Connect with us

Tanah Papua

DKPP Pecat 4 Komisioner KPUD Mimika

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 4 komisioner KPUD Mimika, yakni Theodora Ocepina Magal, Yoe Luis Rumaikewi, Alfrets Petupetu, dan Derek Mote.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ocepina Magal sebagai Ketua KPUD merangkap anggota bersama Yoe Luis berdasarkan 4 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 142/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Eltinus Omaleng, Perkara Nomor 158/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Robbi Kamaniel Omaleng.

(Baca Juga: KPUD Mimika Terbitkan SK Nomor 20, KPU RI dan KPU Papua Langgar UU Nomor 10/2016)

Selain itu Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata, dan Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman.

Sementara untuk Derek Mote dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dalam 3 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 158, 159, dan 171. Sedangkan Alfrets Petupetu dijatuhi sanksi pemberhentian dari 2 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 142 dan 159.

Dari 4 pengaduan terhadap penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika 2018, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada kepada komisioner KPUD Mimika Reinhard Gobai beserta 3 komisioner Panwas Kabupaten Mimika, yakni Toni Lehander Agapa, Imelda Rosita Ohee, dan Johanes Wato.

Reinhard Gobai dijatuhi sanksi peringatan pada Perkara Nomor 158 dan 159, sementara 3 komisioner Panwas Kabupaten Mimika dijatuhi sanksi berdasarkan Perkara Nomor 142.

Sanksi kepada 5 komisioner KPUD Mimika dan 3 komisioner Panwas Kabupaten Mimika tertuang dalam Putusan DKPP yang merangkum 4 perkara sekaligus terkait Pilkada Mimika yakni Perkara Nomor 142, 158, 159, dan 171.

Keputusan DKPP tersebut diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 7 anggota DKPP pada Rabu (15/8/2018) lalu dan keputusannya dibacakan pada Rabu (12/9/2018).

Ingin Menggagalkan Paslon OMTOB

Dalam pertimbangan hukumnya dalam Perkara Nomor 142, DKPP menyatakan anggota KPUD Mimika dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dan justru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Tindakan KPUD Mimika bertentangan dengan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota Wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” dalam putusan DKPP yang dibacakan Ketua DKPP Harjono.

Untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi salah satu peserta Pilkada Mimika 2018, pasangan calon (paslon) Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) harus berjuang hingga ke MA. Perjuangan panjang ini sangat menguras tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit, baik bagi paslon maupun bagi KPUD Mimika.

“Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 menjadi tidak efisien dan tidak efektif akibat penyelenggara pemilu (KPUD) tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melayani pasangan calon,” dalam pertimbangan hukum DKPP.

(Baca Juga: Putusan PTTUN Menunjukkan KPUD Mimika Tidak Bisa Bekerja Benar)

DKPP menilai upaya hukum melalui kasasi ke MA yang dilakukan 3 komisioner KPUD Mimika yakni Ocepina Magal, Yoe Luis, dan Alfrets Petupetu tidak memiliki alasan hukum dan etika yang kuat kecuali keinginan dan upaya menggagalkan paslon OMTOB sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

“Meskipun upaya hukum menjadi hak bagi para pihak yang berperkara, namun secara materil langkah para teradu menempuh upaya hukum kasasi tidak memiliki alasan hukum maupun etika yang kuat,” kata Harjono membacakan putusan DKPP.

“Ocepina, Yoe Luis, dan Alfrets terbukti telah melanggar prinsip mandiri, kepastian hukum, dan profesional berdasarkan Pasal 8 huruf a jo Pasal 11 huruf c jo Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Harjono menambahkan.

Para anggota KPUD Mimika juga dinyatakan bersalah karena tidak menghadiri Sidang DKPP yang digelar di Jayapura pada 3 Juli 2018 lalu dengan alasan persiapan pelaksanaan PSU di sejumlah TPS. Sidang itu akhirnya hanya diikuti oleh Reinhard Gobai yang kebetulan sedang berada di Jayapura.

“Sepatutnya para teradu (komisioner KPUD) hadir atau minimal 4 orang, mengingat pertanggungjawaban etik bersifat personal. Tindakan para teradu merupakan sikap tidak menghormati persidangan DKPP,” ujar Harjono dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 142.

