Budi Waromi: Gunakan Hak Politik Secara Cerdas, Arif, dan Bertanggung Jawab

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Papua Budi Baldus Waromi mengimbau masyarakat yang punya hak pilih menggunakan hak politiknya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Papua 2018. Ia juga berharap agar masyarakat menggunakan hak politiknya secara cerdas, arif, dan bertanggung jawab.

“Kalau itu dilaksanakan, harapannya pelaksaan pilkada Provinsi Papua akan berlangsung sukses dan pemimpin yang terpilih hasil dari pilihan masyarakat dalam pemilu yang demokratis,” kata Budi Waromi di Jayapura, Kamis (3/5/2018).

(Baca Juga: Ketua LMA Port Numbay Desak Polda Papua Tindak Tegas Pelanggaran Pidana Pilkada)

Budi Waromi mengingatkan masyarakat agar menolak politik SARA dalam pilkada karena berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ia pun berharap agar masyarakat menolak politik uang yang mungkin saja terjadi saat pilkada.

“Politik uang bagi saya masih relatif, jadi kita hanya bisa mengimbau masyarakat walaupun faktanya pasti akan terjadi karena banyak faktor. Misalnya, saat ditawari uang dan kebetulan sedang tidak punya uang maka pasti akan diterima. Tapi kita tetap berharap agar pilkada Papua berjalan aman dan damai tanpa ada embel-embel politik uang,” kata tokoh masyarakat adat Saireri ini.

Ia juga mengungkapkan harapannya agar aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan menjaga netralitas dalam pilkada di Provinsi Papua. Namun, kata Budi Waromi, yang sering menimbulkan masalah ketika penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Kolusi antara penyelenggaran dan paslon inilah yang sering kali memunculkan masalah yang berkepanjangan, bahkan tidak jarang berakhir dengan pemungutan suara ulang (PSU),” kata mantan anggota DPR RI ini.

Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Minim Perhatian Pemprov

Secara khusus, Budi Waromi menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Papua dan jajaran yang peka terhadap permasalahan keamanan di Papua. Buktinya, kata Budi Waromi, tokoh adat dan tokoh masyarakat dilibatkan oleh Polda Papua membahas tentang pelaksanaan pilkada Papua.

“Dari pertemuan ini, diharapkan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai salah satu stakeholder untuk ikut berperan menyukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua,” ujar mantan Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua ini.

(Baca Juga: Keberhasilan Pilkada Tergantung KPU dan Bawaslu Melaksanakan UU Nomor 10/2016)

Budi Waromi mengakui bahwa sejauh ini tokoh adat dan tokoh masyarakat belum maksimal menjalankan perannya di Papua karena terkendala keterbatasan dana.

“Selama ini Pemprov Papua dalam menganggarkan dana di APBD tidak memperhatikan stakeholder tokoh adat dan tokoh masyarakat. Karena ketiadaan dana ini, menyulitkan kami menjalankan peran dan fungsi kami di tengah-tengah masyarakat,” ucap Budi Waromi.

Budi Waromi mengungkapkan harapannya agar ke depan ada ruang untuk berbicara dengan Pemprov Papua dan DPR Papua menganggarkan dana bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat.

“Dengan adanya alokasi dana, tokoh adat dan tokoh masyarakat bisa berperan secara terus menerus untuk memberi pengertian kepada masyarakat yang masih labil dan kami pun bisa lebih serius dalam melaksanakan tugas, seperti mengantisipasi apa saja yang akan terjadi khususnya dalam pilkada,” kata Budi Waromi mengingatkan. (Ern)