Presiden Jokowi: Kedaulatan NKRI Harga Mati, Tidak Ada Tawar Menawar

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa isu utama yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Karena itu, Presiden menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020 yang digelar di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

“Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan, bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Presiden Jokowi: Keutuhan NKRI Adalah Segala-galanya)

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan NKRI.

“Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” imbuhnya.

Diplomasi dan Kesiapan Gelar Kekuatan Bersenjata

Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan tantangan yang akan dihadapi ke depan akan semakin berat. Beberapa tantangan tersebut di antaranya semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

Presiden berpesan agar seluruh prajurit harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan yang beragam. Mulai dari konflik internal, perang asimetris seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer maupun strategi konvensional dan non-konvensional.

“Saya kira saudara-saudara sudah mengerti dan tahu mengenai ini, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail,” katanya.

(Baca Juga: Presiden Jokowi: Tidak Ada Ruang Bagi Perusuh dan Perusak NKRI)

Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara. Selain itu, kesiapan untuk menggelar kekuatan bersenjata dalam rangka penegakan hukum di wilayah Indonesia.

“Jadi kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan,” paparnya.

“Meskipun saya tahu, beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan itu enggak sekali-dua kali,” tandasnya.

Disela arahannya, Presiden menyampaikan rasa senangnya melihat kekompakan yang terjalin antara TNI dan Polri seperti yang terlihat dalam acara tersebut. Menurutnya, TNI dan Polri seharusnya saling mendukung dan mengisi satu sama lain.

“Saling bekerja sama untuk mendukung agenda-agenda besar negara, saling mendukung untuk tujuan nasional kita, Indonesia,” ucap Presiden.

Untuk diketahui, Rapim Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (22/1/2020) kemarin. Rapim 2020 ini mengambil tema “Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI”.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkelaper Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Fox)