Connect with us

Tanah Papua

Kontroversi Komisioner KPUD Mimika dan Ancaman Pertumpahan Darah

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Telah berstatus tersangka dari Sentra Gakkumdu Papua dan mendapat teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tak membuat komisioner KPUD Mimika jera membuat kontroversi.

Dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika terkait gugatan pasangan calon (paslon) Hans Magal-Abdul Muis (HAM) terhadap KPUD Mimika dan KPU Papua, para komisioner KPUD Mimika kembali menunjukkan sikap yang tidak independen.

Secara bergantian Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal dan Yoe Luis Rumaikewi justru melontarkan ancaman akan terjadi gangguan keamanan jika paslon HAM dieliminasi dari peserta pilkada Mimika sesuai putusan KPUD Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018.

Ocepina Magal yang diketahui adalah adik kandung Hans Magal, secara tegas mengungkapkan akan terjadi pertumpahan darah jika paslon HAM dicoret dari keikutsertaannya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika periode 2018-2023.

“Saya tidak mau kalau sampai ada pertumpahan darah akibat dari pemilu, sehingga saya menerima permohonan musyawarah sengketa (mengabulkan permohonan paslon HAM),” kata Ocepina Magal pada sidang musyawarah sengketa pilkada di Kantor Bawaslu Papua di Jayapura, Jumat (25/5/2018) kemarin.

(Baca Juga: KPU Papua Coret Hans Magal-Abdul Muis dari Daftar Peserta Pilkada Mimika)

Ancaman senada juga disampaikan komisioner KPUD Mimika pada sidang musyawarah ke-2 pada Sabtu (19/5/2018) lalu. Saat itu Yoe Luis Rumaikewi mengingatkan pimpinan sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika bahwa ada permintaan dari panglima perang adat Mimika yang meminta agar semua paslon diloloskan mengikuti pilkada Mimika dengan pertimbangan keamanan.

“Berkaitan dengan situasi kamtibmas di Kabupaten Mimika sampai hari ini situasi kondisi keamanan tidak dapat diduga karena pengalaman pelaksanaan pleno DPT dimana terjadi pengrusakan di salah satu tempat penyelenggara dan sebenarnya sudah dibicarakan dengan pihak keamanan,” kata Yoe Luis.

Bukan kali pertama, Ocepina melontarkan kalimat ini. Sebelumnya ancaman yang sama disampaikan pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar Muskarnaen saat bersaksi dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika yang digelar Panwaslu Mimika, Februari 2018 lalu.

Menurut Muskarnaen, Ketua KPUD Mimika Ocepina Magal sempat mengancam jika Ijazah Bupati Mimika Eltinus Omaleng dinyatakan sah maka akan berdampak pada situasi keamanan di Kabupaten Mimika.

“Setelah pertemuan, Ketua KPUD Mimika Ocepina Magal kembali datang dan ingin melakukan intervensi kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan alasan mempertimbangkan situasi Kabupaten Mimika. Namun, saya tegaskan bahwa ijazah atas nama Eltinus bukan ijazah palsu,” kata Muskarnaen di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (28/2/2018) lalu.

(Baca Juga: Komisioner KPUD dan Panwaslu Mimika Berstatus Tersangka, Kelanjutannya?)

Pasangan calon Hans Magal (kanan) dan Abdul Muis (kiri) saat pleno penarikan nomor urut dengan latar  belakang komisioner KPUD Mimika. (ist)

TNI-Polri Siap Amankan Pilkada Mimika

Semua ancaman terkait situasi kamtibmas yang diklaim oleh komisioner KPUD Mimika justru dibantah oleh Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto serta Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto.

Menurut Agung, dari pengalamannya mendamaikan tawuran antarkelompok di Kwamki Narama, ia sangat yakin bisa mengamankan pelaksanaan pilkada Mimika. Terlebih, kata Agung, belum ada kasus pertikaian antarkelompok yang dipicu oleh pilkada di Kabupaten Mimika.

“Dari pengalaman sebelumnya memang belum ada pertikaian akibat pilkada yang terjadi di Kabupaten Mimika. Umumnya pertikaian itu dipicu kasus kriminal biasa. Karena itu kami dari kepolisian akan bekerja maksimal untuk mewujudkan pilkada Mimika yang aman dan damai,” kata Agung di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (17/5/2018).

