Connect with us

Tanah Papua

Permohonan Paslon JOSUA Ditolak MK, LUKMEN Kembali Pimpin Papua

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Petahana Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) dipastikan kembali memimpin Provinsi Papua periode 2018-2023 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua yang diajukan pasangan calon (paslon) John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOSUA).

Dalam Amar Putusan Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 yang dibacakan Anwar Usman selaku Ketua Panel di Ruang Sidang MK, Kamis (9/8/2018), menerima eksepsi KPU Provinsi Papua selaku termohon dan kuasa hukum pasangan LUKMEN selaku pihak terkait berkaitan dengan kedudukan hukum paslon JOSUA.

(Baca Juga: Sengketa Pilkada Serentak 2018 di MK, Terbanyak dari Papua)

Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim Konstitusi menyatakan paslon JOSUA selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pilkada Papua.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman selaku Ketua Panel Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Putusan MK Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang ditandatangani oleh Anwar Usman selaku Ketua, dengan Hakim Anggota yakni, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi menegaskan bahwa paslon JOSUA memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Pada Pasal 3, Pemohon yakni paslon JOSUA adalah peserta Pilgub Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018,” kata Anwar Usman.

Namun, paslon JOSUA tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir Pilkada Papua dengan ketentuan selisih perolehan suara harus 1,5 persen, mengacu pada jumlah penduduk Provinsi Papua yang berada diantara 2 juta hingga 6 juta jiwa.

“Perolehan suara paslon JOSUA selaku pemohon adalah 932.008 suara, sedang perolehan suara pihak terkait paslon LUKMEN sebanyak 1.939.539 suara. Artinya selisih perolehan suara adalah 1.007.531 suara. Sementara ketentuan batas perolehan suara yang berhak mengajukan permohonan adalah paling banyak 1,5 persen x 2.871.547 (total suara sah) adalah 43.073,” kata Anwar Usman.

(Baca Juga: Kuasa Hukum KPUD Mimika dan OMTOB Bantah Tuduhan 5 Paslon di MK)

Sebelumnya, kuasa hukum KPU Provinsi Papua dan paslon LUKMEN dalam sidang sebelumnya mengajukan keberatan bahwa paslon JOSUA tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat minimal untuk mengajukan sengketa hasil Pilgub Papua berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU No 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017.

“Menimbang bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” ucap Anwar Usman. (Fox)

Tanah Papua

Kadinkes Mimika: Pasang Stiker Di Rumah Pasien Isoman Bukan Untuk Stigma Pasien Covid

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas kesehatan (Dinkes) akan memasang stiker label di rumah-rumah pasien yang positif Covid 19 yang sedang melakukan Isolasi mandiri (Isoman). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sedang melakukan Isoman.

“Ini merupakan salah satu strategi kami dalam upaya penekanan angka Covid dengan melakukan testing dan tracing diluar Fasilitas kesehatan, jika mendapati positif maka kita akan tempel stiker dirumahnya dan akan dilakukan pengawasan secara bersama,” kata Reynold di hotel Grand Mozza, Jumat (30/7/2021).

Reynold mengungkapkan, alasan pemasangan stiker ini didasari pada kunci penularan covid19 yaitu kerumunan dan mobilitas.

“Silahkan melihat pada google mobility pada smart phone atau web google , dimana pada perkantoran dan ruang publik pergerakan masyarakat menurun saat PPKM skala mikro maupun awal PPKM level 4 dilaksanakan sedangkan tetap meningkat pada lokasi perumahan dan pertokoan dan restauran,”ungkapnya.

Reynold menjelaskan, memasangan stiker ini bukan dengan tujuan untuk membuat stigma atau memasung kebebasan seseorang namun, yang terpenting adalah mengawasi secara bersama saat pasien isolasi mandiri membutuhkan bantuan akses pelayanan kesehatan maupun bantuan kebutuhan lainnya yang tidak bisa dilakukan sendiri.

