Pj Bupati Mimika Sampaikan LKPJ dan PP-APBD 2022

TIMIKA,KTP.com – Bupati Mimika, Valentinus S.Suminto,S,IP,M,SI dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 telah terjadi Silpa sebesar Rp 966.968.523.406,14 sen. Dimana dianggarkan senilai Rp 4.983.328.497.097 dan terealisasi sebesar Rp 4.425.055.865.198,47 atau 88,80 persen.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Mimika Valentinus S. Suminto pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD dan Laoran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022, Rabu (26/7/2023) yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Pj Bupati Mimika Valentinus Sudaryanto Suminto menyampaikan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Mimika.

Disebutkan Pj Bupati Mimika, bahwa gambaran umum mengenai pencapaian kinerja pendapatan belanja dan pembiayaan serta posisi asset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022 dpat disampaikan, bahwa Pendapatan Daerah Dianggarakan senilai Rp 4.667.566.752.900 dan terealisasi sebesar Rp 5.392.024.388.604,61 atau sebesar 115, 52 persen.

Dianggarkan senilai Rp 4.983.328.497.097 dan terealisasi sebesar Rp 4.425.055.865.198,47 atau 88,80 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022, maka dihasilkan surplus sebesar Rp 966.968.523.406,14.

Tentang Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp 319.761.744.197 yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2021, terealisasi senilai Rp 319.761.744.197 atau 100 persen.

Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan senilai Rp 4.000.000.000 yang dialokasikan untuk penyertaan modal /investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp 4.000.000.000 atau 100 persen. Sehingga saldo pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan adalah sebesar Rp 315.761.744.197,57.

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi belanja daerah yang menghasilakn surplus sebesar Rp 966.968.523.406,14 dan pembiayaan netto sebesar Rp 315.761.744.197,57, maka saldo silpa tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.282.730.267.603,71.

Para anggota DPRD Mimika tengah mengikuti jalannya Rapat Paripurna LKPJ dan PP-APBD Tahun Anggaran 2022.

Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas pemerintah kabupaten Mimika per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut, Jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp 9.748.466.786.035,51, Jumlah kewajiban sebesar Rp 157.714.452.393, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp 9.590.752.333.642,52.
Bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjaaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi tahunan sesuai amana undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang “mewajibkan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir” kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pj Bupati Valentinus menuturkan untuk memenuhi kewajiban sekaligus melaksanakan amanat perundang-undangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 yang sebelumnya telah diaudi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua pada bulan April tahun 2023 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diserahkan pada tanggal 15 Mei 2023, dimana kabupaten Mimika mendapatkan hasil audit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya berturut sejak thun 2016. Tentunya pencapaian prestasi ini tidak terlepas dari peran kita bersama, dan harapan kita prestasi ini dapat terus dipertahankan di tahun anggaran berikutnya.

Menurutnya, bahwa pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 merupakan bentuk aplikasi system pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meliputi realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disajikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapa memberikan gambaran terhadap target, realisasi pelaksanaan program kerja, dan pencapaian pembangunan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

“Laporan Pertanggungjawaban ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintah serta mengaktifkan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan,”ucapnya.

Dikatakan Pj Bupati Valentinus, bahwa selain materi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 yang sedang dibahas saat ini, kita masih memiliki agenda pemerintah daerah lainnya yang saling berkaitan, diantaranya agenda APBD Perubahan 2023, Penyusunan APBD Tahun anggaran 2024 dan Raperda Non APBD lainnya, materi sedang kami siapkan. Untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera disampaikan kepada dewan yang terhormat untuk dibahas bersama.

“Kami melihat bahwa masih banyak hal yang harus kita benahi dan kerjakan bersama, masih ada harapan dan impian masyarakat kabupaten Mimika yang belum dapat kami penuhi, sehingga pada kesempatan ini saya selaku pimpinan eksekutif di daerah ini mengajak pihak legislatif, yudikatif, pihak keamanan negara, masyarakat serta seluruh stakeholder yang ada di kabupaten Mimika mari dengan menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membenahi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka memperkuat komitmen kita membangun kabupaten Mimika tercinta demi “Terwujudnya Mimika Cerdas, aman damai dan Sejahtera”,”pintanya.

Rapat Paripurna I Masa Sidang II dengan agenda LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Ranperda Pelaksanaan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2022 dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S,SB dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE.

Sementara Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Pertanggungjawaban PP-APBD dalam proses tata kelola pemerintahan setelah dilakukan audit BPK RI Papua. Yang secara normative pertanggungjawaban APBD merupakan tangkapan procedural yang dilakukan pengaasan terhadap instansi yakni BPK, Kemendagri, dan DPRD Mimika. (SB)