Paslon nomor urut 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM) menerima putusan nomor 20 yang kembali memasukkan nama pasangan mereka jadi peserta pilkada Mimika. (ist)

Mengabaikan Putusan DKPP

Anggota KPUD Mimika juga dinyatakan melanggar kode etik karena tidak melaksanakan Putusan DKPP RI Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 18 April 2018 dengan kembali meloloskan pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM) sebagai peserta Pilkada Mimika 2018.

“KPUD Mimika melanggar Pasal 10 huruf C UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan putusan DKPP,” dalam pertimbangan hukum DKPP.

Dalam pelaksanaannya, DKPP menilai Tindakan KPUD Mimika tidak dibenarkan secara hukum maupun etika. Secara etika, KPU Kabupaten Mimika tidak Profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti Putusan Sengketa Nomor 05/PS/33.10/V/2018. Dari sisi waktu, batas waktu tindaklanjut putusan sengketa semestinya pada tanggal 30 Mei 2018, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 31 Mei 2018.

Fatalnya, Berita Acara Nomor 38/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018 yang dikeluarkan hanya ditandatangi Derek Mote dan Yoe Luis Rumakewi.

“Tindakan ini jelas melanggar kode etik dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a yang berbunyi Rapat pleno Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri dan disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten yang hadir,” dalam pertimbangan hukum DKPP.

(Baca Juga: Kontroversi Komisioner KPUD Mimika dan Ancaman Pertumpahan Darah)

Tindakan KPU Kabupaten Mimika tersebut telah mendapat peringatkan dari Bawaslu Provinsi Papua, namun tidak dihiraukan. Terhadap tindaklanjut Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 17.HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan menerbitkan SK Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018.

“DKPP berpendapat, terhadap SK Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 cacat prosedur dan tidak berkepastian hukum terlebih lagi dalam kedua SK tersebut ditandangani oleh Ocepina Magal yang secara nyata tidak mengikuti Pleno,” ujar Harjono.

“Ocepina Magal, Derek Mote, Yoe Luis, Reinhard Gobai, dan Alfrets Petupetu terbukti melanggar prinsip integritas dan profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a, Pasal 7, Pasal 11 juncto Pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” kata Harjono menambahkan.

Dalam Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018, DKPP menilai langkah Reinhard Gobai menolak untuk menetapkan Hans Magal dan Abdul Muis sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah tindakan yang tepat dan dapat dibenarkan secara hukum maupun etika.

Pengambilan Keputusan oleh KPU Kabupaten Mimika sesuai Berita Acara Nomor 38/Pl.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018, Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 tidak berkepastian hukum.

DKPP menilai, Ocepina Magal, Derek Mote, dan Yoe Luis Rumakewi telah mengabaikan prinsip integritas, profesionalitas dan berkepastian hukum.

“Ketiga komisioner ini terbukti melanggar prinsip integritas dan profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a, Pasal 7, Pasal 11 juncto Pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” ujar Harjono membacakan keputusan DKPP.

Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada yang digelar di Sentra Gakkumdu Mimika yang dipimpin Ketua Panwaslu Mimika, Selasa (27/2/2018). (ist/Kabartanahpapua.com)

Panwas Kabupaten Mimika Melanggar Prinsip Kepastian Hukum dan Profesional

Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Mimika mengakui terjadinya kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS/PWSL.MMK.33.10/II/2018. Seharusnya tertulis hari Senin (5/3/2018) tetapi dalam dokumen Putusan tertulis hari Senin (6/2/2018).

Kelalaian dalam penulisan tanggal dan bulan pembacaan putusan dengan alasan terdapat tiga permohonan sengketa yang harus diputus secara bersamaan merupakan bentuk ketidakprofesionalan anggota Panwas Kabupaten Mimika.

“Mengingat rezim waktu dan tempat dalam tahapan pemilihan merupakan suatu yang sangat fundamental mengenai timbul dan hilangnya hak dan kewajiban calon peserta, peserta dan penyelenggara pemilu,” kata Harjono dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 142.

(Baca Juga: Dua Kali Tertunda, Akhirnya Panwaslu Mimika Gelar Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada)

Kesalahan penanggalan ini membuat jarak waktu mundur selama kurang lebih sekitar 27 hari. “Beruntung pengajuan gugatan sengketa ke PTTUN tidak dibatasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang,” katanya.

Selain itu amar putusan yang dibuat komisioner Panwas Mimika yang membatalkan Keputusan KPUD Mimika Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 dan memerintahkan kepada komisioner KPUD Mimika memverifikasi ulang keabsahan ijazah SMP Pengadu melalui laboratorium forensik.