(Baca Juga: Mulai Agustus Pemda Mimika Berlakukan PPKM Level IV Bukan Lockdown)

Alasan terbanyak pasien isolasi mandiri ada mencari kebutuhan pokok makan dan minum serta kehabisan obat atau tidak tersediaya obat karena muncul gejala akibat infeksi saat melakukan isolasi mandiri.

“Tentu saja hal serupa dialami oleh anggota atau kerabat dekat yang dinyatakan sebagai kontak erat dari pasien isolasi mandiri,”jelasnya.

Menurut Reynold pemberian stiker bukan hal baru yang dilakukan di bagi seorang pasien, misalnya stiker ibu hamil , pasien malaria , pasien TB paru resisten obat sudah dilakukan bertahun tahun di Indonesia termasuk Mimika.

“Itu bertujuan untuk menolong pasien untuk pertama kali saat mengalami kondisi kritis,” tuturnya.

Reynold menambahkan bahwa dalam 2 hari terakhir terjadi kematian mendadak di rumah hanya karena warga tidak tahu ada tetangga yang sakit saluran pernafasan . Setelah dikamar jenazah diperiksa ternyata covid19 dan pasti akan meningkat meningkat lebih dari 900 orang tersebar di 37 kampung sekitar kota Timika sedang isolasi mandiri.

“Tentu langkah yang dilakukan akan dimulai dengan sosialisasi dan edukasi,” ujarnya

Reynold mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga Mimika dari Kematian Covid yang tidak perlu terjadi.

“Jangan kalah dari virus Covid 19 waspada karena Covid 19 hanya suka menyerang manusia karena Manusia adalah tempat yang paling subur untuk Hidup dan memperbanyak virus baru,” tegasnya.(DEN)

Continue Reading

Tanah Papua

Kadinkes Mimika Reynold Ubra: Per 1 Juli Angka Kematian Sudah Rata-rata 5 Orang Perhari

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Kepala dinas Kesehatan Kabutaen Mimika Reynold Ubra menjelasakan, kasus kematian karena Covid 19 di Kabupaten Mimika kembali meningkat menjadi rata-rata 5 orang perhari,hal itu karena warga tidak mematuhi protokol kesehatan covid 19.

“Padahal pada dua minggu lalu sudah terjadi peningkatan yang tadinya rata-rata 3 orang menjadi 4 orang perhari sekarang meningkat lagi menjadi 5 orang perhari yang terjadi sejak satu minggu terakhir di bukan juli”, Kata Kadinkes Mimika Reynold Ubra Usai Mengikuti Rapat PPKM Level IV.

Menurut Reynold jumlah kematian karena Covid 19 mulai per 1 Juli 2021 hingga sekarang sebanyak 60 orang. Sedangkan untuk angka kesembuhan turun dan jumlah infeksi baru meningkat serat positivity rate masih tetap diatas 25 % hingga 50 persen perlayanan di wilayah kota Timika.

“Lebih dari 900 pasien isolasi mandiri, untuk total meninggal sekitar kurang lebih 120 orang,”tuturnya.

Reynold mengungkapkan bahwa dengan jumlah meninggal itu seharusnya Kabupaten Mimika sudah masuk zona hitam.

“Kita masih zona merah tapi dengan angka kematian ini kita seharusnya sudah diangka hitam,maka itu protokol kesehatan covid itu harus diutamakan”, ungkapnya.

Reynold menambahkan untuk jumlah kematian tenaga kesehatan (Nakes) karena Covid 19 saat ini sudah menjadi 2 orang, setelah satu nakes Puskesmas Kwamki baru saja meninggal.

“Nakes sudah dua yaitu tahun 2020 kemarin satu dan tahun 2021 ini yang kemarin baru saja meninggal,” ujarnya pada Jumat (30/7/2021).

Kemudian untuk upaya terhadap kematian yang bisa saja terjadi pada pasien yang melakukan isolasi mandiri Reynold mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan testing dan tracing dan melakukan pengawasan ketat.