Mengenai insiden pembubaran rapat pleno DPT KPUD Mimika oleh puluhan massa paslon HAM pada Sabtu (12/5/2018), kata Agung, karena pihak KPUD Mimika secara sepihak memindahkan jadwal pleno yang semua diagendakan pukul 19.00 WIT menjadi pukul 17.00 WIT.

“Untuk agenda kegiatan itu, sebenarnya saya yang menyewa gedung untuk kegiatan pada pukul 19.00 WIT. Namun, ternyata KPUD Mimika memindahkan jadwal pleno secara sepihak,” kata Agung.

(Baca Juga: Kapolres Mimika Janji Usut Tuntas Aksi Anarkis Pendukung Paslon HAM di Hotel 66)

Meski kecewa dengan keputusan sepihak KPUD Mimika yang berbuntut insiden penyerangan dan pengrusakan Hotel 66 Timika tanpa penjagaan aparat itu, namun Agung mengakui dirinya yang paling bertanggung jawab.

“Pada institusi Polri, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan, tapi tugas bisa didelegasikan sehingga tanggung jawab ada ditangan saya. Kalau ditanya siapa yang salah, ya saya. Kalau delegasi tugas, sudah ada orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Kita punya penjabat yang menentukan untuk itu, tapi itulah kenyataannya,” kata Agung.

Hal senada diungkapkan Dandim 1710 Letkol Inf Windarto yang menegaskan bahwa pihaknya siap untuk membantu Polri mengamankan Pilkada Mimika. Menurutnya, pilkada Mimika merupakan agenda nasional pilkada serentak 2018 yang harus dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan.

“Saya selaku Dandim menyatakan siap membantu pihak kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mimika,” kata Windarto di Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (18/5/2018).

Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Inf Windarto. (ist)

Menyinggung soal insiden di Hotel 66 Timika, kata Windarto, merupakan imbas dari lemahnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPUD Mimika. Ia meminta KPUD dan Panwaslu Mimika agar selalu berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri jika ada agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan.

“Saat rapat pleno itu digelar, kami belum menerima undangan dari KPUD, tahu-tahu kami dengar sudah ada penyerangan Hotel 66 oleh massa yang tidak puas. Seharusnya semua kegiatan yang dilakukan KPUD, apalagi yang sifatnya rawan selalu berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri sehingga ada pengamanan khusus,” ujar Windarto.

(Baca Juga: AKBP Agung Marlianto: Kami Salah Terlalu Percaya pada Ketua KPUD Mimika Ternyata…)

Keseriusan TNI-Polri telah dibuktikan pada pleno KPUD Mimika dengan agenda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar di Gedung Serbaguna Eme Neme Yauware Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (23/5/2018) lalu. Pada kegiatan itu, personel TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan diantaranya 1 SSK Dalmas Polres Mimika, 1 SSK Brimob Yon B Timika, 1 SSK Yonif 754/ENK, 1 SST Satuan Radar 243, dan 1 SST Brigade Infanteri 20/IJK. (Ong)

Komentar

Tanah Papua

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa (27/9/2022) di aula pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Mimika.

“Rapat hari ini kita bicara tentang kordinasi, evaluasi dan monitoring apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 sampai sekarang kemudian kita lihat apa yang kita perlukan lagi yang harus kita kerjakan di tahun terakhir yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.APBD perubahan sudah jadi tetapi ada beberapa perubahan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi,”kata. John kepada wartawan usai menggelar pertemuan tersebut.

John mengatakan selain hal tersebut, dalam rapat tersebut juga membahas kendala kendala yang dihadapi oleh pimpinan OPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Kita rapat juga terkait dengan masalah masalah yang dihadapi oleh OPD OPD agar kita bisa tindaklanjuti kedepan di tahun 2023.Kita juga bicara terkait dengan langkah langkah apa yang kita harus buat untuk menghadapi tahun 2023,2024 dan terkait dengan pemilihan umum.Harus kita siap terkait dengan pemilihan umum terutama didata penduduk dan lain lain,”kata John.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan.

Dua jembatan tersebut adalah jembatan penghubung antara Distrik dengan Kampung Kiliarma dengan panjang kurang lebih 15 meter dan jembatan penghubung antara Kampung Amungun dengan jalan baru sepanjang kurang lebih 20 meter.

