Komitmen OPD Menuju No Intervention Pengadaan Barang dan Jasa

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2023, di Ballroom Hotel Horison Ultima, Mimika, Papua Tengah, Senin (4/11/2023).

Kegiatan ini digelar dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) serta Tenaga Ahli Keuangan Negara Universitas Respati Indonesia.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Mimika, Bambang Wiji Wicaksono menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika guna meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kredibel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kredibel,” tutur Bambang saat membacakan laporan Panitia.

Kemudian, Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob dalam amanahnya menyampaikan, pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian daerah.

Sedangkan,pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya sekedar mencari harga yang termurah dari penyedia tetapi tujuannya adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (value for money) yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu dan biaya, dimana setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa.

Ia melanjutkan, dalam rangka mewujudkan value for money, dibutuhkan pelaku pengadaan yang profesional berkualitas dan berkompeten dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

Penandatanganan kesepakatan bersama fakta integritas,pada Forum Pengadaan 2023,oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos., M.M,Senin (4/12/2023). (Foto: Kabartanahpapua/MW).

“Aparatur pengelola pengadaan haruslah orang orang yang mempunyai kemampuan profesi,” tegasnya.

Kata Wabup, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktifitas yang sering mendapat sorotan.

Untuk itu proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparansi, adil dan tidak diskriminatif yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Wabub juga menambahkan, perlu adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pengadaan dalam mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menghindari berbagai potensi penyimpangan khususnya yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Selanjutnya,Pemerintah Daerah kabupaten Mimika bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) serta Tenaga Ahli Keuangan Negara Universitas Respati Indonesia mengadakan forum pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengikut sertakan para pimpinan opd selaku pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (ppk), pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang berperan penting dalam proses pengadaan barang jasa.

Wabup Johannes Rettob juga mengimbau kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik mulai dari awal sampai dengan selesai, dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjadi bekal dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan.

“Saya berharap forum pengadaan barang/jasa ini dapat meningkatkan pemahaman kita serta menyebarkan resepsi pengadaan barang dan jasa bagi seluruh pelaku pengadaan dan sekaligus sebagai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2024,” imbuhnya.

Kegiatan Forum Group Discussion ini dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob ditandai dengan pemukulan tifa,serta penandatanganan komitmen bersama pakta integritas dalam kegiatan FGD tersebut.(MW)