“Termasuk kami siapkan pemulasaraan jenazah pasien yang meninggal saat isolasi mandiri. Selain itu akan melibatkan RT, kelurahan, tokoh agama dikampung-kampung agar tidak terjadi stigma meninggal karena Covid,” jelasnya.(DEN/GOW)

Continue Reading

Ekonomi

Ini Penjelasan Sekda Mimika Mengapa Pembatasan Dilakukan Di Malam Hari

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika menjelaskan mengapa penutupan dan pembatasan aktifitas dilakukan pada malam hari. Pasalnya banyak masyarakat Mimika bertanya-tanya mengapa pembatasan dilakukan pada malam hari, adapun pertanyaan yang banyak dipertanyakan adalah “apakah Corona keluarnya di malam hari ?”.

Sekda Mimika Michael Gomar menjelaskan bahwa pembatasan dilakukan pada malam hari karena aktifitas masyarakat saat berkerumun atau berkumpul banyak dilakukan pada malam hari, yang menyebabkan percepatan penyebaran virus Covid 19

“Kenapa tidak dilakukan di pagi hingga siang hari, karena saat itu masyarakat hanya melakukan aktifitas dan rutinitas pekerjaan masing-masing yang juga dibatasi, dan menerapkan protokol kesehatan”jelas Sekda di Hotel Grand Mozza usai mengikuti rapat evaluasi PPKM, Jumat (30/7/2021).

Menurut Sekda mengapa aktifitas bergerombol atau berkerumun banyak dilakukan pada malam hari, hal tersebut karena banyak tempat-tempat kumpulan seperti tempat makan, cafe, warkop, angkringan dan tempat hiburan serta tempat-tempat nongkrong lainnya.

(Baca Juga: Mulai Agustus Pemda Mimika Berlakukan PPKM Level IV Bukan Lockdown)

“Selain itu di malam hari masyarakat atau keluarga punya waktu yang cukup banyak untuk makan bersama dan nongkrong,”tuturnya.

Selain itu juga Sekda mengungkapkan, pembatasan masyarakat pada malam hari juga dilakukan di seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.

” Semua dimana-mana pembatasan aktifitas dilakukan pada mal hari,”ungkapnya.

Sekda menambahkan pihaknya berharap masyarakat dengan dilakukan pembatasan masyarakat dimalam hari masyarakat atau pelaku usaha pada jam yang sudah ditentukan tersebut sudah tidak melakukan aktifitas di malam hari.

“Saya berharap masyarakat patuh dan tidak ada lagi aktifitas pada pembatasan di malam hari pad jam yang ditentukan,”ujarnya.

Untuk pembatasan aktifitas di malam hari yang di tetapkan oleh Satgas Covid Mimika pada PPKM berbasis mikro jam pembatasan mulai pukul 18.00 WIT sampai pukul 06.00 WIT. Sedangkan nanti mulai 1 – 14Agustus 2021 Pemkab Mimika menetapkan PPKM Level IV pembatasan aktifitas dilakukan pada pukul 20.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT.( DEN)

Continue Reading

Tanah Papua

Mulai Agustus Pemda Mimika Berlakukan PPKM Level IV Bukan Lockdown

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Mulai bulan agustus depan Pemkab Mimika resmi berlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV sesuai instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM non Jawa Bali bukan lockdown.

Keputusan penerapan PPKM Level IV tersebut di putuskan berdasarkan kesepakatan tim Satgas Covid Mimika dan Forkopimda melalui rapat penanganan Covid dalam rangka evaluasi PPKM berbasis Mikro yang dilaksanakan di hotel Grand Mozza, Jumat (30/7/2021).

Sekda Mimika Michael Gomar saat ditemui usai rapat evaluasi mengatakan bahwa, untuk bantuan sosial tim Satgas Covid segera merilis bantuan bantuan sosial dari Pemerintah pusat (Pempus) seperti PKH, BSB, BST, BLT Dana desa.

