DPRD Mimika Desak Pimpinan OPD Patuhi Instruksi Bupati Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

TIMIKA, Kabartanahpapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika untuk segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020.

Menurutnya, dengan melakukan lelang pengadaan barang dan jasa lebih cepat untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaksanaan pembangunan.

“Lelang kegiatan itu secepatnya. Jangan lama-lama lagi dan buang-buang waktu. Lebih bagus kalau masuk bulan Maret atau April lelang sudah selesai dan pekerjaan mulai di bulan Mei. Kita harus mendorong pelaksanaan PON dan pekerjaan tahun 2019 itu tetap bersambung,” kata Den saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Senin (24/2/2020).

(Baca Juga: Dana Daerah Banyak Mengendap di Rekening Kas Umum Daerah, Presiden: Jangan Ulangi di 2020!)

Ia mengingatkan agar proses lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan mengikuti instruksi Bupati Mimika. Dalam instruksi itu, katanya, disebutkan bahwa pekerjaan dengan besaran anggaran maksimal Rp500 juta harus diberikan kepada pengusaha asli Papua melalui penunjukan langsung.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” tuturnya.

(Baca Juga: Anggota DPRD Mimika Soroti Dugaan Penggunaan Profil Pengusaha Asli untuk Mendapat Proyek)

Kebijakan penunjukan langsung, menurut dia, bertujuan untuk memberdayakan pengusaha asli Papua. Pasalnya, sudah sejak lama pengusaha asli Papua mengeluh lantaran tidak mendapat pekerjaan sementara mereka harus membayar kewajiban untuk menghidupkan CV dan mengurus perpanjangan profil perusahaan.

“Sudah banyak sekali pengusaha asli Papua di Mimika yang mengeluh soal pemberian pekerjaan. Bupati sudah menginstruksikan, jadi tolong diingat dan dijalankan oleh semua OPD. Bupati juga kasihan lihat orang-orangnya bolak-balik urus proyek, tapi tidak pernah dikasih,” pungkasnya. (Jnd)