Connect with us

Tanah Papua

Tarwinto: Putusan Bawaslu Dalam Sengketa Pilkada Mimika Multi Tafsir

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Anggota KPU Provinsi Papua Tarwinto menilai putusan Bawaslu Papua dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika dengan pemohon pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dan termohon KPU Papua dan KPUD Mimika multi tafsir.

Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa permohonan pemohon diterima untuk sebagian dan membatalkan SK Nomor 17 17/HK.03.Kpt/ 9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018. Selanjutnya, dalam putusan itu kemudian diperintahkan untuk mengoreksi syarat calon paslon HAM berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Putusan itu multi tafsir. Dikatakan mengabulkan sebagian, sebagiannya itu yang mana. Kemudian membatalkan SK Nomor 17 lalu diperintahkan untuk mengoreksi. Lantas kalau SK-nya dibatalkan, apanya yang dikoreksi,” kata Tarwinto melalui telepon selulernya, Senin (28/5/2018).

(Baca Juga: Batalkan SK 17, Bawaslu Perintahkan Koreksi Ulang Syarat Calon Paslon HAM Sesuai Putusan DKPP)

“Kalau misalnya mau menerima permohonan paslon HAM untuk kembali diakomodir, ya langsung saja menerima permohonan untuk seluruhnya. Tapi kan perintahnya hanya menerima untuk sebagian,” kata Tarwinto menambahkan.

Mengenai perbedaan tafsir “belum pernah menjabat” bupati yang kini menjadi permasalahan, kata Tarwinto, sebenarnya sudah sangat jelas dalam penjelasan KPU RI dan DKPP. “Putusan kemarin kan (SK Nomor 17) melaksanakan perintah dari 2 lembaga kan, pertama KPU RI dan DKPP. Nah kalau putusan kemarin dianggap salah, ya langsung saja membuat keputusan permohonan diterima atau ditolak, jangan mengambang begitu,” kata Tarwinto.

Sebelumnya, dalam putusan DKPP menguraikan tentang pasal yang dikutip dalam angka (3) surat KPU RI tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Menurut DKPP, Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.

“Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas PKPU tersebut yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (1) huruf o dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi,” bunyi penjelasan DKPP dalam putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018.

(Baca Juga: Kontroversi Komisioner KPUD Mimika dan Ancaman Pertumpahan Darah)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Robert Masreng, Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Cenderawasih yang dihadirkan paslon HAM sebagai saksi ahli dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika. Ia berpendapat bahwa membaca pasal tersebut harus satu kesatuan sehingga yang dikatakan bupati adalah yang pernah menjabat paling singkat selama 2½ tahun.

“Kemungkinan perumusan pasal ini belum selesai. Tapi semangat dari UU kan sudah jelas untuk membatasi agar yang sudah pernah menjabat 2 periode agar tidak maju lagi, dengan menjadi wakil. Dan kalau sudah pernah menjadi bupati, janganlah maju lagi sebagai wakil, kan itu namanya turun tahta,” ujar Tarwinto.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto (kanan) dan Izak Hikoyabi (kiri). (fb)

KPU Papua Ambil Alih KPUD Mimika

Untuk pembuatan SK baru menggantikan SK Nomor 17 yang sudah dibatalkan Bawaslu Papua, kata Tarwinto, kemungkinan KPUD Mimika akan diambil alih oleh KPU Papua. Pasalnya, anggota KPUD Mimika saat ini sudah tidak kuorum untuk mengambil keputusan.

“Alfrets Petupetu sudah mengundurkan diri, Reinhard Gobai dinonaktifkan, sementara Ocepina Magal sudah ada surat dari KPU Papua bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan karena hubungan saudara dengan Hans Magal. Jadi kemungkinan besar akan diambil alih lagi oleh KPU Papua,” kata Tarwinto.

Demikian halnya dengan Panwaslu yang saat ini masih diambil alih oleh Bawaslu Papua. “Kan untuk pembuatan SK baru harus dengan pengawasan Panwaslu. Panwaslu-nya sudah diambilalih Bawaslu, ya kita tunggu saja pelaksanaan putusan Bawaslu seperti apa karena dia juga hadir untuk mengawasi pelaksanaan putusan Bawaslu,” kata Tarwinto.

(Baca Juga: Komisioner KPUD dan Panwaslu Mimika Berstatus Tersangka, Kelanjutannya?)

Menyinggung kemungkinan tak ada perubahan dalam SK KPUD yang baru, kata Tarwinto, sangat dimungkinkan karena koreksi yang dimaksud Bawaslu mengacu pada putusan DKPP. “Hal itu mungkin saja terjadi, dan KPU menurut UU harus melaksanakan putusan DKPP,” kata Tarwinto. (Mas)

Komentar

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga pihak DLH akan bekerja maksimal saat Natal dan Tahun baru (Nataru).