“Serta beberapa program bantuan lainnya yang di berikan kepada masyarakat yang terkena dampak, berdasarkan data dari kantor Pos dan Dinas Sosial,” kata Sekda.

Untuk bantuan dari Pemerintah Kabupaten sendiri menurut Sekda Pemkab Mimika masih menunggu keputusan dari Pusat. Untuk bantuan dari pusat sendiri sudah berjalan dari hari Rabu kemarin.

“Dari daerah belum kita masih menunggu bantuan-bantuan dulu dari kantor Pos, Dinkes dan Bulog yang menjalankan bantuan dari kementrian sosial,”jelasnya.

(Baca Juga: Pemda Dan Forkopimda Akan Putusan PPKM Level IV Di Mimika)

Berikut ketentuan PPKM Level IV yang akan diterapkan di Kabupaten Mimika.
1. PPKM Level IV akan diberlakukan mulai 1 agustus 2021 sampai 14 agustus 2021.
2. Pembatasan kegiatan masyarakat di mulai pukul 20.00 WIT sampai pukul 06.00 WIT, dimana mulai pukul 20.00 WIT sampai pukul 23.00 benar-benar tidak ada aktifitas masyarakat.
3. Kegiatan esensial tetap berjalan seperti biasa menyesuaikan pada kesepakatan PPKM berbasis Mikro dengan ketentuan,
a. Perhotelan dan mall karyawannya berjumlah 50 persen dari jumlah biasanya.
b. Pasar dibuka tetapi baik penjual maupun pengunjung di batasi 50 persen yang diawasi secara langsung oleh OPD terkait.
c. Untuk semua bentuk usaha diharapkan membentuk pokja Covid.
d. Untuk pelayanan publik atau jam kerja ASN di batasi 25 persen. Di bagi berdasarkan shift untuk pelayanan publik di masing-masing OPD.
e. Untuk TNI Polri aktifitas seperti biasa.
f. Karyawan Bank dan perkantoran masuk 50 persen

4. Ibadah di tiadakan atau kegiatan-kegiatan dirumah ibadah di batasi.
5. Untuk pesta dan hajatan tidak boleh dilaksanakan.
6. Rumah makan, restoran dan cafe siang hari untuk makan di tempat dengan waktu 20 menit, sedangkan untuk malam harus take away. Sedangkan untuk deliveri order para pengantar atau kurir harus menunjukkan bukti pemesanan atau pengantaran.(DEN)

 

Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua10 jam ago

Kadinkes Mimika: Pasang Stiker Di Rumah Pasien Isoman Bukan Untuk Stigma Pasien Covid

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas kesehatan (Dinkes) akan memasang stiker label di rumah-rumah pasien yang positif Covid...

Tanah Papua11 jam ago

Kadinkes Mimika Reynold Ubra: Per 1 Juli Angka Kematian Sudah Rata-rata 5 Orang Perhari

TIMIKA,KTP.com – Kepala dinas Kesehatan Kabutaen Mimika Reynold Ubra menjelasakan, kasus kematian karena Covid 19 di Kabupaten Mimika kembali meningkat...

Kriminal2 hari ago

Hilang Kontak,Speedboad 100 PK Berhasil Ditemukan

TIMIKA,KTP.com – Speedboat 100 PK tujuan Timika-Asmat dilaporkan hilang kontak sejak keberangkatannya pada Kamis (29/7/2021) berhasil ditemukan oleh Tim SAR...

Ekonomi2 hari ago

Ini Penjelasan Sekda Mimika Mengapa Pembatasan Dilakukan Di Malam Hari

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika menjelaskan mengapa penutupan dan pembatasan aktifitas dilakukan pada malam hari. Pasalnya banyak masyarakat Mimika bertanya-tanya mengapa...

Tanah Papua2 hari ago

Mulai Agustus Pemda Mimika Berlakukan PPKM Level IV Bukan Lockdown

TIMIKA,KTP.com – Mulai bulan agustus depan Pemkab Mimika resmi berlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV sesuai instruksi Mendagri...

