Ratusan Warga Lakukan Aksi Dukung Mimika Jadi Ibu Kota Papua Tengah

TIMIKA,KTP.com – Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat pendukung Mimika Ibu Kota Papua Tengah melakukan aksi mendukung Kabupaten Mimika jadi Ibu Kota Papua Tengah. Puluh warga tersebut berkumpul di lapangan eks Pasar Swadaya, Kamis (30/6/2022).

Pantauan dilapangan masyarakat yang datang dari seluruh wilayah Kabupaten Mimika berdatangan dengan menggunakan mobil bak terbuka dan berkumpul di lapangan eks Pasar Swadaya.

Sambil menunggu terkumpulnya massa masyarakat masyarakat menari tarian adat Papua. Selain itu koordinator aksi sambil berorasi untuk mengimpulkan massa. Tampak aparat keamanan berjaga disetiap sudut guna melakukan pengamanan agar massa tertib dalam melakukan aksi.

“Mari masyarakat Papua dan non Papua kita berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten Mimika menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Karena Mimika sangat layak di bandingkan Nabire,” teriak koordinator aksi Agus Anggaibak dalam orasinya.

Setelah berkumpul massa kemudian berjalan menuju kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasinya. Massa berjalan kaki dari lapangan eks Pasar Swadaya menuju kantor DPRD Mimika dengan kawalan ketat dari aparat keamanan.

(Baca Juga: Rencana Demo Dibubarkan Polisi, Kamtibmas Mimika Aman dan Kondusif)

Setelah tiba di kantor DPRD Mimika beberapa perwakilan dari Kabupaten-Kabupaten yang masuk di wilayah Provinsi Papua Tengah dalam orasinya mendukung penuh Kabupaten Mimika jadi Ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Selain itu orasi yang disampaikan masyarakat juga mengancam akan menutup tambang PT Freeport Indonesia jika Mimika tidak menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

“Kami datang dengan hati tenang dan damai, kami ingatkan Komisi II DPR RI jangan buat Mimika menjadi kacau. Kalau ada pertumpahan darah kalian harus tanggung jawab,” kata Koordinator Aksi Agustinus Anggaibak dalam orasinya.

Dalam orasinya Agus menegaskan dalam kajian yang sudah dilakukan Kabupaten Mimika sangat layak jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

“Kajian sudah jelas, alasan yang di pakai Komisi II DPR RI tidak mendasar menunjuk Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, itu sangat tidak mendasar sekali,” ujarnya.(DEN)