Pembangunan Infrastruktur Bukan Sekedar Bangunan Fisik, Tapi Proses Pembudayaan

TASIKMALAYA, Kabartanahpapua.com – Setelah kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan dikelola secara sistematis, pemerintah selanjutnya akan fokus pada pemberdayaan dan pemihakan, sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat menjadi pembicara pada dialog publik 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diadakan Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018).

“Sebanyak 203 juta jiwa rakyat Indonesia kini mendapat jaminan kesehatan dan 92,2 juta di antaranya ditanggung pemerintah. Untuk membangun manusia Indonesia, pada APBN 2018, pemerintah mengalokasikan Rp375 triliun untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” ujar Yanuar.

(Baca Juga: Cerita Haru Ibu Rumah Tangga Penerima Manfaat KIS di Istana Negara)

Mengenai pembangunan infrastruktur yang selama ini terlihat masif dikerjakan, kata Yanuar, tidak hanya bertujuan membangun fisik, tapi membangun budaya dan mempersatukan berbagai suku di tanah air.

“Infrastruktur tidak hanya merupakan pembangunan fisik, melainkan bagian dari pembangunan budaya, yang disebut proses pembudayaan atau civilizing process,” kata Yanuar.

Selain itu, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan sebagai instrumen atau alat untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat. Yanuar mencontohkan program perhutanan sosial untuk memberikan akses masyarakat atas lahan yang hingga kini sudah direalisasikan seluas 2 juta hektare.

“Pemerintah juga berusaha keras untuk mengendalikan inflasi pada angka yang rendah. Sebagai contoh, harga semangkok mi bakso di Tasikmalaya hari ini masih sama dengan 3-4 tahun yang lalu,” katanya.

Menurutnya, melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi mengharapkan adanya perubahan mindset, pola pandang, dan cara hidup yang lebih baru. “Hijrah dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Dari yang konsumtif menjadi produktif, menuju Indonesia yang maju,” demikian sering disampaikan Presiden Jokowi.

Yang tak kalah penting dari program ini, kata Yanuar, adalah membangun cara berpikir dan sikap di kalangan anak-anak muda, terutama di pedesaan, untuk tidak tergoda mencari lapangan pekerjaan di kota, karena desa sekarang adalah kawasan yang juga menjanjikan secara ekonomi.

“Jangan berpikir hanya mencari pekerjaan. Buatlah lapangan pekerjaan, sekarang ini, kesempatan itu terbuka lebar,” ucap Yanuar.

(Baca Juga: Presiden Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengembangkan Potensi Desa)

Sebelumnya, ia mengungkapkan alasan pemilihan Tasikmalaya menjadi salah satu lokasi dialog publik karena kabupaten ini salah satu yang paling berhasil di Indonesia dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

“Dialog publik diadakan supaya masyarakat di kabupaten ini dapat mengenal dan mengetahui lebih jauh, kebijakan dan program apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah di banyak bidang selama empat tahun terakhir ini,” kata Yanuar.

Dalam dialog publik ini juga menghadirkan beberapa orang narasumber antara lain, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) HM Nurdin, Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Rektor III Universitas Siliwangi Budi Rahmat.

Dialog publik 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diadakan Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018). (KSP)

Program Dana Desa Berdampak Luas di Pedesaan

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT HM Nurdin mengatakan pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp187 triliun untuk 74 ribu lebih desa sejak 2015.
Besarnya alokasi anggaran untuk dana desa ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat fokus membangun desa.

“Dari dana desa ini telah dibangun 158 ribu kilometer jalan desa yang bermanfaat membuka akses warga ke pusat-pusat ekonomi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Belum lagi jembatan, pusat-pusat kesehatan, sarana air bersih, PAUD, dan masih banyak lagi,” kata Nurdin.

Dana desa ini, kata Nurdin, juga berhasil mengurangi pengangguran di pedesaan. Program padat karya tunai telah membuka kesempatan kerja yang luas di pedesaan. “Melalui program ini, warga desa memiliki aktivitas dan mereka mendapat penghasilan dari sana,” ujar Nurdin.

(Baca Juga: Presiden Jokowi: Dana Desa Harus Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat)

Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumades (antardesa) juga tumbuh signifikan sejak adanya program dana desa ini. Bumdes dan Bumades juga menggerakkan perekonomian di pedesaan yang ditandai dengan meningkatnya literasi keuangan dan penggunaan mesin transaksi elektronik di pedesaan.

“Dalam setahun terakhir sejak Desember 2017 hingga September 2018, mesin transaksi elektronik meningkat dari 1.315 menjadi 2.458 buah atau naik sekitar 87 persen. Jumlah rekening juga meningkat sebesar 132 persen dalam kurun waktu yang sama, dari 7.153 menjadi 16.567 rekening,” papar Nurdin.

Pada kesempatan itu, Nurdin mengingatkan bahwa perguruan tinggi juga dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

“Mulai dari penyediaan analisis dan riset pencapaian dana desa, pendampingan di pedesaan, sosialisasi penggunaan dana desa, termasuk pengawasan dan memberi masukan terhadap pelaksanaan dana desa,” ujarnya. Ia juga mengajak kampus dapat terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersifat tematik di seluruh Indonesia. (Fox)