Kriminal2 hari ago

Cabul Anak Dibawa Umur, Seorang Sopir Truk di Timika Terancam di Bui

TIMIKA,KTP.com – KB alias SL (24) tahun terancam dijerat dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. KB...

Tanah Papua3 hari ago

Pemda Dan Forkopimda Akan Putusan PPKM Level IV Di Mimika

TIMIKA,KTP.com – Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam negeri (Mendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM non Jawa...

Tanah Papua4 hari ago

Ini Alasan Dinas PUPR Belum Lanjutkan Pelebaran Jalan C Heatubun

TIMIKA,KTP.com – Pelebaran jalan C Heatubun yaitu akses jalan menuju bandara baru Mozes Kilangin terganjal banyak pembebasan warga. Hal tersebut...

Tanah Papua4 hari ago

Disdukcapil Ajak OPD Bersinergi Satukan Data Kependudukan

TIMIKA,KTP.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika mengajak para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya...

Tanah Papua5 hari ago

Tingkat Kriminal di Wilayah Miru Menurun

TIMIKA,KTP.com – Pasca Pemberlaku Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditengah pendemi Covid-19 tingkat kriminalitas yang menonjol di wilayah hukum Polsek Mimika...

Tanah Papua

Tanah Papua5 hari ago

Pastikan Varian Delta Dinkes Mimika Kirim Spesimen Ke Litbangkes Jayapura

TIMIKA,KTP.com – Guna memastikan ada atau tidaknya virus varian baru Delta di Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengimbau agar seluruh...

Tanah Papua5 hari ago

Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah: Realisasi Pajak Daerah Saat Ini Sudah 45 Persen

TIMIKA,KTP.com – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mimika tahun 2021 secara keseluruhan di Kabupaten Mimika sudah sekitar 1,4 triliun. Dari 10...

Tanah Papua6 hari ago

Terdata 259 KK Kampung Nawaripi Terima BLT Tahap I Tahun 2021

TIMIKA,KTP.com – Pemerintahan Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Selasa (27/7/21),  telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I, terhitung Januari hingga...

Tanah Papua6 hari ago

Kasus Covid Mimika Terus Meningkat, Angka Meninggal Bulan Juli 48 Orang

TIMIKA,KTP.com – Kepala Dinas kesehatan (Dinkes) Mimika Reynold Ubra mengatakan bahwa angka meninggal karena Covid di Kabupaten Mimika saat ini...

Tanah Papua6 hari ago

Dishub Diminta Kaji Kembali Bundaran Mini Pasar Damai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme meminta kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Dinas PUPR untuk mengkaji kembali pembuatan...

Tanah Papua6 hari ago

Dishub Diminta Pantau Sejumlah Ruas Jalan Yang Masih Macet

TIMIKA,KTP.com – Anggota Komisi C DPRD Mimika Yulian Salosa memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika dan PUPR yang...

Tanah Papua6 hari ago

Pemkab Mimika Bentuk Panitia HUT RI Ke 76

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika terlebih dahulu bentuk panitia Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI ke 76 sedaangkan untuk pelaksanaan...

Tanah Papua6 hari ago

Dukung PPKM dan Kamtibmas, Kampung Nawaripi Dirikan Pos Pengamanan

TIMIKA,KTP.com – Mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, serta meningkatkan kewaspadaan dalam...

Tanah Papua6 hari ago

Speedboad Ditemukan Enam Penumpamg Selamat

TIMIKA,KTP.com – Kepala Kantor SAR Timika George L Mercy Randang menagatakan speedboat 85 PK tujuan Timika-Asmat yang dilaporkan hilang pada...

Tanah Papua7 hari ago

Asisten III Sekda Mimika Hendritte Tandiono: Penerapan PPKM Level IV Tunggu Petunjuk Bupati

TIMIKA,KTP.com – Terkait penerapan PPKM level IV berdasarkan instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM...

Advertisement

Trending