UNICEF Dukung Upaya Peningkatan Capaian Imunisasi MR

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kantor Staf Presiden mengadakan pertemuan dengan perwakilan UNICEF membahas pelaksanaan Imunisasi Measles-Rubella (MR) tahap ke-2 dan dukungan penuh untuk merealisasikan pencegahan wabah MR.

Pada pertemuan itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho didampingi para ahli kesehatan diantaranya, Arie Rukmantara, Kenny Peetosutan, Tomi Soetjipto, Amanda Bisset, dan Paul Pronyk.

(Baca Juga: Jika Imunisasi MR Gagal, Indonesia Akan Rentan Penyakit Menular)

Pertemuan itu juga didukung sejumlah pihak yang mendukung gerakan Vaksinasi MR yaitu Yunellia Bhakti selaku Co-founder komunitas Facebook bernama ‘Rumah Ramah Rubella’ dan Dr. Piprim Basarah Yanuarso dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Pada pertemuan itu, perwakilan Badan PBB yang menangani persoalan anak ini mengungkapkan sejumlah kendala mobilisasi vaksin yang masih terhambat di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.

Hambatan terbesar pelaksanaan vaksinasi MR karena adanya isu haram dari vaksin. Isu ini berkembang di sekolah-sekolah mengakibatkan 60 persen dari jumlah anak di Sumatera belum mendapat vaksinasi MR karena mendapat penolakan dari orang tua mereka.

Pada 18 September lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa vaksinasi MR harus dilakukan. Sejak pernyataan tersebut, kampanye vaksinasi mulai mengalami peningkatan dan saat ini sudah mencakup 54 persen dari populasi anak di Indonesia.

Meski demikian, target yang diacu untuk mencapai titik aman dari serangan wabah virus MR dengan cakupan 95 persen dari populasi masyarakat.

“Kami saat ini tidak hanya merangkul Kementerian Kesehatan, bahkan juga TNI dan Polri untuk mengamankan vaksinasi di daerah luar Jawa,” papar Yanuar.

Selain itu, kata Yanuar, KSP juga bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah-sekolah yang menolak vaksinasi.

“Mobilisasi vaksinasi akan dititikberatkan pada lokasi yang memiliki angka vaksinasi anak terendah,” kata Yanuar.

(Baca Juga: KSP Apresiasi Keputusan MUI Riau Mendukung Kampanye Imunisasi MR)

Sebagai bentuk perhatian terhadap pemerintahan, UNICEF mengajukan solusi yang dapat dilakukan, yaitu mengedepankan kepemimpinan daerah seperti pemerintah daerah untuk mobilisasi program vaksinasi di sekolah, menghilangkan formulir kesediaan, serta merangkul ulama-ulama komunitas agama daerah seperti MUI dan Muhammadiyah yang berfokus untuk membangun kesadaran masyarakat untuk vaksinasi.

Diharapkan usaha pemerintahan bersama pihak-pihak luar dapat membantu mobilisasi vaksin terutama di lapangan untuk menyukseskan vaksinasi MR ini. (Fox)