Konektivitas dan Ekonomi Digital Buka Peluang Percepatan Pembangunan Desa

BALI, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko mengungkapkan total dana desa yang sudah disalurkan Pemerintah sejak 2015 hingga 2018 sebesar Rp128 triliun. Pada periode ini, sepanjang 126 ribu kilometer jalan desa terbangun.

Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan inovasi guna mempercepat pembangunan di desa.

“Konektivitas atau infrastruktur dan ekonomi digital menjadi peluang bagi percepatan pembangunan. Perangkat desa harus berpikir menggunakan teknologi untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan desa,” kata Moeldoko dalam seminar Bakti Desa IV dengan tema ‘Inovasi Teknologi pada Pembangunan Desa untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0’ yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Bali, Jumat (31/8/2018).

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Desa Jadi Pilar Ekonomi Nasional)

Moeldoko menceritakan optimisme yang muncul di beberapa tempat, bagaimana kepala desa berlomba-lomba memperkuat desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Iapun berpesan agar pembangunan di desa dilakukan secara partisipatif.

“Perencanaan pembangunan harus melalui musyawarah dengan melibatkan semua pihak. Petakan tantangan yang dihadapi dan potensi desa yang dapat dikembangkan. Bahas juga langkah menghadapi tantang mendasar seperti kemiskinan, kesehatan, dan sanitasi,” kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

“Dalam melakukan musyawarah desa, undang seluruh elemen masyarakat. Undang perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku usaha, pikirkan produk unggulannya apa, agar pemanfaatan dana desa menjadi pengungkit kemajuan desa,” kata Moeldoko menambahkan.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, kata Moeldoko, pembangunan banyak difokuskan di Indonesia Timur untuk mewujudkan Indonesia Sentris. Menurutnya, Presiden berpikir sebagai negarawan, bagaimana pembangunan merata dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

“Ini wujud sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Moeldoko yang disambut tepuk tangan riuh dari para hadirin.

Hal yang penting, kata Moeldoko, pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka konektivitas antarwilayah, membuka isolasi daerah terpencil dan perbatasan. Jadi, tidak hanya memiliki dampak fisik, tapi konektivitas membuka peradaban baru, di mana terjadi akulturasi budaya, pendidikan, dan ekonomi.

“Mereka merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di perbatasan. Ada kebanggaan bahwa saya adalah orang Indonesia,” katanya.

(Baca Juga: Gubernur Papua Imbau Para Bupati Awasi Penggunaan Dana Desa)

Seminar ini diikuti kurang lebih 900 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendesa Adat dari seluruh desa di Bali, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dosen serta senat Universitas Udayana.

Pembicara lainnya, Prof Dr Wayan P Windia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana menyinggung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bali memiliki dua kategori desa, yaitu desa adat dan desa dinas (administratif).

“Di Bali tidak mungkin membangun koordinasi dayuh dengan menghilangkan satu desa. Karena terdapat desa adat yang menjadi warisan budaya, dan erat dalam kehidupan beragama masyarakat di sini,” katanya.

Menanggapi hal ini, Moeldoko mengatakan bahwa Bali menjadi menarik karena desa adat yang terkenal wisatanya. “Itu sebuah kekuatan yang harus dikelola, jangan dikecilkan. Menjadi simbol bagi Bali yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, Prof Dr Ir I Gede Rai Maya Temaja mengatakan seminar Bakti Desa IV ini guna memberikan pendampingan kepada desa-desa dalam menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya menghadapi revolusi industri 4.0.

“Tahun ini fokus pada peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna yang menonjolkan ciri khas desa, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan,” ujar Rai.

(Baca Juga: Mendagri: Kepala Desa Ujung Tombak Stabilitas Nasional)

Ketua Panitia Seminar Desa IV Prof Dr I Nyoman Sucipta mengatakan inovasi pengelolaan teknologi tepat guna diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pengelolaan teknologi tepat guna ini dirancang sesuai aspek-aspek lingkungan, budaya, dan diharapkan hemat sumber daya dan tidak mencemari lingkungan. “Universitas Udayana sebagai industri pendidikan memberikan pendampingan kepada desa-desa mengenai penggunaan teknologi yang tepat dalam mengelola keuangan desa,” kata Nyoman Sucipta. (Fox)