial.
Alasannya, karena Papua berstatus tertib sipil sama seperti daerah lain di Indonesia, dan bukan daerah operasi militer.

“Kami bersifat pasif, tidak akan melakukan pengejaran. Tapi jika diserang barulah kami membalas dan kami berupaya seminimal mungkin jatuhnya korban jiwa,” ungkap Aidi.

(Baca Juga: Cantiasa: Jangan Pernah Menyakiti Hati Rakyat)

Saat ini, di seluruh wilayah Kodam Cenderawasih justru aktif melakukan pendekatan teritorial dengan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat. Anggota TNI mendampingi masyarakat bercocok tanam, memperbaiki fasilitas umum, dan bahkan ada yang menjadi guru atau perawat jika di daerah tersebut belum ada petugasnya.

“Itu yang menjadi komitmen pimpinan Kodam Cenderawasih saat ini, jadi tidak mungkin kami justru melakukan seperti yang dituduhkan oleh Amnesty International Indonesia ini,” kata Aidi menegaskan. (Ong)

Komentar

Nasional

Pemerintah Turunkan Level PPKM di Sejumlah Daerah Mulai 24 Hingga 30 Agustus

Published

on

JAKARTA, KTP.com – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah pada tanggal 24 hingga 30 Agustus 2021. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, utamanya indikator-indikator penanganan pandemi Covid-19 yang mulai membaik.

Menurut Presiden, saat ini kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 78 persen jika dibandingkan saat puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu.

Angka kesembuhan juga konsisten lebih tinggi daripada angka konfirmasi positif yang membuat angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) nasional berada di angka 33 persen.

“Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus 2021 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (23/8/2021).

Presiden mengatakan, sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Misalnya di Pulau Jawa-Bali, penerapan PPKM level 4 dari sebelumnya 67 kabupaten/kota berkurang menjadi 51 kabupaten/kota, level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

“Untuk Pulau Jawa-Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021,” katanya.

Sedangkan wilayah di luar Pulau Jawa-Bali, Presiden mengingatkan untuk tetap waspada meskipun telah menunjukkan perkembangan yang baik pula.

“Level 4 dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi, level 4 dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota, level 3 dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota, dan level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota,” paparnya.

Pemerintah tetap mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun penyesuaian tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah maksimal 25 persen kapasitas atau maksimal 30 orang;
  2. Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen kapasitas, 2 orang per meja dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00;
  3. Pusat perbelanjaan atau mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50 persen kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah;
  4. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. Namun apabila terjadi klaster baru Covid-19, maka akan ditutup selama 5 hari.

“Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk,” imbuhnya.

Terkait vaksinasi, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar akhir bulan Agustus tercapai penyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cakupan vaksinasi terus meningkat dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikkan,” ungkapnya.

Di samping itu, keterlibatan TNI-Polri dalam melakukan penelusuran turut berkontribusi terhadap peningkatan rasio kontak erat. Pada 20 Agustus 2021, rasio kontak erat mencapai 6,5 jauh meningkat dibandingkan pada 31 Juli 2021 yang berada pada posisi 1,9.

Kepala Negara pun mengingatkan bahwa perbaikan situasi Covid-19 saat ini tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, pemeriksaan, pelacakan, dan cakupan vaksinasi yang lebih luas.

“Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak kepada peningkatan kasus,” tandasnya. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Kapolri Ajak Semua Pihak Terlibat Dalam Percepatan Vaksinasi Covid-19

Published

on

JAKARTA, KTP.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meresmikan pengoperasian 34 bus vaksinasi keliling di Gedung JCC, Jakarta, Sabtu (21/8/2021). Pengadaan bus vaksinasi keliling ini merupakan kerja sama antara TNI-Polri dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Kapolri menjelaskan pengadaan bus vaksinasi keliling ini untuk mendukung percepatan kegiatan vaksinasi Covid-19 guna mempercepat terciptanya kekebalan bersama atau Herd Immunity.

“Bus vaksinasi keliling ini nantinya akan digunakan membantu pelayanan vaksinasi ke masyarakat-masyarakat yang berada di daerah tak terjangkau oleh kegiatan vaksinasi massal terpusat,” ujar Kapolri.

(Baca Juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin Covid-19 dan Alat Kesehatan)

Kapolri berharap kehadiran bus vaksinasi keliling ini akan membantu percepatan vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan Presiden.

Ia berharap sinergi antara TNI-Polri dan KADIN ini bisa menjadi contoh bagi seluruh stakeholder guna mempercepat vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat sehingga segera terwujud kekebalan bersama atau Herd Immunity.

“Dengan melibatkan seluruh pihak untuk mengakselerasi vaksinasi massal ini sehingga bisa segera mewujudkan Herd Immunity sebagaimana kita harapkan,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

(Baca Juga: Makin Cepat Kita Terlindungi oleh Vaksin, Makin Baik)

Pada kesempatan itu, Kapolri mengapresiasi inisiatif KADIN untuk menghadirkan bus vaksinasi keliling guna membantu percepatan vaksinasi massal. Ia menegaskan dengan terwujudnya Herd Immunity maka aktivitas masyarakat, khususnya di sektor perekonomian dapat kembali berjalan seperti sediakala.

