Jakarta, KTP.com – Di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).

“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Rayakan HPN Bersama Insan Pers Wabup Mimika Minta Media Harus Kritis)

Kepala Negara menyebut bahwa peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta, dan pascakebenaran.

“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Menurutnya, media massa tidak dapat berjalan sendiri.

“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” jelasnya.

(Baca Juga: Wabup Rettob : Media di Mimika Harus Kritis Faktual dan Independen)

Memasuki tahun politik, Presiden juga berpesan agar media massa dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, serta tidak tergelincir dalam polarisasi. Menurut Presiden, media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia.

“Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” tandasnya. (FOX)

Jakarta, KTP.com – Presiden Joko Widodo minta TNI dan Polri berantas tambang dan ekspor ilegal yang masih marak terjadi. Presiden menilai aktivitas tersebut berdampak pada penurunan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

“Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses industrialisasi, proses hilirisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” ujar Presiden.

(Baca Juga: 15 Pekerja Bangunan Berhasil Dievakuasi, Danrem 172 Puji Dukungan Warga Nduga)

Presiden memberikan arahan kepada pimpinan TNI dan Polri agar menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI-Polri 2023, yakni “TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” ucapnya.

Iapun meminta agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Dalam rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” kata Presiden.

(Baca Juga: Polisi Tangani Kasus Lost Kontak Pesawat Pilatus Porter Susi Air di Bandara Paro Kabupaten Nduga)

Sementara itu, berkenaan dengan tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif dan dapat bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Saya rasa TNI dan Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat di dalam politik aktif,” pungkasnya. (FOX)

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)