Moeldoko: MPP Kian Jadi Tumpuan Harapan Pelayanan Masyarakat

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko menegaskan para era digital seperti sekarang ini kecepatan perubahan itu double exponential sehingga kapasitas dan kinerja birokrasi harus terus beradaptasi dan semakin cepat.

“Karena itu Presiden Jokowi selalu menginstruksikan birokrasi kita harus berubah, harus cepat, jangan bertele-tele, dan harus terus berinovasi agar tidak ketinggalan dalam persaingan global,” kata Moeldoko dalam pembukaan Diskusi Leader’s Talk sesi kedua, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/7/2018) kemarin.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

Doktor bidang administrasi publik ini berharap agar Diskusi Leader’s Talk akan membahas lebih dalam tentang Mall Pelayanan Publik (MPP) dan bagaimana penerapannya di daerah, apa dampaknya terhadap masyarakat, dan apa dampaknya terhadap Pemerintah itu sendiri.

“MPP ini adalah inovasi yang harus terus dikembangkan. Saya sudah lihat sendiri di Banyuwangi, pelayanan MPP profesional dan sangat mudah,” ujar Moeldoko.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menjelaskan, bahwa MPP ini adalah kebijakan untuk mengintegrasikan silo khususnya di perizinan dan administrasi layanan publik dasar.

Menurut Asman, MPP yang sudah maju ada di Kota Batam dan DKI Jakarta yang dapat menjadi percontohan dan studi tiru oleh daerah-daerah lain.

“Saat ini sudah terdapat 6 MPP di antaranya di Kota Batam dan Kota Tomohon, target tahun ini 19 daerah akan memiliki MPP,” ujar Asman.

Diskusi Leader’s Talk tentang Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/7/2018). (ist/KSP)

Turut hadir sebagai narasumber Wali Kota Tomohon Jimmy Freidi Eman, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wahyu Aji CEO Good News From Indonesia, serta Anggawira dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

(Baca Juga: Presiden Perintahkan Kementerian, Lembaga, dan Pemda Bersiap Terapkan OSS)

Di dalam pemaparannya, Wakil Wali Kota Batam menyampaikan bahwa di MPP Batam telah mengintegrasikan kurang lebih 400 perizinan.

“Kemudahan dan transparansi pelayanan bahkan bisa membuat pelayananan perizinan dari 3 hari menjadi hanya 3 jam,” kata Amsakar Achmad.

Sementara Wali Kota Tomohon mengungkapkan dampak kemudahan pelayanan publik terhadap Pemerintah dengan meningkatnya ketaatan masyarakat membayar pajak.

“Hal ini dilihat dari penerimaan APBD sebelum ada MPP yang hanya Rp1,3 miliar, tetapi setalah MPP menjadi Rp4 miliar. Tentunya ini memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah,” kata Jimmy Freidi.

CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji mengatakan hadirnya MPP ini adalah hal positif yang penting untuk dapat meningkatkan optimisme anak muda Indonesia terhadap masa depan bangsanya.

Aji mengutip penelitian GNFI pada 2009 lalu yang hasilnya menunjukkan bahwa dari 400 responden anak muda, 80 persen pesimis terhadap masa depan Indonesia terutama birokrasi.

“Dengan adanya MPP diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi menjadi lebih efisien, bebas KKN, serta transparan,” kata Aji.

(Baca Juga: Walikota Jayapura dan Bupati Keerom Jalin Kerja Sama Pengelolaan Perizinan)

Senada dengan Aji, Anggawira dari HIPMI mengapresiasi MPP, terutama di Jakarta karena sangat memudahkan bagi pengusaha khususnya dalam pengurusan perizinan. Angga juga menyampaikan bahwa yang masih kurang dari MPP adalah informasi dan sosialisasi kepada publik dan kolaborasi dengan swasta yang masih lemah.

“Ke depan pelayanan MPP perlu lebih diviralkan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini,” kata Anggawira. (Fox)