“Ini menunjukkan ketidakprofesionalan anggota Panwas Mimika yang tidak memahami secara utuh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan syarat pendidikan untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat,” ujar Harjono.

Keputusan Panwas turut memperpanjang perjuangan Pengadu untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Komisioner Panwas Mimika terbukti melanggar prinsip kepastian hukum dan prinsip profesional Pasal 11 huruf c dan huruf d juncto Pasal 15 huruf e, dan huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Harjono dalam pembacaan pertimbangan hukum Putusan DKPP yang ditandatangani oleh anggota DKPP Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. (Ong)

Komentar

Tanah Papua

Kontingen Pesparawi Kabupaten Puncak Tiba di Timika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com –Kontingen lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Xlll Kabupaten Puncak telah tiba di Timika Rabu (27/10/2021).

Penyambutan kontingen dilaksanakan dengan pengalungan noken oleh Ketua Umum Panitia Pesparawi XIII Kabupaten Mimika, Johanes Rettob, yang diwakili oleh Seksi Acara dan Portokel, Slamet Sutejo kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Puncak Lopi Tabuni.

Usai acara penyambutan, kontingen langsung diarahkan panitia menuju bus yang sudah disediakan di depan pintu kedatangan bandara Mozes Kilangin Timika dan langsung bergerak menuju ke lokasi penginapan.

(Baca Juga: Kontingen Memberamo Raya Baru Pertama Kali Ikut Pesparawi)

Ketua LPPD Kabupaten Puncak Lopi Tabuni saat ditemui di bandara Mozes Kilangin menyampaikan apresiasi kepada panitia atas penyambutan yang luar biasa terhadap kontingen Kabupaten Puncak di bandara.

”Sebelumnya dalam rapat rapat kami yakin panitia sudah siap menangani pesta akbar yang dilaksanakan di tanah Amungsa bumi Kamoro,”kata Lopi.

Jumlah peserta yang ikut dalam kontingen Pesparawi Kabupaten Puncak berjumlah 146 orang. Kontingen Kabupaten Puncak akan ikut dalam sembilan kategori lomba yakni paduan suara remaja,anak,campuran,vokal group,band, solo dan etnik dari 12 kategori yang diperlombakan.

“Targetnya, kita optimis masuk dalam juara”kata Lopi.(MSC)

 

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Dukung Kemajuan Usaha POJ Tambah 8 Unit Kendaraan Dump Truck

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Guna mendukung kemajuan dan kelancaran operasional perusahaan, PT Putra Otomona Jaya (POJ) Mimika menambah 8 unit kendaraan dump truck untuk operasional perusahaan. Ke 8 unit kendaraan tersebut di berkati dengan cara melakukan ibadah pemberkatan dipimpin oleh, Pastor Yosep Ikititaro di mile 28, Rabu (27/10).

Pimpinan PT Putra Otomona Jaya, Gergorius Okoare dalam sambutannya berterima kasih kepada PT Freeport atas dukungannya hingga saat ini. Dukungan dari PTFI selama ini sangat luar biasa.

“Freeport memberikan suatu pemanfaatan untuk bisa bekerjasama diatas tanah ini. Ini supaya kita memacu, berinovasi dan bisa berpeluang dimana saja semuanya sudah ada,” kata Gery sapaan karib Gergorius Okoare.

Gery mengungkapkan, langkah-langkah yang diambil untuk masyarakat Papua asli baik Amungme maupun Kamoro ini peluangnya sudah ada. Namun, bagaimana cara mengelolanya itu yang harus diamati secara baik dan harus diikuti semua jalur. Tidak semudah yang diharapkan.

“Ini kalau hanya asalnya minta-minta terus, maka Managemen Freeport juga akan melihat bahwa ini bagaimana, apakah mampu berkembang atau tidak dan lainnya. Peluangnya sudah ada sebenarnya bagi masyarakat asli Papua, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan baik saja. Kita harus mengelolanya dengan baik dan mampu berkembang,” ungkapnya.

Gery mengajak kepada pengusaha lokal binaan Freeport, melalui departemen yang dibangun PTFI yakni SLD agar generasi lainnya bisa mengikuti ini. Atau memanfaatkan kesempatan ini.

“Sekolahnya sudah ada. Saya pun berkembang dari program ini. Saya berpesan agar yang lainnya bisa memanfaatkan ini. Saya bersyukur karena ini dari PTFI, kalau pemerintah biasanya saya malas kalau bermitra dengan pemerintah. Lebih baik saya yang lurus-lurus saja. Jadi Freeport itu bayar yang lurus-lurus saja. Kalau pemerintah tidak,” katanya.

