Connect with us

Nasional

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 – 8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keputusan tersebut adalah hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam dalam sidang paripurna peristiwa Paniai, secara aklamasi kami putusan sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” ujar Taufan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

(Baca Juga: Komisaris Tinggi HAM PBB Akui Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Pemajuan HAM)

Menurut Taufan, peristiwa ini tidak lepas dari status kabupaten Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah ini.

Dalam peristiwa itu terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang berusia belasan tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Selain itu ada 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

“Keputusan paripurna khusus ini berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang bekerja berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tim ini bekerja selama 5 tahun, sejak 2015 hingga 2020,” katanya.

Ketua tim ad hoc peristiwa Paniai, M Choirul Anam menjelaskan selama penyelidikan telah memeriksa 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai.

Selain itu, tim ad hoc juga memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan mempelajari berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab,” katanya.

(Baca Juga: Ini Temuan Tim Investigasi TNI-Polri dan Komnas HAM Papua di Distrik Fayit)

Peristiwa ini, kata dia, memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. “Peristiwa ini memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi,” papar Anam.

Menurutnya, tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” katanya.

Anggota tim ad hoc Munafrizal Manan mengungkapkan pihaknya juga menemukan indikasi upaya untuk menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dalam proses penanganan pasca-peristiwa. Akibatnya, kata Rizal, fakta peristiwa menjadi kabur dan memperlambat proses hukum.

Obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” katanya.

Anggota tim ad hoc Sandrayati Moniaga mengatakan berkas penyelidikan peristiwa Paniai sudah dikirim ke Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 11 Februari 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” ucap Sandra. (Fox)

Komentar

Nasional

OPM Usulkan Pejabat Korup di Papua Segera Ditangkap

Published

on

By

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Papua Demo di KPK Tuntut Selesaikan Kasus PON XX

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua

Published

on

By

NABIRE,KTP.com – Anggota (Legislator) DPR RI dan senator atau DPD RI asal Papua diminta ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi dimedia tetapi tidak ada aksinya,” katanya. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Kepala Suku Besar Keerom Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi di Papua

Published

on

By

KEEROM,KTP.com – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku mendesak pemerintah pusat segera mengungkap 10 kasus korupsi di Provinsi Papua sebagaimana pernah disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Maret 2021.

“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” kata Herman Yoku, Senin (06/12/2021).

Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa diatas angin. Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius.

“Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.

Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.

“Saya bisa pastikan ada permainan tertentu. Ada skenario besar yang dimainkan oleh Jakarta dengan hanya mengumbar pernyataan, menjanjikan, juga memberikan angin surga,” katanya.

Ia menyangsikan dugaan kasus korupsi bakal ditelusuri. “Ada upaya melindungi para pejabat di Papua. Karena mereka (pemerintah pusat) juga bisa diduga memperoleh setoran dari kasus kasus tersebut, lalu beritanya ditutup,” sambungnya.

Menurut dia, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan Jakarta.

Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut. “(Pengelolaan) dana di PB PON XX tidak jelas,” sebutnya.

Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.

“Sedangkan dana begitu besar, itu (dananya) kemana saja?Pertanggungjawaban pun tidak jelas, tapi kenapa Jakarta hanya diam?” Ucapnya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu, meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Panitia Besar PON XX Papua. “Gakumnya dimana?, jangan hanya di Jakarta dilakukan penangkapan, tetapi di Papua tidak bisa,” tukasnya.

Ia mempertanyakan posisi Gubernur Lukas Enembe yang diam saat terjadi kasus dugaan korupsi dana PON Papua. “Dunia mengakui (pelaksanaan PON XX), tapi nyatanya kasus-kasus seperti honor relawan macet, kenapa bapak Gubernur Papua diam saja?” tanya Herman.

Harusnya kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri tidak tinggal diam melihat persoalan PON dan dugaan kasus korupsi lainnya, tetapi bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo beriringan menegakan hukum.

Herman Yoku kembali menegaskan agar 10 dugaan kasus korupsi besar di Papua dibuka di media sebelum pergantian tahun. “Jika saya lihat tidak ada realisasi di Desember ini atau hingga awal 2022, saya anggap Jakarta bermain mata dengan para pejabat di Papua. Orang Papua tidak percaya lagi. Itu pernyataan sikap saya,” tutupnya. (*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua2 minggu ago

Melky Ditemukan Tim SAR Gabungan dalam Keadaan Meninggal Dunia

ASMAT,KTP.com – Melky (30) warga Asmat yang hilang terseret arus air sungai Suru Suru Distrik Suru Suru, Kabupaten Asmat Rabu...

Tanah Papua2 minggu ago

APK Galang Dana untuk Bencana Banjir Rob di Amar dan Atuka

TIMIKA,KTP.com – Aliansi Pemuda Kamoro (APK) Mimika akan melaksanakan penggalangan dana untuk warga Distrik Amar dan Kampung Atuka Distrik Mimika...

Tanah Papua2 minggu ago

Hina Suku Kamoro di Sosial Media APK Polisikan MM

TIMIKA,KTP.com – MM, dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Kamoro (APK) Kabupaten Mimika di Kantor Pelayanan Polres Mimika Rabu (5/1/2022) atas tindak...

Tanah Papua

Advertisement

Trending