Tangani Stunting, Pemerintah Libatkan Sebanyak Mungkin Kementerian dan Lembaga

Nasional7 Dilihat

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko mengungkapkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius meletakkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Setelah berbagai proyek infrastruktur dikerjakan di seluruh tanah air, kata Moeldoko, agenda berikutnya adalah peningkatan kualitas manusia.

“Dalam agenda ini, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah masih tingginya tingkat kekurangan gizi pada anak-anak yang berakibat pada tingginya angka stunting di Indonesia,” ujar Moeldoko.

(Baca Juga: Tangani Stunting, Kementerian PUPR Luncurkan Pamsimas di Lanny Jaya)

Karena itu, kata Moeldoko, dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya menurunkan angka stunting di Indonesia melalui berbagai rencana aksi dan program yang melibatkan sebanyak mungkin kementerian dan lembaga yang terkait.

“Saat ini, satu dari 3 anak Indonesia diindikasi menderita stunting karena berbagai sebab, mulai dari gizi buruk, perubahan perilaku masyarakat, sampai dengan pengetahuan yang masih minim,” kata Moeldoko.

Presiden Jokowi juga berkali-kali membahas masalah ini dalam rapat terbatas, mendatangi berbagai posyandu, mengampanyekan peningkatan gizi bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak sampai dengan umur 2 tahun atau yang sering disebut sebagai periode emas seribu hari pertama kelahiran.

“Presiden meminta adanya rencana aksi yang konkret untuk mengatasi masalah stunting ini,” ucap mantan Panglima TNI ini.

Salah satu program penanganan stunting yang programatis dan melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara adalah penyelenggaraan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). WNPG ini melibatkan berbagai pihak antara lain akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat luas.

“Kegiatan ini melibatkan antara lain Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan Badan Standardisasi Nasional. Widyakarya yang berlangsung pada 3-4 Juli 2018, adalah penyelenggaraan WNPG yang ke-11,” katanya.

Pencegahan Stunting Jadi Program Prioritas Nasional

Dalam pertemuan dengan Kepala LIPI selaku penyelenggara, Moeldoko mengungkapkan bahwa Pemerintah akan menjadikan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional. “Ada 100 kabupaten menjadi prioritas intervensi pada 2018 dan 160 kabupaten pada 2019,” ujar Moeldoko.

(Baca Juga: Presiden Ingatkan Pentingnya Asupan Gizi untuk Ibu Hamil dan Anak Sampai Usia 2 Tahun)

Salah satu upaya pencegahan stunting dengan peluncuran Gerakan Nasional Cegah Stunting, melalui kunjungan Presiden Jokowi ke desa-desa prioritas. Kegiatan ini sekaligus untuk memotivasi Pemerintah Daerah dalam perjuangan ini serta mendorong penguatan infrastruktur posyandu sebagai garda terdepan cegah stunting.

“Jika kader bisa mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya masalah gizi, maka pencegahan stunting bisa lebih optimal dilakukan,” ucap Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan juga merespon positif produk-produk inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi pangan lokal, dengan pendampingan teknologi inovasi dari LIPI.

“Saya menyarankan produk-produk demikian untuk ditampilkan saat kunjungan ke daerah dengan lebih mengangkat desa yang memproduksi, sehingga ada kebanggaan dari desa produsen dan mengangkat ekonomi desa tersebut,” kata Moeldoko.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa WNPG tahun ini bukan hanya melihat pentingnya pencegahan stunting, tetapi juga membahas pentingnya intervensi pencegahan secara komprehensif terhadap persoalan stunting yang sedang terjadi.

“Terdapat lima topik utama yang dibahas pada WNPG XI yaitu (i) peningkatan gizi masyarakat, (ii) peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, (iii) peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, (iv) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta (v) koordinasi pembangunan pangan dan gizi,” ujar Tri Handoko.

(Baca Juga: Lembaga PBB Apresiasi Komitmen Pemerintah Indonesia Melaksanakan SDGs)

Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam WNPG XI 2018 adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan serta percepatan efektivitas kebijakan, program dan strategi penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia.

“Tujuan dari penyelenggaraan WNPG XI ini yakni untuk merumuskan strategi percepatan efektivitas kebijakan, serta program pangan dan gizi terkait prevalensi stunting secara lintas pemangku kepentingan untuk lima tahun kedepan, guna masukan RPJMN 2020-2024, yang didalamnya akan keluar standar Angka Kecukupan Gizi dan diharapkan menjadi acuan lima tahun mendatang,” katanya. (Fox)