(Baca Juga: Pelaku Usaha Di Mimika Siap Dukung Pesparawi)

Menurutnya, selain dari dukungan PTFI ini juga karena dukungan dari Bank BRI. Sebab, dirinya juga memulai usaha ini atas dukungan dana dari pihak Bank BRI.

“Kalau saya kesana mereka langsung layani saya. Jadi saya senang bermitra dengan bank. Saya selalu memberikan pertimbangan saat mengambil yang di bank karena mengingat kadang pekerjaan ini berjalan mulus dan kadang tidak,” tuturnya.

Gery mengatakan, bahwa semua ini juga berkat dukungan dan kontribusi dari seluruh karyawan, sebab karyawan adalah aset perusahaan. Dengan dukungan dari seluruh karyawan maka PT Putra Otomona Jaya tetap maju terus dan tahap demi tahap dapat berkembang lebih besar lagi.

Gery mengaku bahwa semua itu adalah modal keberanian saja. Bahwa memulai segala sesuatu itu nekat. Tentu, pasti ada pertimbangan, tetapi kalau selalu ada dalam pertimbangan terus pasti tidak akan maju.

“Jadi jujur kami berangkat dari modal kepercayaan. Saya harap semua semangat, kendaraan ini baru jadi gunakan baik supaya kendaraan ini bisa menghasilkan uang untuk kita semua. Baik untuk keluarga karyawan dan keluarga saya serta semuanya,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Kontingen Memberamo Raya Baru Pertama Kali Ikut Pesparawi

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Kontingen lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Xlll Kabupaten Mamberamo Raya telah tiba di Timika Rabu (27/10/2021) untuk ikut ambil bagian pertama kali dalam perhelatan Pesparawi XIII.

Penyambutan kontingen dilaksanakan dengan pengalungan noken oleh Ketua Umum Panitia Pesparawi XIII Kabupaten Mimika, Johanes Rettob, yang diwakili oleh Seksi Acara dan Portokoler, Slamet Sutejo kepada Asisten lll Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Memberamo Raya yang juga merupakan Ketua Kontingen Memberamo Raya , Ramses Asmuruf.

Usai acara penyambutan, kontingen langsung diarahkan panitia menuju bus yang sudah disediakan di depan pintu kedatangan bandara Mozes Kilangin Timika dan langsung bergerak menuju ke lokasi penginapan.

(Baca Juga: Kolter Pertama Kontingen Pesparawi Jayawijaya Tiba di Timika)

Asisten lll Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Memberamo Raya yang juga Ketua Kontingen Memberamo Raya , Ramses Asmuruf saat ditemui di Bandara Moses Kilangin mengatakan bahwa Pesparawi XIII di kabupaten Mimika merupakan pertama kalinya kabupaten Memberamo Raya ikut ambil bagian menjadi peserta dalam lomba Pesparawi terakbar di tanah Papua.

“Kita baru pertama kali ikut Pesparawi XIII di kabupaten Mimika,”kata Ramses.

Ramses mengatakan kontingen Memberamo Raya sendiri berjumlah 101 orang terdiri dari penyanyi dan ofisial.

Kontingen Memberamo Raya sendiri akan ambil bagian dalam tiga kategori lomba yakni paduan suara campuran, paduan suara wanita dan vokal grup.

“Terima kasih atas penyambutan yang sangat meriah dan antusias dalam rangka Pesparawi XIII,”kata Ramses.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Bupati Omaleng Serahkan Dana 15 Milyar Untuk Konferensi KINGMI

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari total bantuan sebanyak 15 miliar untuk pelaksanaan konferensi kingmi yang rencananya akan dilaksanakan pada 31 Oktober – 6 November mendatang.

Dana tersebut diberikan kepada Bupati Puncak yang juga selaku ketua Panitia pelaksana Konferensi Kingmi Wilem Wandik, penyerahan tersebut dilaksanakan di Gereja Kingmi, Mile 32, Selasa (26/10/2021).

“Bantuan ini nanti kemudian akan diserahkan kepada Ketua panitia 1 dan 2 untuk diberikan kepada koordinator bidang-bidang pelaksanaan contohnya ke bidang konsumsi dan yang lainnya,” ungkapnya dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut.

Bupati Omaleng mengungkapkan akan membagi rata seluruh dana kepada bidang-bidang kepanitiaan.

