Presiden: Sertifikat Penting Untuk Menghindari Sengketa Kepemilikan Lahan

TANGERANG, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 10 ribu sertifikat hak atas tanah untuk warga Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (26/9/2018).

Total sertifikat yang diberikan sebanyak 20 ribu sertifikat yakni 10 ribu sertifikat untuk warga Kota Tangerang dan 10 ribu untuk warga Kabupaten Tangerang. Total luas lahan atau tanah yang disertifikasi seluas 5.886.544 meter persegi yang terdiri dari 4.517.312 meter persegi lahan di Kabupaten Tangerang dan 1.369.232 lahan di Kota Tangerang Selatan.

(Baca Juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Komitmen Menata Keadilan Agraria)

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan alasan pemerintah mendorong percepatan pembagian sertifikat karena ia mendapat banyak keluhan dari masyarakat dalam setiap kunjungannya ke daerah.

Menurutnya, dengan kepemilikan tanda bukti hukum atas tanah, maka sengketa tanah dan lahan bisa dihindari. “Kalau bukan berupa sertifikat masih bisa disengketakan. Tapi kalau sudah pegang sertifikat, mau apa?” kata Presiden di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Alasan lain, kata Presiden, karena masih banyak tanah dan lahan di Indonesia yang belum tersertifikasi. Dari total 126 juta sertifikat, baru 46 juta sertifikat yang dipegang oleh rakyat.

“Dulu-dulu (pemerintah) setahun hanya bisa mencetak 500-600 ribu (sertifikat). Kalau 80 juta artinya apa? Masih butuh 160 tahun bapak, ibu pegang sertifikat. Nunggu 160 tahun, bapak, ibu sanggup enggak? Nunggu 160 tahun, sengketa akan semakin banyak,” kata Presiden.

(Baca Juga: Jokowi: Agunkan Sertifikat ke Bank, Pastikan Bisa Bayar Bunga dan Cicilannya)

Oleh sebab itu, kata Presiden, pada 2015 lalu ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyiapkan sistem agar sertifikat ini bisa cepat diserahkan kepada masyarakat.

Hasilnya, pada 2017 lalu, sudah diserahkan 5 juta sertifikat kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pada 2018, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat dan tahun depan 9 juta sertifikat.

“Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar. Tapi kalau targetnya saya naikkan terus, selesai semua,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Fox)