Connect with us

Nasional

Menteri PUPR: Jalan Trans Papua Tersambung Akhir 2019

Published

on

Jakarta, Kabartanahpapua.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua dan Papua Barat akan tersambung pada akhir 2019.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan jalan Trans Papua di Papua Barat sepanjang 1.070,55 kilometer dan di Papua sepanjang 3.259,45 kilometer.

“Jalan Trans Papua yang sudah dibangun sepanjang 4.158,29 kilometer dan yang belum tembus sepanjang 171,71 kilometer,” kata Basuki di Jakarta beberapa waktu lalu.

Meski tak seluruhnya beraspal, kata Basuki, dengan terbukanya jalan khususnya di daerah pegunungan akan membuka isolasi daerah. Distribusi barang yang selama ini mengandalkan transportasi udara akan berganti dengan transportasi darat yang diharapkan berdampak pada turunnya harga-harga barang.

“Hal ini untuk mewujudkan Nawacita Jokowi-JK, membangun dari pinggiran untuk pemerataan dan keadilan pembangunan,” kata Basuki.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto menambahkan pembangunan jalan dan jembatan di Papua tidak didasarkan pada tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return/IRR), namun dalam konteks menjaga kesatuan NKRI.

Menurut Arie, jika pembangunan jalan mengacu pada kelayakan finansial jalan, maka pembangunan di pulau paling timur Indonesia itu tidak akan pernah dilakukan.

“Bicara Papua, kita konteksnya menjaga kesatuan NKRI. Agak berbeda dengan tidak membicarakan IRR,” kata Arie dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR.

Guna percepatan pembangunan jalan perbatasan dan Trans Papua, kata Arie, telah ditandatangani empat paket pekerjaan senilai Rp199,48 miliar di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura.

Ke-4 paket pekerjaan itu terdiri dari pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya senilai Rp108,56 miliar dan paket penggantian jembatan Kali Kabur 3 dengan kontraktor PT Simaka senilai Rp84,4 miliar.

Selain itu, paket pengawasan teknis pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan penyedia jasa PT Cakra Buana-Total Mandiri-PT Portal Engineering Perkasa senilai Rp3,17 miliar dan paket pengawasan teknis penggantian jembatan Kali Kabur 3 Kabupaten Yahukimo senilai Rp3,35 miliar.

“Seluruh pekerjaan ini merupakan paket multiyears contract untuk tahun anggaran 2017-2018. Jalan perbatasan Oksibil-Towe Hitam mengarah ke Jayapura, sedangkan jembatannya ada di ruas Dekai-Oksibil yang merupakan bagian dari Trans Papua,” kata Arie.

Arie meminta kepada investor tidak ragu melakukan investasi alat berat untuk pekerjaan jalan dan jembatan di Papua. Ia pun meminta agar konsultan dan supervisi bisa melakukan pengawasan secara ketat sesuai panduan yang telah ditentukan.

“Agar kejadian ambruknya Girder atau gelagar beton prateken, pracetak di jalan tol Depok-Antasari tidak terulang di wilayah kerja lain,” kata Arie.

Penanganan Kerusakan Jalan Perbatasan
Pada 2017 lalu, Kementerian PUPR melalui BBPJN XVIII Jayapura telah melakukan penanganan kerusakan jalan perbatasan ruas Oksibil-Merauke sepanjang 688 kilometer.

Kepala BBPJN XVIII Jayapura, Osman Harianto Marbun mengatakan kegiatan tersebut berupa pengaspalan sejumlah titik di ruas jalan tanah yang sulit dilalui pada musim hujan.

“Beberapa titik jalan tanah yang sulit dilalui pada musim hujan seperti ruas Tanah Merah-Getentiri, Getentiri-Batas Kabupaten Merauke/Boven Digul dan Bovel Digul-Muting kini sudah beraspal,” kata Osman.

Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan jalan di Papua, kata Osman, berupa kondisi cuaca dan alam yang masih berupa hutan. Selain itu ketiadaan batu di daerah Papua bagian selatan sehingga harus didatangkan dari luar Papua.

“Batu-batuan harus didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah atau menggunakan campuran tanah dan semen,” kata Osman. (Ong)

Komentar

Nasional

OPM Usulkan Pejabat Korup di Papua Segera Ditangkap

Published

on

By

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Papua Demo di KPK Tuntut Selesaikan Kasus PON XX

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua

Published

on

By

NABIRE,KTP.com – Anggota (Legislator) DPR RI dan senator atau DPD RI asal Papua diminta ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi dimedia tetapi tidak ada aksinya,” katanya. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Kepala Suku Besar Keerom Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi di Papua

Published

on

By

KEEROM,KTP.com – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku mendesak pemerintah pusat segera mengungkap 10 kasus korupsi di Provinsi Papua sebagaimana pernah disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Maret 2021.

“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” kata Herman Yoku, Senin (06/12/2021).

Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa diatas angin. Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius.

“Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.

Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.

“Saya bisa pastikan ada permainan tertentu. Ada skenario besar yang dimainkan oleh Jakarta dengan hanya mengumbar pernyataan, menjanjikan, juga memberikan angin surga,” katanya.

Ia menyangsikan dugaan kasus korupsi bakal ditelusuri. “Ada upaya melindungi para pejabat di Papua. Karena mereka (pemerintah pusat) juga bisa diduga memperoleh setoran dari kasus kasus tersebut, lalu beritanya ditutup,” sambungnya.

Menurut dia, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan Jakarta.

Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut. “(Pengelolaan) dana di PB PON XX tidak jelas,” sebutnya.

Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.

“Sedangkan dana begitu besar, itu (dananya) kemana saja?Pertanggungjawaban pun tidak jelas, tapi kenapa Jakarta hanya diam?” Ucapnya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu, meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Panitia Besar PON XX Papua. “Gakumnya dimana?, jangan hanya di Jakarta dilakukan penangkapan, tetapi di Papua tidak bisa,” tukasnya.

Ia mempertanyakan posisi Gubernur Lukas Enembe yang diam saat terjadi kasus dugaan korupsi dana PON Papua. “Dunia mengakui (pelaksanaan PON XX), tapi nyatanya kasus-kasus seperti honor relawan macet, kenapa bapak Gubernur Papua diam saja?” tanya Herman.

Harusnya kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri tidak tinggal diam melihat persoalan PON dan dugaan kasus korupsi lainnya, tetapi bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo beriringan menegakan hukum.

Herman Yoku kembali menegaskan agar 10 dugaan kasus korupsi besar di Papua dibuka di media sebelum pergantian tahun. “Jika saya lihat tidak ada realisasi di Desember ini atau hingga awal 2022, saya anggap Jakarta bermain mata dengan para pejabat di Papua. Orang Papua tidak percaya lagi. Itu pernyataan sikap saya,” tutupnya. (*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Tokoh Masyarakat Kamoro Apresiasi Terobosan Pemerintah Buat Bimbel Sekolah Kedinasan untuk Anak AMOR

TIMIKA,KTP.com – Tokoh masyarakat Kamoro, Kabupaten Mimika, Marianus Maknaipeku, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Mimika yang telah membuat terobosan...

Tanah Papua3 hari ago

Direktur YPMAK Dukung Langkah Pemerintah Buat Bimbel Sekolah Kedinasan untuk Anak Amungme-Kamoro

TIMIKA,KTP.com – Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Vebian Magal, mendukung langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan...

Tanah Papua4 hari ago

Apresiasi Terobosan Pemerintah, Tokoh Amungme Dukung Bimbel Sekolah Kedinasan Untuk Anak AMOR Dilakukan Setiap Tahun

TIMIKA,KTP.com – Tokoh Masyarakat Amungme Kabupaten Mimika, Antonius Kemong, mendukung penuh langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melaksanakan Bimbingan Belajar (Bimbel)...

Tanah Papua5 hari ago

Tokoh Pemuda Kamoro Dukung Langkah Kepala BPKSDM Mimika Buat Bimbel Sekolah Kedinasan Untuk Anak AMOR

TIMIKA,KTP.com – Tokoh Pemuda Kamoro, Dr Leonardus Tumuka, mendukung penuh inovasi dan terobosan baru yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan...

Tanah Papua6 hari ago

Selama 12 Hari 50 Anggota Satpol PP Ikut Diklat Dasar   

TIMIKA,TKP.com – 50 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemkab Mimika mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)...

Tanah Papua6 hari ago

Cegah Korupsi Dana Otsus, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi

  JAYAPURA.KTP.com – Prihatin menyaksikan lambatnya perubahan di Provinsi Papua, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzoon Puraro, M.Si meminta...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Agama Minta Semua Pihak Diminta Hentikan Polemik Kedatangan Ketua KPK ke Papua

  SENTANI.KTP.com – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Pdt Alberth Yoku menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah...

Kriminal1 minggu ago

Di Jembatan Youtefa dan Holtekamp Terjadi Laka Beruntun Hingga Satu MD

  JAYAPURA,KTP.com – Kecelakaan (laka) beruntun terjadi di wilayah hukum Polsek Jayapura Selatan hingga Polsek Abepura pada Minggu pagi (20/11)...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Ini Sebut Warga Menanti Langkah Nyata KPK Terkait Dugaan Korupsi di Papua

  JAYAPURA.KTP.com – Masyarakat Papua terus menantikan langkah nyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara Gubernur Papua Lukas Enembe....

Kriminal1 minggu ago

Ini Ciri-ciri Jasad Tanpa Identitas Yang Ditemukan di Holtekamp

  JAYAPURA,KTP.com – Temuan sesosok mayat berjenis kelamin pria tanpa identitas beberapa waktu lalu disekitar Jalan Holtekamp KM 10 di...

Tanah Papua

Advertisement

Trending