“Jika Herd Immunity sudah terbentuk, asessmen-assesmen terhadap situasi yang ada saat ini, maka level yang ada bisa diturunkan dan tentunya kegiatan aktivitas ekonomi bisa terus-menerus dikembalikan, seperti dulu dan tentunya ini merupakan tugas bersama, dan Pak KADIN, ya Ketua Umum KADIN, yang tentunya dorong ini semua sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Selain melepas bus vaksinasi keliling, Kapolri juga meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh KADIN bersama TNI-Polri di Gedung JCC, Jakarta Pusat. (REX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin Covid-19 dan Alat Kesehatan

Published

on

JAKARTA, KTP.com – Pemerintah menegaskan bahwa stok vaksin Covid-19 di Indonesia masih mencukupi. Juru Bicara Pemerintah, dr Reisa Broto Asmoro mengungkapkan per 20 Agustus 2021, Indonesia memiliki stok vaksin Covid-19 lebih dari 192 juta dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku dari berbagai produsen.

Pada Jumat (20/8/2021) ini, katanya, telah tiba kembali vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang dibeli oleh pemerintah Indonesia masing-masing sebanyak 5 juta dosis dan 567 ribu dosis. Sebelumnya, Indonesia juga telah menerima hibah vaksin dari Belanda sebanyak 450 ribu dosis vaksin siap pakai pada Kamis (19/8/2021) lalu.

“Kedatangan beruntun vaksin siap jadi ini memungkinkan kita untuk membantu menyukseskan target Kementerian Kesehatan untuk mencapai 100 juta suntikan pada akhir bulan ini,” ujar Reisa dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/8/2021).

(Baca Juga: Makin Cepat Kita Terlindungi oleh Vaksin, Makin Baik)

Menurutnya, hingga Kamis (19/8/2021), sekitar 86,9 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 56,3 juta orang yang menerima dosis pertama dan 30,6 juta di antaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Dengan terus memperbanyak vaksinasi, diharapkan kekebalan komunal bisa segera tercapai.

“Intinya pembentukan kekebalan bersama atau herd immunity dicapai dengan memvaksinasi masyarakat sebanyak dan secepat mungkin,” tuturnya.

Selain stok vaksin yang mencukupi, Reisa menyebutkan bahwa stok alat kesehatan juga mencukupi. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa negara sahabat seperti Amerika Serikat dan Australia yang turut memberikan dukungan alat kesehatan dan alat tes untuk keperluan diagnosis Covid-19.

“Selain stok vaksin aman, stok alat kesehatan dan dukungan tracing dan testing juga meningkat,” katanya.

(Baca Juga: Sub PB PON Klaster Timika Buka Pendaftaran Rekrutmen Relawan)

Dengan stok vaksin yang mencukupi, tes dan lacak yang makin tinggi, perawatan yang makin baik, serta disiplin protokol kesehatan yang tidak kendur, ia optimistis pandemi bisa segera melandai.

“Apa yang diprediksi beberapa media internasional bahwa pandemi akan melandai tahun depan di seluruh dunia akan tercapai,” tandasnya. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Makin Cepat Kita Terlindungi oleh Vaksin, Makin Baik

Published

on

JAKARTA, KTP.com – Pemerintah mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 dengan vaksin apa saja yang tersedia.

Juru Bicara Pemerintah, dr Reisa Broto Asmoro menegaskan dengan vaksinasi, masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan dirawat jika terpapar Covid-19.

“Vaksin terbaik adalah vaksin yang siap tersedia, karena makin cepat kita terlindungi oleh vaksin, makin baik,” ujar Reisa dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/8/2021).

(Baca Juga: Bupati Tegaskan PON XX Papua Tetap Dilaksanakan,Warga Mimika Diajak Ikut Vaksin Covid-19)

Penelitian terkini menyebutkan bahwa seluruh vaksin yang ada di Indonesia baik Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, maupun vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, telah terbukti efektif mengurangi kemungkinan sakit berat, dirawat, hingga kematian.

Di samping itu, vaksin-vaksin tersebut juga dapat melawan varian delta yang memiliki daya tular lebih cepat dibanding varian lain.

“Jadi semua vaksin yang disediakan pemerintah Indonesia adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat, dan disarankan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk diterima oleh masyarakat,” ungkapnya.

Reisa juga menjelaskan bahwa perbedaan pemberian vaksin di masyarakat utamanya karena faktor ketersediaan vaksin. Menurutnya, tidak ada satu produsen di dunia yang mampu menyuplai seluruh kebutuhan vaksin di Indonesia dengan sasaran vaksin yang mencapai 208 juta orang.