” Kemarin kami dapat kegiatan ada dua jembatan yang sedang dibangun disana.Jembatan yang satu jembatan yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan pekerjaannya tidak dilanjutkan. Jadi tahun ini, kami lanjutkan untuk selesaikan yang itu.Kemudian ada satu jembatan penghubung kampung dengan distrik itu memang sudah retak jadi minta untuk dibangun,”kata Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin, saat ditemui di Kantor Bappeda Mimika, Selasa (27/9/2022).

Paulus mengatakan pembangunan jembatan tersebut sangat penting karena membantu akses transportasi dan mobilisasi masyarakat di Distrik Agimuga.

“Jadi anggaran itu ada 4 miliar jadi kami bagi dua , satu kerja jembatan penghubung itu dengan satu melanjutkan jembatan yang belum di sambung itu,”kata Paulus.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya.( **)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Mimika oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika yang menuai polemik tersebut.

“Nanti kita akan evaluasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemerintah Pusat.Kita evaluasi itu artinya kita lihat kembali kalau tidak pantas untuk K2 kita coret,”kata Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob,saat ditemui di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Senin (26/9/2022).

Untuk diketahui bersama bahwa pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Mimika beberapa waktu yang lalu menuai protes kerasa dari Aliansi Honorer Mimika.

(Baca Juga: Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi)

Pasalnya pasca pengangkatan 600 honorer K2 menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika menuai protes.

Aliansi Honorer Mimika telah berkali-kali melakukan aksi demo menolak dan meninjau kembali terkait pengangkatan honorer tersebut.

Mereka menduga kuat adanya dugaan pelanggaran aturan dalam proses pengangkatan honorer K2 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika.

Rata rata masa kerja puluhan honorer yang melakukan aksi demo dan tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika tersebut adalah mereka yang sudah bekerja lima tahun, 10 tahun bahkan ada yang bekerja menjadi honorer sejak tahun 1991 namun tidak diakomodir dalam pengangkatan tersebut.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua9 jam ago

Plt Bupati Mimika Gelar Rapat Barsama Pimpinan OPD

TIMIKA,KTP.com – Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johanes Rettob, menggelar rapat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika,Selasa...

Tanah Papua9 jam ago

Dua Jembatan di Distrik Agimuga Sedang Dikerjakan

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan dua unit jembatan penghubung di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika saat ini sedang dikerjakan. Dua jembatan tersebut adalah...

Tanah Papua1 hari ago

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

JAKARTA,KTP.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua...

Tanah Papua1 hari ago

Terkait Pengangkatan 600 Honorer K2 di Mimika, Plt Bupati : Nanti Kita Evaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali terkait dengan pengangkatan 600 honorer K2 menjadi CPNS...

Tanah Papua1 hari ago

19 buah Batrey SBNP Hilang, Freeport Syahbandar dan Apkam Patroli Gabungan

TIMIKA,KTP.com – Sebanyak 19 buah batrey Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang diperuntukkan untuk membantu lalulintas pelayaran kapal baik di pelabuhan...

Tanah Papua1 hari ago

Kinerja Pejabat Dilingkup Pemkab Mimika akan Dievaluasi

TIMIKA,KTP.com – Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten...

Tanah Papua3 hari ago

Nama Kapolres Mimika dan ADC Dicatut oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab untuk Lakukan Penipuan

TIMIKA,KTP.com – Nama Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra dan ADC dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan...

Tanah Papua5 hari ago

Peringatan HUT Korlantas Polri ke 67, Kapolres Mimika: Kami Berupaya Meningkatkan Kinerja

TIMIKA,KTP.com – Kepolisian Resor Mimika melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Korps Lalu Lintas (Korlantas)ke 67 secara sederhana di Kantor Polres...

Tanah Papua6 hari ago

Kapolres Imbau Warga Mimika Tetap Jaga Kamtibmas dan Bijak Menggunakan Media Sosial

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika Mimika, AKBP I Gede Putra, mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua agar tetap...

Tanah Papua1 minggu ago

Ketua PMI Provinsi Papua Resmikan Markas PMI Mimika 

TIMIKA,KTP.com – Markas (Kantor) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terletak di Jalan Yos Sudarso-Timika secara resmi...

Tanah Papua

Advertisement

Trending