Connect with us

Nasional

Yanuar Nugroho: Banyak Agenda Perubahan di Indonesia Berawal dari Sesi Minum Kopi

Published

on

SINGAPURA, Kabartanahpapua.com – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menegaskan upaya mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik dan mengadopsi berbagai inovasi digital, harus dimulai dari hal-hal yang kecil lalu berlanjut ke yang lebih besar.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola perubahan (reform) yang besar, karena semakin besar perubahan, semakin besar pula kompleksitasnya,” kata Yanuar dalam acara Innovation Labs World yang dihadiri 1.000 pejabat pemerintahan daerah dari negara-negara di Asia, yang berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, Selasa (25/9/2018).

(Baca Juga: Diplomasi Kopi Ala Moeldoko di Eropa)

Pemerintah Indonesia, kata Yanuar, telah mendorong berbagai inovasi dalam pengelolaan data seperti Kebijakan Satu Peta Nasional yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial. Hal ini bertujuan agar tumpang-tindih pembangunan akibat carut-marutnya rujukan peta spasial tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.

Saat ini terdapat Lapor.go.id yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan komplain pelayanan publik dan komplain tersebut otomatis akan ditindaklanjuti oleh institusi terkait.

“Sebentar lagi pemerintah Indonesia akan memiliki dua Peraturan Presiden baru, yakni tentang Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government (e-Gov). Kebijakan Satu Data memastikan semua data-data pemerintah yang ada memiliki standar tertentu sehingga bisa digunakan di berbagai sistem lintas lembaga pemerintah,” papar Yanuar.

“Kebijakan e-Gov mengharuskan seluruh instansi pemerintah melakukan digitalisasi proses bisnis dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan, monitoring, dan evaluasi serta integrasi sistem kepegawaian dan kearsipan,” kata Yanuar menambahkan.

Dalam mendorong perubahan sebagaimana di negara lain, katanya, tidak jarang perubahan tersebut terkendala karena masalah koordinasi dan sinergi antarinstitusi atau antarbirokrasi di dalam satu institusi tertentu. Masalah koordinasi ini ternyata dialami juga oleh peserta dari berbagai negara lain.

Yanuar lalu berbagi tips beberapa pengalaman yang ia alami. “Rahasia dari pengalaman sukses beberapa program tersebut adalah kebiasaan antarpejabat untuk ngopi bersama. Persoalan yang membutuhkan sinergi lintas institusi sering kita temukan solusinya justru pada saat ngopi singkat di sela rapat, atau ngopi pagi sebelum jam kantor sambil sarapan,” katanya.

Ia mencontohkan bagaimana proses mediasi perbedaan pendapat sejumlah kementerian di Indonesia dalam mendorong agenda-agenda perubahan seringkali terjembatani melalui proses-proses informal. Dalam diskursus kebijakan publik, kata dia, ada tiga hal yang perlu dipahami setiap pengambil keputusan: politics, polity, and policy.

“Politik adalah proses bagaimana kebijakan diputuskan dan diterapkan, Polity adalah kerangka institusional bagaimana kebijakan dirumuskan dan diterapkan, sedangkan Policy menyangkut isi dan substansi serta mekanisme perubahan yang diinginkan,” kata akademisi dan peneliti di bidang inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, Inggris.

(Baca Juga: Siapkan Generasi Cerdas 2040, Pemerintah Canangkan Gerakan Nasional Pencegahan Stunting)

Walaupun konsep dan teorinya sudah jelas, kata Yanuar, dalam pelaksanaannya tidak mudah. Terlebih jika masing-masing lembaga punya ego sektoral yang besar.

“Nah dari pengalaman selama ini, saya tegaskan, jangan pernah menyepelekan sesi minum kopi atau sarapan pagi. Itulah saat semua teori tadi ternyata bisa jadi kenyataan. Sekian banyak agenda perubahan dari Kantor Staf Presiden dilahirkan dari minum kopi,” ucap Yanuar. (Fox)

Komentar