“Begitu juga pengirimannya, tidak ada produsen yang bisa mengirimkan dalam satu kali pengiriman puluhan juta dosis yang dipesan dari mereka. Datangnya pun bertahap, maka distribusi ke provinsi dan daerah pun bertahap dan sesuai dengan suplai yang datang pada saat itu,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Reisa juga menjelaskan pertanyaan masyarakat terkait usia minimal anak bisa divaksin Covid-19.

Reisa menjelaskan data dari uji klinis rekomendasi ahli dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan atas persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengindikasikan bahwa vaksin akan bekerja efektif pada remaja usia 12 sampai dengan 17 tahun.

“Jadi tindakan vaksinasi harus berdasarkan sains dan pendapat para ahli, serahkan sesuatu pada ahlinya,” ucapnya.

(Baca Juga: Sekolah Dibuka 25 Persen, Guru dan Siswa Harus Vaksin)

Menurut penelitian, gejala yang timbul pada anak, remaja, dan anak muda lebih banyak adalah gejala ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali.

Oleh karena itu, lanjut Reisa, vaksin lebih baik diprioritaskan terlebih dahulu untuk lansia terutama dengan komorbid karena mereka memiliki risiko yang tinggi.

Sementara itu, bagi para penyintas Covid-19 yang ingin mendapatkan vaksin, Reisa menyebut bahwa waktu ideal untuk menerima vaksin adalah tiga bulan setelah selesai menjalankan masa isolasi atau dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal tersebut sesuai dengan saran dari Kementerian Kesehatan.

“Tujuannya agar imunitas yang kemungkinan memudar setelah tiga bulan akan naik lagi dan kemudian membangun kekebalan yang lebih baik lagi, tentunya untuk melindungi mereka dari Covid-19,” jelas Reisa.

Terakhir, Juru Bicara Pemerintah mengajak masyarakat untuk mengonsumsi informasi yang benar dan resmi dari pemerintah melalui situs resmi covid19.go.id atau di kemkes.go.id dan cek kebenaran informasi melalui kominfo.go.id atau s.id/infovaksin. (FOX)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua11 jam ago

KKB dan Aparat TNI-Polri Kembali Kontak Tembak di Distrik Kiwirok

JAYAPURA,KTP.com – Kontak tembak antara personel gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Alipki Taplo dari arah Kampung...

Tanah Papua1 hari ago

Situasi Kamtibmas Mimika Aman, Kapolres Sebut Tidak Ada Penembakan di Mile 61

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adinata menegaskan bahwa tidak ada gangguan teror penembakan di mile poin...

Tanah Papua1 hari ago

Cabang Olahraga Panjat Tebing Laksanakan Tes Event

TIMIKA,KTP.com – Cabang Olahraga (Cabor) Panjat Tebing melaksanakan tes event di venue Panjat Tebing Timika Jalan Charitas SP 2 Timika...

Tanah Papua1 hari ago

Gubernur Papua Lukas Enembe Tinjau Venue di Mimika Jelang PON XX Papua

TIMIKA,KTP.com – Tinjau beberapa venue PON di Timika Gubernur Lukas Enembe yang merupakan ketua umum PB PON XX Papua menyatakan...

Tanah Papua1 hari ago

Gubernur Papua Janjikan Atlet Bonus 1 Milyar Untuk Peraih Emas

TIMIKA,KTP.com – Gubernur Papua Lukas Enembe menjanjikan bonus 1 milyar untuk atlet Papua yang bisa meraih emas di PON XX...

Tanah Papua4 hari ago

Aparat TNI-Polri Berhasil Lumpuhkan Anggota KKB di Distrik Kiwirok

JAYAPURA,KTP.com – Kontrak tembak antara aparat TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Senin...

Tanah Papua4 hari ago

Pemda Ajak Masyarakat Terbuka Melaporkan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

TIMIKA,KTP.com – Dari beberapa jumlah kasus yang sudah di ketahui masih banyak lagi kasus kekerasan anak dan perempuan yang masih...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika: Harhubnas 2021 Momentum Untuk Refleksi Pelayanan Kepada Masyarakat yang Belum Merata

TIMIKA,KTP.com – Pada peringatan Hari perhubungan nasional (Harhubnas) tahun 2021, Wakil Bupati (Wabup) Mimika dalam amanatnya menyampaikan momen hari perhubungan...

Tanah Papua5 hari ago

Tiga Kru Rimbun Air Dievakuasi ke Timika, Kotak Hitam Sudah Ditemukan

TIMIKA,KTP.com – Tiga awak pesawat Rimbun Air dengan nomor penerbangan PK OTW yang jatuh di bukit Kampung Bilogai, dekat Sugapa,...

Tanah Papua5 hari ago

DPR RI Serahkan Bantuan Penanganan Korban Bencana Alam di Mimika Dari Kemensos Senilai 403 Juta

TIMIKA,KTP.com – Kabupaten Mimika mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos) dan DPR RI Komisi VIII berupa barang senilai Rp403 juta...

Tanah Papua

Advertisement

Trending