Komisaris Tinggi HAM PBB Akui Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Pemajuan HAM

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein menegaskan bahwa undangan Pemerintah Indonesia kepada Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB sebagai bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan memajukan HAM.

Selain itu, kata Zeid, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melakukan dialog dan membangun kerja sama dengan mekanisme HAM global.

“Semua negara memiliki kewajiban melaksanakan HAM dan banyak negara telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Namun, semua negara tanpa kecuali punya tantangan tersendiri untuk melaksanakan kewajiban HAM ini,” kata Zeid dalam keterangan pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu (7/2/2018) kemarin.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Kementerian dan Kepala Daerah Bahas Solusi KLB Asmat)

Dalam lawatannya selama 3 hari di Indonesia, mantan Duta Besar Yordania untuk Amerika Serikat itu sempat melakukan kunjungan kehormatan bertemu Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu HAM di Indonesia.

Zeid menilai penerapan HAM di Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat, bahkan Indonesia saat ini menjadi salah satu negara paling progresif dalam hal pemajuan HAM. “Keterlibatan aktif Pemerintah Indonesia menyikapi kondisi buruk yang dialami kaum muslim Rohingya patut dipuji,” kata Zeid.

Kemajuan lain yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, kata Zeid, karena telah menyediakan ruang bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM Nasional yang kuat dan independen. “Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa memastikan agar rekomendasi penting yang telah dibuat oleh lembaga ini bisa diimplementasikan,” katanya.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein bersama rombongan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. (Setpres)

Mengirim Tim ke Papua

Dibalik berbagai kemajuan penerapan HAM di Indonesia, Zeid mengaku banyak mendapat laporan terkait penggunaan kekuatan berlebihan dari otoritas keamanan di Papua. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Zeid mengaku telah menyampaikan berbagai laporan yang diterima Komisi HAM PBB terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Saya prihatin dengan banyaknya laporan terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan di Papua seperti penangkapan sewenang-wenang dan penahanan,” kata Zeid.

Terkait laporan ini, kata Zeid, KTHAM PBB berencana mengirim tim untuk memastikan dan memantau langsung situasi di Papua. Namun, Zeid belum memberikan kepastian kapan rencana pengiriman tim itu direalisasikan.

Klarifikasi Kasus HAM Papua

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dicky Komar mengatakan Pemerintah Indonesia sengaja mengundang Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein untuk datang ke Indonesia.

Menurut Dicky, ada 4 alasan Pemerintah Indonesia mengundang Zeid ke Indonesia. Pertama, adanya komitmen HAM Indonesia untuk bersikap terbuka dan bekerja sama dengan mekanisme HAM Global. Kedua, Indonesia menjadi pelopor atau founding father Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sehingga Indonesia berupaya tampil dinamis dengan kapasitas baik untuk menjamu KTHAM PBB.

Alasan ketiga, kata Dicky, karena negara berkembang masih memiliki banyak tantangan untuk meningkatkan diri dan perlu dibantu oleh PBB. Terakhir, karena Indonesia masih harus belajar tentang perlindungan HAM nasional.

“Meski Indonesia sudah memiliki agenda HAM yang jelas, namun Indonesia masih membutuhkan pengalaman negara lain untuk mendorong perlindungan HAM di tanah air. Harus diingat bahwa di dunia ini, tidak satu negara pun yang selalu positif dalam permasalahan HAM,” kata Dicky.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih: Kami Tidak Melarang Jurnalis Asing, Buktinya Aljazeera dan AFP Bisa Meliput)

Pendapat senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim yang menilai kunjungan KTHAM PBB ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan PBB. Momen ini juga diharapkan dapat menjadi bagian klarifikasi terkait kasus HAM Papua yang kerap menjadi pembicaraan internasional.

“Perlu informasi otentik dan kerja sama konstruktif tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia dalam persoalan HAM,” kata Ifdhal. (Fox)