“Menjelang Natal dan Tahun Baru kami akan maksimalkan semua personel, kalau biasanya di pagi hari lebih banyak sekitar 80 orang, dan siang hari 20 personel, maka akan kami seimbangkan jadi 60 personel pagi hari dan 40 personel di siang hari,”kata Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika Syahrial saat di temui wartawan di Jalan Hasanuddin, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, volume sampah menjelang Nataru pastinya mengalami peningkatan hingga 30 persen dari 90 ton volume sampah harian, sehingga pihaknya akan menggunakan semua armada yang dimiliki.

“Personel kami kurang lebih ada 230 orang, sedangkan armada dump truck dan ambrol (bak sampah) sekitar 25 unit. Sekarang ada armada yang diistirahatkan namun akan kami gunakan semua, supaya jangan ada sampah yang berceceran dan menumpuk dipinggir jalan,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan santai Keluarga Besar PUPR Jayapura dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke 76 dengan Jalan Santai di Kota Jayapura. Rabu, (01/12).

Dalam sambutan singkat sebelum melepaskan peserta Jalan santai, Yoman mengatakan, acara Tahunan ini, merupakan momen kebangkitan bersama Keluarga besar PUPR dibawah Kementrian PUPR Republik Indonesia yang akan jatuh pada besok nanti, tanggal tiga Desember namun sudah dimeriahkan dengan jalan santai dan sejumlah doorpice yang ada. Hal itu dikatan Yoman dalam sambutnya, di depan halaman Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang, jalan Sumatera, No. 15, Mandala Jayapura. Rabu, (01/12).

Dikatakan, pada 03 Desember nanti, di Hari Jadi yang ke 76 itu, Kementrian PUPR mengusung Tema, “Sigap Membangun Negeri”. Yang mana, tambah Yoman akan diperingati oleh seluruh Instansi Organisasi Pemerintahan dibawah naungan Kementerian PUPR baik vertikal maupun Horizontal.

“Secara khusus di Provinsi Papua, pada Harini, kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir dan terlibat di acara ini. Baik kepada Instansi vertikal dan horizontal bersama seluruh keluarga besar PUPR di Papua khususnya Jayapura,” ucap Yoman.

Dirinya berharap agar dengan semangat “giat membangun negeri,” itu, seluruh organisasi Dibawah naungan kementerian PUPR tetap sigap dalam membangun negeri, walapun di masa Pandemic Covid-19 yang sedang berlangsung ini.

Secara khusus Tamba Yoman, khusunya Dinas PUPR beserta seluruh kantor PUPR yang berada di wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Papua, harus dan tetap sigap dalam membangun Negeri terutama infrastruktur Dasar Bidang Bina Marga. Dengan demikian, pastinya setiap protokol kesehatan tetap diperhatikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam berkantor maupun di lapangan.

(Baca Juga: Pemda Provinsi Papua Kutuk Kekerasan Bersenjata di Kabupaten Puncak)

“Semua Peserta baik yang berstatus Asosiasi Negeri Sipil (Asn) pegawai tidak tetap atau honorer dan semua yang terlibat agar tetap mengikuti arahan panitia sekaligus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku”, tutupnya.

Selain itu, sambutan yang sama pula, dari Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua, DR. Corneles Sagrim, ST.,MMT Bahwa dirinya sangat mengapresiasi semangat keluarga besar PUPR yang tergabung dalam semarak jalan santai itu.

“kami senang karena pada hari ini, kita semua suami atau istri maupun anak-anak bisa tergabung ikut ambil bagian bersama dalam acara ini,” ucap Sagrim.

Menurut Sagrim, semua yang hadir adalah keluarga besar PUPR di Jayapura. Sehingga melalui acara yang sederhana ini, selain menjalin silahturahmi, juga menjaga kebugaran dan kekeluargaan pada setiap instansi organsiasi yang ada dibawah naungan kementerian PUPR.

Acara Jalan santai itu mengambil rute, dari Kantor dinas PUPR jalan Sumatera, menuju jalan Samratulangi (Polda Papua), lanjut ke depan Kantor Gubernur, Jalan Sao Soa dok II dan finish kembali ke Jalan Sumatera Dok IV Kantor PUPR. Selanjutnya diikuti dengan acara doorpice, nyanyian dan hiburan bersama.

Untuk memperingati Hari Bakti kementrian PUPR yang akan jatuh pada 03 Desember nanti, akan dilakukan upacara bersama seluruh Kantor Dinas, Balai dan undangan lainya yang dipusatkan di Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang Propinsi Papua, Jalan Sumatera Dok. IV. (EDDY) .

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua23 jam ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua23 jam ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua1 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua2 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua4 hari ago

Marakanya Permain Meriam Mini dan Petasan, Orang Tua Diajak Awasi Anaknya

TIMIKA,KTP.com – Permainan meriam mini yang dirakit secar manual menggunakan botol plastik bekas ataupun pipa paralon kemudian dibakar menggunakan spiritus...

Tanah Papua4 hari ago

Pemkab Mimika Gelar Upacara HUT Korpri Ke 50

TIMIKA,KTP.com – Peringati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) ke-50 Pemerintah Kabupaten Mimika mengelar ucapara di Pusat...

Tanah Papua

Advertisement

Trending