Kontroversi Komisioner KPUD Mimika dan Ancaman Pertumpahan Darah

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Telah berstatus tersangka dari Sentra Gakkumdu Papua dan mendapat teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tak membuat komisioner KPUD Mimika jera membuat kontroversi.

Dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika terkait gugatan pasangan calon (paslon) Hans Magal-Abdul Muis (HAM) terhadap KPUD Mimika dan KPU Papua, para komisioner KPUD Mimika kembali menunjukkan sikap yang tidak independen.

Secara bergantian Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal dan Yoe Luis Rumaikewi justru melontarkan ancaman akan terjadi gangguan keamanan jika paslon HAM dieliminasi dari peserta pilkada Mimika sesuai putusan KPUD Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018.

Ocepina Magal yang diketahui adalah adik kandung Hans Magal, secara tegas mengungkapkan akan terjadi pertumpahan darah jika paslon HAM dicoret dari keikutsertaannya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika periode 2018-2023.

“Saya tidak mau kalau sampai ada pertumpahan darah akibat dari pemilu, sehingga saya menerima permohonan musyawarah sengketa (mengabulkan permohonan paslon HAM),” kata Ocepina Magal pada sidang musyawarah sengketa pilkada di Kantor Bawaslu Papua di Jayapura, Jumat (25/5/2018) kemarin.

(Baca Juga: KPU Papua Coret Hans Magal-Abdul Muis dari Daftar Peserta Pilkada Mimika)

Ancaman senada juga disampaikan komisioner KPUD Mimika pada sidang musyawarah ke-2 pada Sabtu (19/5/2018) lalu. Saat itu Yoe Luis Rumaikewi mengingatkan pimpinan sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika bahwa ada permintaan dari panglima perang adat Mimika yang meminta agar semua paslon diloloskan mengikuti pilkada Mimika dengan pertimbangan keamanan.

“Berkaitan dengan situasi kamtibmas di Kabupaten Mimika sampai hari ini situasi kondisi keamanan tidak dapat diduga karena pengalaman pelaksanaan pleno DPT dimana terjadi pengrusakan di salah satu tempat penyelenggara dan sebenarnya sudah dibicarakan dengan pihak keamanan,” kata Yoe Luis.

Bukan kali pertama, Ocepina melontarkan kalimat ini. Sebelumnya ancaman yang sama disampaikan pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar Muskarnaen saat bersaksi dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika yang digelar Panwaslu Mimika, Februari 2018 lalu.

Menurut Muskarnaen, Ketua KPUD Mimika Ocepina Magal sempat mengancam jika Ijazah Bupati Mimika Eltinus Omaleng dinyatakan sah maka akan berdampak pada situasi keamanan di Kabupaten Mimika.

“Setelah pertemuan, Ketua KPUD Mimika Ocepina Magal kembali datang dan ingin melakukan intervensi kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan alasan mempertimbangkan situasi Kabupaten Mimika. Namun, saya tegaskan bahwa ijazah atas nama Eltinus bukan ijazah palsu,” kata Muskarnaen di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (28/2/2018) lalu.

(Baca Juga: Komisioner KPUD dan Panwaslu Mimika Berstatus Tersangka, Kelanjutannya?)

Pasangan calon Hans Magal (kanan) dan Abdul Muis (kiri) saat pleno penarikan nomor urut dengan latar  belakang komisioner KPUD Mimika. (ist)

TNI-Polri Siap Amankan Pilkada Mimika

Semua ancaman terkait situasi kamtibmas yang diklaim oleh komisioner KPUD Mimika justru dibantah oleh Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto serta Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto.

Menurut Agung, dari pengalamannya mendamaikan tawuran antarkelompok di Kwamki Narama, ia sangat yakin bisa mengamankan pelaksanaan pilkada Mimika. Terlebih, kata Agung, belum ada kasus pertikaian antarkelompok yang dipicu oleh pilkada di Kabupaten Mimika.

“Dari pengalaman sebelumnya memang belum ada pertikaian akibat pilkada yang terjadi di Kabupaten Mimika. Umumnya pertikaian itu dipicu kasus kriminal biasa. Karena itu kami dari kepolisian akan bekerja maksimal untuk mewujudkan pilkada Mimika yang aman dan damai,” kata Agung di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (17/5/2018).

Mengenai insiden pembubaran rapat pleno DPT KPUD Mimika oleh puluhan massa paslon HAM pada Sabtu (12/5/2018), kata Agung, karena pihak KPUD Mimika secara sepihak memindahkan jadwal pleno yang semua diagendakan pukul 19.00 WIT menjadi pukul 17.00 WIT.

“Untuk agenda kegiatan itu, sebenarnya saya yang menyewa gedung untuk kegiatan pada pukul 19.00 WIT. Namun, ternyata KPUD Mimika memindahkan jadwal pleno secara sepihak,” kata Agung.

(Baca Juga: Kapolres Mimika Janji Usut Tuntas Aksi Anarkis Pendukung Paslon HAM di Hotel 66)

Meski kecewa dengan keputusan sepihak KPUD Mimika yang berbuntut insiden penyerangan dan pengrusakan Hotel 66 Timika tanpa penjagaan aparat itu, namun Agung mengakui dirinya yang paling bertanggung jawab.

“Pada institusi Polri, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan, tapi tugas bisa didelegasikan sehingga tanggung jawab ada ditangan saya. Kalau ditanya siapa yang salah, ya saya. Kalau delegasi tugas, sudah ada orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Kita punya penjabat yang menentukan untuk itu, tapi itulah kenyataannya,” kata Agung.

Hal senada diungkapkan Dandim 1710 Letkol Inf Windarto yang menegaskan bahwa pihaknya siap untuk membantu Polri mengamankan Pilkada Mimika. Menurutnya, pilkada Mimika merupakan agenda nasional pilkada serentak 2018 yang harus dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan.

“Saya selaku Dandim menyatakan siap membantu pihak kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mimika,” kata Windarto di Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (18/5/2018).

Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Inf Windarto. (ist)

Menyinggung soal insiden di Hotel 66 Timika, kata Windarto, merupakan imbas dari lemahnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KPUD Mimika. Ia meminta KPUD dan Panwaslu Mimika agar selalu berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri jika ada agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan.

“Saat rapat pleno itu digelar, kami belum menerima undangan dari KPUD, tahu-tahu kami dengar sudah ada penyerangan Hotel 66 oleh massa yang tidak puas. Seharusnya semua kegiatan yang dilakukan KPUD, apalagi yang sifatnya rawan selalu berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri sehingga ada pengamanan khusus,” ujar Windarto.

(Baca Juga: AKBP Agung Marlianto: Kami Salah Terlalu Percaya pada Ketua KPUD Mimika Ternyata…)

Keseriusan TNI-Polri telah dibuktikan pada pleno KPUD Mimika dengan agenda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar di Gedung Serbaguna Eme Neme Yauware Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (23/5/2018) lalu. Pada kegiatan itu, personel TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan diantaranya 1 SSK Dalmas Polres Mimika, 1 SSK Brimob Yon B Timika, 1 SSK Yonif 754/ENK, 1 SST Satuan Radar 243, dan 1 SST Brigade Infanteri 20/IJK. (Ong)