Presiden Minta Implementasi UU ITE Jamin Rasa Keadilan Masyarakat

JAKARTA, KTP.com – Presiden Joko Widodo minta Kapolri tingkatkan pengawasan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar dapat berjalan konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Presiden mengingatkan semangat awal UU ITE untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

(Baca Juga: Presiden Instruksikan TNI dan Polri Dukung Kebijakan Penanganan Pandemi)

Presiden menyoroti perkembangan akhir-akhir ini yang mana banyak warga saling lapor menggunakan UU ITE sebagai rujukan hukum. Akibatnya, proses hukum kerap dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Terkait masalah ini, Kepala Negara tegas memerintahkan Kapolri beserta jajaran untuk lebih selektif menyikapi setiap pelaporan yang menggunakan UU tersebut sebagai rujukan.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE biar jelas,” katanya.

(Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus SARA, Ambroncius Diancam Hukuman Penjara 6 Tahun)

Jika keberadaan UU ITE belum mampu memberikan rasa keadilan di masyarakat, Presiden menegaskan akan meminta kepada DPR untuk bersama merevisi UU ITE.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut. (FOX)