“Bantuan ini baru satu (1 miliar) belum yang lain, saya akan serahkan lagi uang sebesar 5 miliar untuk acara mulai tanggal 1-6 November mendatang,”ungkapnya.

Untuk masalah konsumsi Bupati menekankan agar masyarakat atau jemaat memilih satu orang untuk bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai koordinator.

“Mama-mama perlu memilih satu orang yang dipercaya, karena saya akan kasih uang, untuk beli sayur dan kebutuhan konsumsi lainnya, mungkin dari Mimika satu, Puncak satu, atau bagaimana,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang juga Bupati Puncak Wilem Wandik mengucapkan terima kasih kepada Bupati Mimika yang telah memberikan bantuan 1 miliar dari total 15 miliar untuk pelaksanaan konferensi Kingmi.

(Baca Juga: Kolter Pertama Kontingen Pesparawi Jayawijaya Tiba di Timika)

“Secara resmi kami menerima bantuan sebesar 1 miliar dari 15 miliar yang diberikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng hari ini,” katanya.

Wilem menambahkan dana yang diberikan sebanyak 1 miliar akan digunakan untuk upacara bakar batu dan konsumsi peserta konferensi Kingmi.

“Jangan dilihat 1 miliarnya atau dua dan tiga, 10 ribu rupiah saja itu adalah uang tuhan, jadi panitia jangan menyalahgunakannya, karena yang diberikan ini (dana) adalah amanah dari Tuhan untuk dilaksanakan,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua1 hari ago

Kontingen Pesparawi Kabupaten Puncak Tiba di Timika

TIMIKA,KTP.com –Kontingen lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Xlll Kabupaten Puncak telah tiba di Timika Rabu (27/10/2021). Penyambutan kontingen dilaksanakan...

Tanah Papua1 hari ago

Dukung Kemajuan Usaha POJ Tambah 8 Unit Kendaraan Dump Truck

TIMIKA,KTP.com – Guna mendukung kemajuan dan kelancaran operasional perusahaan, PT Putra Otomona Jaya (POJ) Mimika menambah 8 unit kendaraan dump...

Tanah Papua1 hari ago

Kontingen Memberamo Raya Baru Pertama Kali Ikut Pesparawi

TIMIKA,KTP.com – Kontingen lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Xlll Kabupaten Mamberamo Raya telah tiba di Timika Rabu (27/10/2021) untuk...

Tanah Papua2 hari ago

Bupati Omaleng Serahkan Dana 15 Milyar Untuk Konferensi KINGMI

TIMIKA,KTP.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari total bantuan sebanyak 15 miliar untuk pelaksanaan...

Tanah Papua3 hari ago

Kolter Pertama Kontingen Pesparawi Jayawijaya Tiba di Timika

TIMIKA,KTP.com – Kontingen Pesparawi XIII se-Tanah Papua mulai berdatangan di Timika diawali hari ini, Senin (25/10) dengan kedatangan Kabupaten Jayawijaya...

Tanah Papua3 hari ago

Tapal Batas Mimika Dogiyai Masih Bermasalah

TIMIKA,KTP.com – Hingga saat ini masih terjadi tarik ulur terkait tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Dogiyai di Kementrian...

Tanah Papua5 hari ago

Galian C Ilegal Semakin Berani Satpol PP Mimika Lapor Polisi

TIMIKA,KTP.com – Praktek galian C ilegal yang berada di kali selamat datang semakun berani bahkan tidak segan-segan melawan Satuan Polisi...

Tanah Papua5 hari ago

Bina Kemampuan Khusus, YPTP Latih Anak Anak Amor Buat Sofa

TIMIKA,KTP.com – Yayasan Pengembangan Telenta Papua (YPTP) terus melakukan upaya-upaya pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi anak anak Amungme dan Kamoro...

Tanah Papua6 hari ago

Dukung Pesparawi se – Tanah Papua, Pangansari Utama Sumbangan Lima Kontener Air Mineral

TIMIKA,KTP.com – Sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Pesparawi se-Tanah Papua yang  berlangsung 30 Oktober – 6 Nopember...

Tanah Papua6 hari ago

Koarmada III Gelar Serbuan Vaksinasi Maritim di Wilker Lanal Timika

TIMIKA,KTP.com – Komando Armada (Koarmada) III yang merupakan Komando utama TNI AL yang membawahi wilayah laut Indonesia bagian timur,  Jumat...

Tanah Papua

Advertisement

Trending